Kota Padang | Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus berlanjut melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikoordinasikan pemerintah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Sumatra, memaparkan perkembangan penanganan dampak banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025. Skala dampaknya mencakup wilayah yang luas, sehingga pemulihan dilaksanakan secara terkoordinasi dan bertahap di berbagai daerah terdampak.
Berdasarkan data Satgas per 26 Oktober 2026, bencana tersebut berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, serta 4.533 desa dan kelurahan di tiga provinsi. Luasnya cakupan wilayah mengharuskan pemerintah mengatur prioritas pemulihan, mulai dari kebutuhan masyarakat hingga perbaikan berbagai aspek kehidupan dan layanan di daerah. Data tersebut menjadi dasar untuk memantau perkembangan penanganan serta menyusun langkah lanjutan. Pemerintah juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga agar dukungan yang diperlukan dapat dijalankan secara selaras.
Salah satu perkembangan penting terlihat pada penanganan warga yang sebelumnya mengungsi. Lebih dari dua juta orang telah kembali ke rumah atau menempati tempat tinggal lain, dan saat ini tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Meski demikian, kepulangan warga merupakan bagian dari proses pemulihan yang lebih luas, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Rehabilitasi dan rekonstruksi tetap diperlukan untuk membantu masyarakat dan wilayah terdampak pulih secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan setempat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemulihan direncanakan berlangsung bertahap selama 2026–2028. Pelaksanaannya melibatkan 33 kementerian dan lembaga, serta mengacu pada rencana induk yang memuat 11.520 kegiatan. Kerangka tersebut digunakan untuk mengarahkan pekerjaan lintas sektor dan menjaga agar upaya pemulihan memiliki tahapan yang terencana. Dengan cakupan wilayah serta jumlah kegiatan yang besar, koordinasi dan pemantauan menjadi bagian penting dari proses. Perkembangan di tiga provinsi akan terus menjadi perhatian Satgas seiring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai rencana yang telah disusun.
Tito menyampaikan bahwa secara umum jalan dan jembatan yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra telah kembali fungsional. Pemulihan tersebut dilakukan melalui kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait. Upaya ini mencakup pembukaan akses yang sempat tertutup, perbaikan bagian jalan yang rusak, dan penanganan sementara pada infrastruktur agar masyarakat dapat kembali melintas. Kembalinya jalur penghubung penting membantu mobilitas warga dan distribusi logistik, sekaligus mendukung percepatan pemulihan berbagai kegiatan di wilayah terdampak.
Meski akses utama berangsur pulih, sejumlah jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah masih memerlukan penanganan lanjutan. Perbaikan tidak selalu dapat diselesaikan sekaligus karena tingkat kerusakan, kondisi lapangan, dan kebutuhan teknis berbeda-beda. Beberapa infrastruktur bahkan kembali terdampak bencana susulan, sehingga pekerjaan yang sebelumnya dilakukan perlu diperiksa dan disesuaikan dengan keadaan terbaru. Pemerintah dan unsur terkait terus berkoordinasi untuk menentukan prioritas penanganan, menjaga keselamatan pengguna, serta memastikan akses bagi warga tetap tersedia selama pekerjaan berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan infrastruktur perlu terus dipantau, bukan hanya dinilai dari terbukanya akses pada tahap awal.
Pemulihan juga berlangsung pada layanan dasar. Di Aceh Tamiang, kegiatan pemerintahan yang sempat terganggu akibat timbunan lumpur kini telah berjalan kembali. Layanan komunikasi seluler juga pulih, sehingga warga dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan lebih mudah. Sebagian besar fasilitas layanan kesehatan kembali beroperasi untuk melayani masyarakat, meskipun beberapa titik masih membutuhkan perhatian. Secara khusus, enam puskesmas pembantu di Sumatra Utara masih memerlukan penanganan lebih lanjut sebelum layanan dapat kembali berjalan secara optimal. Karena itu, koordinasi lintas instansi tetap dibutuhkan untuk memperbaiki fasilitas, menjaga ketersediaan layanan, serta memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak tetap tertangani selama proses pemulihan berlangsung.
