Jakarta | Pada Rabu, 4 November 2026, Wardatina Mawa menjalani pemeriksaan tambahan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kehadirannya berkaitan dengan laporan yang diajukan Inara Rusli mengenai dugaan akses ilegal dan penyebaran rekaman kamera pengawas atau CCTV pribadi dari kediamannya. Dalam perkara ini, Mawa hadir sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang dinyatakan bersalah. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan yang ditangani penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri. Keterangan tambahan diminta untuk membantu penyidik memahami rangkaian peristiwa serta menelaah informasi yang berkaitan dengan laporan tersebut.
Mawa menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk sikap kooperatif terhadap proses hukum. Sebagai saksi, ia memberikan keterangan tambahan kepada penyidik sesuai pengetahuan dan informasi yang dimilikinya. Pemeriksaan lanjutan dapat dilakukan untuk memperjelas hal-hal yang belum terungkap dalam pemeriksaan sebelumnya atau untuk mencocokkan keterangan dengan bahan yang sedang ditelaah penyidik. Namun, isi rinci keterangan yang disampaikan maupun perkembangan teknis pemeriksaan tidak dapat disimpulkan hanya dari kehadiran Mawa. Penanganan perkara tetap berada pada kewenangan kepolisian, sementara status dan tanggung jawab setiap pihak ditentukan berdasarkan proses hukum dan bukti yang diperiksa.
Laporan Inara Rusli tersebut telah diajukan sejak November 2025 dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pokok yang dilaporkan mencakup dugaan akses tanpa hak terhadap rekaman CCTV pribadi serta penyebarannya. Karena perkara menyangkut materi dari ruang privat dan aktivitas digital, penyidik perlu menelusuri bagaimana rekaman diperoleh, siapa yang mengakses atau membagikannya, serta konteks penyebarannya. Seluruh hal itu masih merupakan dugaan yang perlu diuji melalui penyelidikan. Pemeriksaan tambahan terhadap saksi menjadi salah satu langkah untuk menghimpun keterangan, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan kesimpulan mengenai pelaku ataupun hasil akhir perkara.
Kuasa hukum Wardatina Mawa, Denny SH, menyampaikan bahwa pemeriksaan tambahan terhadap kliennya berlangsung singkat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mawa menerima sembilan pertanyaan. Keterangan ini memberi gambaran tentang cakupan sesi lanjutan yang dilakukan dalam proses penanganan perkara. Denny juga menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu bukan materi baru. Dengan demikian, pemeriksaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggali pokok keterangan yang berbeda dari apa yang telah disampaikan Mawa sebelumnya. Penjelasan kuasa hukum ini menjadi dasar untuk memahami bahwa sesi tambahan memiliki ruang lingkup terbatas, sebagaimana tercermin dari jumlah pertanyaan dan sifatnya yang menegaskan keterangan terdahulu.
Menurut Denny, sembilan pertanyaan itu berfungsi sebagai penegasan atas keterangan yang telah diberikan Mawa dalam pemeriksaan sebelumnya. Artinya, pemeriksaan lanjutan tersebut mengacu pada informasi yang sudah disampaikan, bukan memperkenalkan materi pemeriksaan baru. Denny tidak memaparkan isi jawaban Mawa untuk tiap pertanyaan, sehingga rincian jawaban tidak dapat ditambahkan atau disimpulkan dari keterangan yang tersedia. Penjelasan ini penting agar pembaca membedakan jumlah pertanyaan yang diajukan dan substansi jawaban yang tidak diuraikan. Informasi yang disampaikan kuasa hukum terbatas pada durasi pemeriksaan yang singkat, jumlah pertanyaan, serta fungsi pertanyaan sebagai penegasan atas keterangan terdahulu.
Pemeriksaan tambahan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara sebelum berkas diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Dalam tahapan ini, keterangan lanjutan menjadi bagian dari proses penyempurnaan administrasi perkara, berdasarkan penjelasan Denny. Namun, keterangan yang tersedia tidak menguraikan lebih jauh mengenai penilaian terhadap berkas atau langkah berikutnya setelah penyerahan. Karena itu, informasi yang dapat ditegaskan adalah bahwa pemeriksaan berlangsung singkat, mencakup sembilan pertanyaan, dan berfokus pada penguatan keterangan yang sudah diberikan Mawa. Penjelasan tersebut menempatkan pemeriksaan ini sebagai tahap pelengkap sebelum berkas diteruskan kepada jaksa, tanpa mengungkap isi jawaban atau menambahkan rincian lain mengenai materi perkara.
