Jakarta, 5 Oktober — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan penyusunan kebijakan rehabilitasi dan reedukasi bagi narapidana kasus narkotika yang berada di lembaga pemasyarakatan. Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani persoalan kelebihan kapasitas warga binaan di sejumlah lapas. Melalui kebijakan ini, penanganan terhadap pengguna narkotika diarahkan tidak hanya melalui pemidanaan, tetapi juga dengan langkah rehabilitasi dan pemberian edukasi kembali sesuai arahan presiden.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, kementeriannya bersama tujuh kementerian dan lembaga lain akan segera menyiapkan kebijakan tersebut. Penyusunan kebijakan itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo sekaligus mencari langkah penanganan terhadap kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas. Pemerintah menempatkan rehabilitasi dan reedukasi sebagai bagian dari rencana yang sedang dipersiapkan untuk narapidana narkotika.
Supratman menyampaikan bahwa presiden memberikan arahan agar pengguna narkotika yang berada di dalam lapas direhabilitasi dan diberikan reedukasi. Arahan tersebut menjadi dasar bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menyiapkan kebijakan bersama. Dengan demikian, rencana yang disusun berfokus pada pelaksanaan rehabilitasi serta pemberian reedukasi kepada pengguna narkotika di dalam lapas, sekaligus mendukung upaya mengatasi kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan. Pemerintah akan menyiapkan kebijakan itu melalui koordinasi Kementerian Hukum dan tujuh kementerian serta lembaga lain yang dilibatkan.
Program rehabilitasi dan reedukasi yang disiapkan pemerintah diarahkan terutama kepada narapidana kasus narkotika yang masih berada dalam usia produktif. Kelompok ini dinilai memerlukan penanganan yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pidana, tetapi juga pemulihan, pembentukan perilaku, serta pembekalan agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara lebih baik. Pendekatan tersebut diharapkan membantu mengurangi risiko pengulangan tindak pidana sekaligus mendukung upaya mengatasi kepadatan lembaga pemasyarakatan.
Sasaran program tidak akan ditetapkan secara sepihak. Penentuan jumlah narapidana, klasifikasi peserta, dan kebutuhan penanganannya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Koordinasi ini diperlukan agar data yang digunakan mencerminkan kondisi terbaru di lapangan, termasuk jumlah narapidana pengguna narkotika yang memenuhi kriteria usia produktif serta kesiapan mereka untuk mengikuti tahapan rehabilitasi dan reedukasi.
Data narapidana menjadi dasar penting dalam menyusun rancangan pelaksanaan program. Selain menunjukkan jumlah calon peserta, pendataan dapat membantu pemerintah memahami karakteristik kasus, kebutuhan pemulihan, serta bentuk pendidikan ulang yang paling sesuai. Dengan demikian, pusat rehabilitasi dan reedukasi nantinya dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat, berdasarkan kebutuhan nyata narapidana pengguna narkotika, bukan semata-mata berdasarkan perkiraan jumlah penghuni lapas.
Meski demikian, Supratman belum memaparkan secara rinci lokasi pelaksanaan program tersebut. Pusat-pusat rehabilitasi dan reedukasi masih akan ditentukan setelah data narapidana pengguna narkotika dihimpun dan dianalisis bersama kementerian terkait. Artinya, lokasi konkret program masih berada dalam tahap perumusan. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyelaraskan data sasaran, kapasitas fasilitas, serta mekanisme pelaksanaan sebelum menetapkan tempat yang akan digunakan. Penjelasan mengenai lokasi dan jumlah pusat program akan mengikuti hasil koordinasi serta pendataan tersebut.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Supratman menyepakati pembentukan tim kecil bersama sejumlah menteri dan lembaga untuk menindaklanjuti rencana rehabilitasi serta reedukasi bagi narapidana kasus narkotika. Tim tersebut akan bekerja selama satu minggu dengan tugas merumuskan kebijakan secara lebih konkret, terukur, dan dapat segera diterapkan. Pembahasan tidak hanya mencakup bentuk program, tetapi juga menentukan lokasi atau tempat yang tepat untuk pelaksanaannya. Setelah perumusan selesai, hasil kerja tim akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan.
Pembentukan tim ini diharapkan membuat program rehabilitasi narapidana narkotika tidak berhenti pada gagasan umum. Setiap unsur akan menyusun bagian sesuai kewenangan dan keahliannya, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencakup aspek pendidikan, kesehatan, pembinaan, serta pelaksanaan di lapangan. Pendekatan tersebut penting agar rehabilitasi dan reedukasi dapat dirancang secara terpadu, sekaligus mendukung upaya mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan melalui penanganan yang lebih sesuai bagi narapidana dengan kebutuhan pemulihan.
Dalam penyusunan program, kurikulum khusus akan dirancang bersama Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional juga akan memberikan dukungan agar materi pembelajaran disusun berdasarkan kajian dan kebutuhan nyata peserta. Kurikulum itu diharapkan menjadi landasan bagi proses reedukasi selama program berlangsung, termasuk pembekalan yang dapat membantu perubahan perilaku dan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
Sementara itu, proses rehabilitasi akan melibatkan Menteri Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional. Keduanya memiliki peran penting dalam merumuskan pendekatan pemulihan yang sesuai dengan kondisi narapidana serta standar penanganan penyalahgunaan narkotika. Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan juga disebut terlibat dalam tim atau pembahasan kebijakan. Keterlibatan lintas kementerian tersebut membuka peluang pengembangan kegiatan pembinaan dan keterampilan yang mendukung proses reintegrasi setelah masa pemasyarakatan.
Pelaksanaan rehabilitasi dan reedukasi bagi narapidana kasus narkotika tidak dimaksudkan untuk menghapus kegiatan mereka sebagai warga binaan. Program tersebut tetap ditempatkan dalam kerangka pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan mempertahankan status hukum dan tanggung jawab mereka selama menjalani masa pidana. Reedukasi diarahkan untuk memperkuat pemahaman, keterampilan, serta kesiapan narapidana agar dapat kembali ke tengah masyarakat secara lebih baik setelah menyelesaikan hukumannya.
Menteri Hukum Supratman menyampaikan bahwa warga binaan tidak hanya akan mengikuti kegiatan pemulihan dan pendidikan ulang, tetapi juga diberdayakan melalui aktivitas yang produktif. Mereka dapat bekerja sambil menjalani proses reedukasi, tentu dengan pengaturan, pengawasan, dan perlindungan yang sesuai ketentuan. Kegiatan tersebut diharapkan membantu membangun kemandirian, mengembangkan keterampilan kerja, serta memberikan rutinitas yang positif selama berada di lapas. Dengan demikian, rehabilitasi tidak dipahami sebagai pelepasan dari pembinaan, melainkan sebagai bagian dari pendekatan yang lebih terarah dan manusiawi.
Kebijakan ini juga berkaitan dengan persoalan kelebihan kapasitas lapas yang sebelumnya disampaikan Komjen Pol Suyudi Ario Seto ketika menjabat Kepala BNN. Berdasarkan keterangannya, hampir 80 persen penghuni lapas merupakan tahanan atau narapidana yang tersangkut perkara narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus narkotika memiliki dampak besar terhadap beban hunian dan kapasitas pembinaan pemasyarakatan. Karena itu, rehabilitasi bagi narapidana kasus narkotika menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menangani persoalan tersebut, terutama melalui pemilahan kebutuhan pembinaan, pemulihan, dan penegakan hukum secara lebih tepat. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung pengurangan kepadatan tanpa mengabaikan proses hukum maupun hak dan kewajiban warga binaan.
