Jakarta | Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan bahwa penyaluran kredit di sektor perumahan perlu dirancang agar manfaatnya dapat diakses pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pembiayaan yang inklusif bukan hanya mendukung kebutuhan hunian, tetapi juga dapat menjadi salah satu jalan bagi usaha kecil untuk memperkuat kegiatan dan kapasitas bisnisnya.
Akses tersebut perlu ditopang persyaratan pengajuan yang terjangkau dan suku bunga yang sesuai dengan kemampuan peminjam. Ketentuan yang proporsional memungkinkan UMKM memperoleh modal tanpa harus menanggung cicilan dan beban pinjaman yang terlalu tinggi. Dengan ruang finansial yang lebih memadai, pelaku usaha dapat mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan operasional, meningkatkan produksi, atau memperluas layanan, alih-alih tersisihkan oleh kewajiban pembiayaan yang berat.
Maruarar juga mengingatkan pentingnya kesetaraan dalam penetapan bunga. Pelaku usaha kecil, katanya, tidak semestinya dikenai suku bunga tinggi sementara pengusaha besar justru dapat memperoleh bunga rendah. Perbedaan kapasitas dan skala usaha perlu dipertimbangkan secara adil, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menutup peluang UMKM mendapatkan pembiayaan dengan biaya yang masuk akal.
Prinsip yang perlu dijaga, lanjutnya, ialah kebijakan pembiayaan harus memberi kesempatan kepada usaha kecil untuk berkembang. Karena itu, rancangan kredit perlu memperhatikan kemampuan bayar serta karakteristik usaha, tanpa mengabaikan kehati-hatian lembaga penyalur. Persyaratan yang jelas dan proses yang dapat dijangkau akan membantu peminjam memahami kewajibannya sekaligus mengurangi hambatan saat mengajukan pembiayaan.
Ia menyampaikan pandangan tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026. Penekanan itu menempatkan keterjangkauan sebagai bagian penting dari upaya memperluas pembiayaan perumahan. Jika skema kredit lebih ramah bagi UMKM, akses terhadap pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan usaha sekaligus mendukung ekosistem perumahan yang melibatkan pelaku bisnis dari berbagai skala. Dengan demikian, manfaat penyaluran kredit tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar, tetapi juga membuka ruang bagi usaha kecil untuk memperkuat fondasi dan mengambil peluang pertumbuhan secara berkelanjutan.
Maruarar menilai kemudahan pembiayaan bagi usaha kecil merupakan langkah penting untuk memperkuat ekonomi rakyat. Akses terhadap modal yang lebih mudah dapat memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dan mengembangkan kapasitas bisnis. Dalam konteks tersebut, skema pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan menjadi salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan pembiayaan UMKM. Ketiadaan agunan dalam skema ini dapat mengurangi hambatan bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal, tetapi tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan. Dengan demikian, pembiayaan diarahkan agar lebih terjangkau dan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Skema tersebut menawarkan pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan, dengan bunga sebesar 0,5% per bulan sebagaimana tercantum dalam bahan sumber. Besaran pinjaman itu memberi gambaran mengenai dukungan modal yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, sementara bunga bulanan yang disebutkan menjadi informasi penting bagi pelaku usaha dalam memahami biaya pembiayaan. Penyampaian ketentuan ini berfokus pada nilai pinjaman, ketiadaan agunan, dan bunga. Tidak ada persyaratan tambahan yang disebutkan dalam informasi tersebut, sehingga penjelasan mengenai skema tetap terbatas pada rincian yang tersedia. Hal ini membantu menjaga agar calon peminjam memperoleh gambaran yang jelas tanpa asumsi mengenai ketentuan lain.
Tujuan utama skema ini adalah membantu UMKM memperoleh modal usaha dengan biaya yang lebih terjangkau. Bagi usaha kecil, ketersediaan modal dapat mendukung kelangsungan kegiatan usaha dan memberi kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Bunga 0,5% per bulan dan pinjaman tanpa agunan menjadi unsur yang membuat skema ini relevan dalam pembahasan akses pendanaan. Maruarar memandang kemudahan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat melalui dukungan kepada pelaku usaha. Dengan pembiayaan yang lebih mudah diakses, UMKM diharapkan memiliki ruang untuk menjalankan usahanya secara lebih baik. Penekanan kebijakan ini berada pada kemudahan memperoleh modal dan biaya yang lebih terjangkau, bukan pada penambahan syarat yang tidak dinyatakan.