Syifa, istri Agung yang diketahui pernah bekerja sebagai sopir pribadi Inara Rusli, turut hadir mendampingi Wardatina Mawa dalam rangkaian pemeriksaan tambahan. Kehadirannya menjadi perhatian karena Agung kini terseret dalam perkara yang berkaitan dengan rekaman CCTV. Di tengah proses yang berjalan, Syifa menyampaikan bahwa dirinya baru akan memenuhi panggilan pemeriksaan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ia juga akan mengikuti proses pemeriksaan sesuai pemanggilan dari pihak berwenang, meski waktu dan rincian pemeriksaan belum dijelaskan lebih lanjut.
Syifa mengungkapkan kesedihan atas keterlibatan suaminya dalam perkara tersebut. Ia berharap masyarakat dapat memberikan dukungan kepada Agung agar ia memperoleh keadilan. Permintaan itu disampaikan ketika proses hukum masih berlangsung dan status tersangka Agung menjadi sorotan. Dukungan publik, bagaimanapun, tidak menggantikan proses pembuktian maupun penilaian aparat penegak hukum. Karena itu, perkembangan perkara perlu dipahami dengan tetap membedakan dugaan yang disampaikan penyidik dari fakta yang kelak ditetapkan melalui proses hukum.
Dalam konteks perkara, penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri menetapkan Agung sebagai tersangka pada pertengahan Oktober 2026. Ia juga telah ditahan karena diduga mengambil rekaman CCTV secara ilegal. Rumusan tersebut merupakan dugaan yang menjadi dasar penanganan perkara, bukan kesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti. Pemeriksaan lanjutan terhadap Mawa dan pemanggilan Syifa dapat menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami keterangan serta rangkaian peristiwa. Hingga ada penjelasan resmi lebih lanjut, informasi mengenai peran masing-masing pihak sebaiknya disampaikan secara hati-hati. Masyarakat dapat mengikuti pembaruan dari sumber berwenang tanpa menyimpulkan kesalahan sebelum perkara diproses sesuai ketentuan. Bagi Syifa, dukungan yang ia minta berkaitan dengan harapan agar hak Agung sebagai pihak yang sedang menjalani proses hukum tetap dihormati. Sementara itu, penyidik berwenang menguji bukti dan keterangan dari para pihak. Kedua hal tersebut dapat berjalan berdampingan: dukungan keluarga dan publik tidak menghapus kebutuhan akan pemeriksaan yang objektif, dan dugaan dalam perkara tidak boleh diperlakukan sebagai putusan akhir sebelum ada proses hukum yang tuntas.Bagi Mawa, persoalan yang muncul tidak semata-mata berkaitan dengan pemeriksaan saksi, tetapi juga menyentuh pertanyaan lebih luas tentang keadilan dan perlindungan hukum. Ia mempertanyakan apakah seorang istri sah dapat dianggap bersalah hanya karena berusaha mencari serta mengungkap kebenaran mengenai persoalan rumah tangganya. Menurut pandangannya, upaya untuk memperoleh kejelasan semestinya dinilai secara adil, dengan mempertimbangkan tujuan dan cara informasi diperoleh, bukan langsung dipandang sebagai tindakan yang patut dihukum.
Mawa juga mengajukan pertanyaan tentang tanggung jawab negara dalam melindungi orang yang beritikad baik ketika menyampaikan informasi atau bukti kepada pihak yang berkepentingan. Ia berharap ada perlindungan hukum bagi siapa pun yang menyerahkan materi yang dianggap relevan melalui jalur yang semestinya. Selain itu, ia menilai dugaan perzinaan sebagai substansi persoalan yang perlu mendapat proses dan kepastian hukum. Pernyataan tersebut menggambarkan harapannya terhadap penanganan perkara, bukan kesimpulan bahwa dugaan itu telah terbukti atau telah diputus oleh pengadilan.
Dalam sorotannya terhadap perkara ini, Mawa mempertanyakan penetapan Agung sebagai tersangka setelah rekaman CCTV terungkap. Ia menyebut rekaman tersebut sebagai bukti yang selama ini ia cari dan berharap kemunculannya dapat membantu memperjelas persoalan. Namun, penilaian tentang arti rekaman, keabsahannya, maupun kaitannya dengan penetapan tersangka tetap menjadi bagian dari proses yang berwenang untuk dinilai. Mawa juga berharap pihak yang memberikan rekaman itu memperoleh perlindungan hukum, terutama apabila penyampaian dilakukan dengan itikad baik kepada pihak berkepentingan. Dengan demikian, menurut Mawa, pembahasan seharusnya turut melihat hak para pihak untuk mencari kebenaran, menyampaikan bukti, dan memperoleh proses yang adil.
Baca juga: Jakarta Biennale 2026 Menempatkan Ketangguhan Warga sebagai Sorotan Utama | Jelekong dalam Sorotan Arya Sudrajat: Dari Kampung Pelukis Menjadi Ekosistem Budaya | Peta Risiko dan Pencegahan Kebakaran di Jakarta: Sorotan Data hingga Tingkat RW
28 kunjungan