Pemulihan pascabencana di Sumatra masih berlangsung di tengah curah hujan yang tetap tinggi, terutama di wilayah utara dan barat. Kondisi cuaca tersebut membuat upaya memperbaiki infrastruktur dan memulihkan aktivitas masyarakat menghadapi risiko gangguan lanjutan. Sejumlah daerah dilaporkan mengalami banjir susulan, yakni Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang. Kejadian berulang ini kembali merusak sejumlah ruas jalan dan jembatan, sehingga akses yang sebelumnya ditangani dapat terganggu lagi. Situasi tersebut menambah tantangan bagi proses pemulihan, karena kerusakan baru dapat memperlambat mobilitas warga maupun distribusi kebutuhan dan layanan di wilayah terdampak.
Tito menjelaskan bahwa sedimentasi di sungai mengurangi kapasitas tampung sekaligus menghambat aliran air. Ketika endapan menumpuk, ruang yang tersedia untuk menampung air menjadi lebih kecil dan arus sungai tidak mengalir sebaik semestinya. Dalam keadaan demikian, hujan dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan debit air dengan cepat dan memicu luapan ke kawasan sekitarnya. Risiko tersebut menjadi perhatian dalam pemulihan, khususnya ketika hujan masih sering turun dan sejumlah daerah sudah mengalami banjir berulang. Karena itu, penanganan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup upaya untuk memulihkan fungsi sungai agar dapat menyalurkan air dengan lebih baik.
Sebanyak 137 sungai di tiga provinsi menjadi sasaran normalisasi. Upaya ini dipandang penting untuk menangani sedimentasi dan mendukung kapasitas sungai dalam menampung serta mengalirkan air. Namun, pekerjaan normalisasi berlangsung bersamaan dengan kebutuhan penanganan dampak banjir susulan dan perbaikan infrastruktur yang rusak. Curah hujan tinggi tetap menjadi faktor yang dapat memperbesar tekanan terhadap sungai dan kawasan sekitarnya selama proses pemulihan berjalan. Dengan demikian, kondisi sungai perlu menjadi bagian dari perhatian berkelanjutan, terutama ketika hujan berintensitas tinggi berpotensi memicu luapan. Informasi mengenai 137 sungai tersebut menunjukkan skala perhatian terhadap normalisasi di tiga provinsi, tanpa mengubah kebutuhan untuk terus memantau kondisi daerah yang terdampak banjir susulan.
Tito mendorong Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan sungai yang terdampak sedimentasi di sejumlah wilayah Sumatra. Endapan material pascabencana dapat mengurangi kapasitas aliran, menghambat fungsi sungai, dan meningkatkan potensi luapan ketika hujan kembali turun. Karena itu, penanganan perlu menjadi bagian penting dari pemulihan, bukan sekadar pekerjaan tambahan setelah bantuan darurat diberikan. Langkah yang cepat dan terencana diharapkan membantu mengurangi risiko banjir susulan yang dapat mengancam permukiman maupun fasilitas umum. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi tiap lokasi, termasuk tingkat sedimentasi dan kebutuhan penanganan, agar pekerjaan dapat disesuaikan dengan situasi di lapangan.
Percepatan pekerjaan sungai juga berkaitan langsung dengan upaya mencegah kerusakan infrastruktur berulang. Apabila kapasitas aliran belum pulih, banjir berikutnya berisiko kembali merusak jalan, jembatan, jaringan layanan dasar, dan bangunan yang sedang diperbaiki. Dampak berulang semacam itu dapat memperpanjang masa pemulihan serta menambah kebutuhan sumber daya untuk memperbaiki fasilitas yang sama. Dengan menempatkan penanganan sedimentasi sebagai salah satu prioritas, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung di atas kondisi lingkungan yang lebih mendukung. Penentuan urutan pekerjaan, kesiapan peralatan, dan keselarasan dengan proyek infrastruktur lain juga penting supaya kegiatan di sungai tidak berjalan terpisah dari agenda pemulihan daerah.
Penanganan sungai perlu diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat terdampak dan rencana pemulihan di tingkat daerah. Koordinasi kementerian teknis, lembaga terkait, serta pemerintah daerah diperlukan untuk memetakan lokasi prioritas, menyampaikan perkembangan pekerjaan, dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) terus melakukan koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna mengawal berbagai program pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Baca juga: Tersangka Penghuni Bangunan Sitaan di Surabaya: Kasus Berulang yang Mengundang Perhatian | Jejak Langkah Abe Hoed: Musisi Muda yang Berhasil Menarik Perhatian Publik | Mengungkap Sosok Wisnu Hani Putranto: Kepala Lapas Cibinong yang Menjadi Perhatian Publik