Hingga 10 November 2026, realisasi Kredit Program Perumahan mencapai Rp29,6 triliun, setara 70,98% dari target yang ditetapkan. Penyaluran ini dirancang untuk menjangkau berbagai pihak yang berperan dalam penyediaan hunian, bukan hanya calon pemilik rumah. Dukungan pembiayaan mencakup pengembang perumahan, pedagang bahan bangunan, penyedia jasa konstruksi, serta masyarakat yang membutuhkan dana untuk renovasi, pembelian, maupun pembangunan rumah.
Di sisi usaha, kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan kepada pengembang perumahan tercatat sebesar Rp5,83 triliun. Pedagang bahan baku atau bahan bangunan menerima pembiayaan sebesar Rp3,16 triliun, sedangkan penyedia jasa konstruksi memperoleh Rp1,18 triliun. Penyaluran kepada ketiga kelompok tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan modal, menjaga kegiatan operasional, dan mendukung proses pembangunan hunian. Dengan demikian, pembiayaan dapat bergerak di sepanjang rantai usaha perumahan, mulai dari penyediaan material hingga pelaksanaan konstruksi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar menyampaikan bahwa sekitar Rp10 triliun dialokasikan untuk mendukung ekosistem usaha sektor perumahan. Alokasi tersebut menegaskan bahwa akses pembiayaan bagi pelaku usaha merupakan bagian dari upaya memperkuat ketersediaan rumah. Pengembang membutuhkan modal untuk menjalankan proyek, pedagang memerlukan dukungan untuk menyediakan bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi membutuhkan pembiayaan agar pekerjaan dapat terlaksana. Pada saat yang sama, pembiayaan bagi masyarakat membuka pilihan untuk memperbaiki rumah yang sudah dihuni, membeli hunian, atau membangun rumah sesuai kebutuhan.
Besaran realisasi dan rincian penyaluran menunjukkan bahwa program ini memiliki cakupan yang melampaui pembiayaan konsumen. Pendekatan yang menghubungkan pelaku usaha dengan kebutuhan masyarakat dapat menopang aktivitas di berbagai bagian sektor perumahan. Hingga tanggal pelaporan, capaian 70,98% dari target mencerminkan kemajuan penyaluran, sementara dukungan sekitar Rp10 triliun bagi ekosistem usaha menempatkan penguatan kapasitas pelaku sektor sebagai salah satu unsur penting dalam pembiayaan perumahan.
Dukungan pembiayaan perumahan diarahkan pada sejumlah kebutuhan utama masyarakat, mulai dari memperbaiki rumah yang telah dihuni hingga membeli atau membangun rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan bahwa pembiayaan renovasi menjangkau sekitar 95,37 ribu rumah, dengan nilai mencapai Rp14,25 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya perhatian terhadap peningkatan kualitas hunian, terutama bagi keluarga yang membutuhkan perbaikan agar rumah lebih layak dan nyaman ditempati.
Selain renovasi, pembiayaan juga mendukung masyarakat yang hendak memiliki rumah melalui pembelian. Sekitar 11 ribu rumah tercatat memperoleh pembiayaan untuk kebutuhan tersebut, dengan nilai sebesar Rp3,15 triliun. Sementara itu, dukungan bagi pembangunan rumah baru menjangkau sekitar 10 ribu rumah dan memiliki nilai Rp2,02 triliun. Ketiga skema ini memberikan pilihan pembiayaan yang berbeda sesuai kondisi dan kebutuhan calon penerima, baik mereka yang ingin memperbaiki tempat tinggal maupun yang memerlukan rumah baru.
Secara keseluruhan, sasaran pembiayaan dari berbagai skema itu mencapai sekitar 117 ribu rumah. Nilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terkait dengan dukungan tersebut tercatat sebesar Rp19,43 triliun. Cakupan program yang luas diharapkan membantu masyarakat mengakses pembiayaan sekaligus memperkuat kegiatan di sektor perumahan. Maruarar menyampaikan bahwa angka dukungan tidak hanya berasal dari pembiayaan langsung kepada masyarakat. Jika pembiayaan untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah digabungkan dengan dukungan bagi ekosistem usaha perumahan, total pembiayaan diperkirakan mencapai sekitar Rp30 triliun. Dengan demikian, dukungan perumahan mencakup kebutuhan rumah tangga sekaligus aktivitas pelaku usaha yang menopang penyediaan hunian.
Baca juga: Amran Ungkap Dugaan Penyimpangan Beras Fortifikasi Rugikan Negara Rp89 Triliun | Realisasi Investasi Pemerintah Rp62,6 Triliun hingga September 2026 dan Pemanfaatannya | Renovasi 19 Gedung Sekolah DKI: 16 Rampung, Tiga Masih Diselesaikan
191 kunjungan
