Jakarta | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merencanakan penataan guru secara nasional mulai Januari 2027. Langkah ini diarahkan untuk membangun tata kelola yang lebih teratur, termasuk dalam pendataan dan pengelolaan tenaga pendidik di berbagai daerah. Di dalam rencana tersebut, perhatian tidak hanya diberikan kepada guru berstatus aparatur sipil negara, tetapi juga kepada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan guru non-ASN yang hingga kini masih mengajar. Dengan penataan terencana, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan berdasarkan kondisi tenaga pendidik yang ada, sekaligus memperjelas arah penyelesaian status mereka.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa saat ini lebih dari 172 ribu guru non-ASN masih aktif mengajar. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa keberadaan guru non-ASN tetap menjadi bagian penting dalam layanan pendidikan, termasuk di sekolah yang membutuhkan tenaga pengajar. Karena itu, rencana tata kelola nasional perlu mempertimbangkan keberlanjutan pembelajaran sekaligus kepastian status dan mekanisme kepegawaian. Penataan bukan semata-mata pencatatan, melainkan juga upaya untuk melihat kebutuhan guru dan menyiapkan langkah penyelesaian secara bertahap. Bagi guru yang belum memperoleh status ASN, informasi mengenai tahapan dan jalur yang tersedia akan menjadi hal penting untuk diperhatikan.
Penuntasan status guru non-ASN akan ditempuh melalui seleksi CPNS dan PPPK. Dengan demikian, seleksi tetap menjadi jalur yang perlu diikuti sesuai ketentuan dan formasi yang tersedia. Rencana mulai Januari 2027 tidak berarti seluruh persoalan status akan selesai secara otomatis pada tanggal tersebut; penataan menjadi kerangka pengelolaan, sedangkan proses seleksi memiliki tahapan dan persyaratannya sendiri. Guru perlu mengikuti pengumuman resmi pemerintah mengenai jadwal, kriteria, serta kebijakan lanjutan, dan memastikan data kepegawaian maupun dokumen yang dimiliki tercatat dengan benar. Pemerintah, pada saat yang sama, perlu mengelola proses tersebut dengan memperhatikan kebutuhan sekolah dan kesinambungan kegiatan belajar mengajar. Kejelasan kebijakan diharapkan membantu guru memahami pilihan yang tersedia serta mempersiapkan diri menghadapi seleksi.
Guru non-ASN yang belum berhasil lolos seleksi CPNS maupun PPPK tetap dapat mengajar. Nunuk menegaskan bahwa hasil seleksi yang belum sesuai harapan tidak serta-merta mengharuskan mereka meninggalkan sekolah atau berhenti menjalankan tugas di ruang kelas. Dengan demikian, guru yang belum memperoleh kelulusan masih dapat melanjutkan pengabdian dan mendukung kegiatan belajar mengajar, sembari menunggu kejelasan mengenai status kepegawaiannya.
Penjelasan tersebut disampaikan Nunuk setelah peluncuran Bulan Guru Nasional di SMPN 216 Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menjawab kekhawatiran tentang nasib guru non-ASN yang belum lolos seleksi menjadi aparatur sipil negara. Pernyataannya menekankan bahwa ketidaklulusan dalam seleksi tidak sama dengan kehilangan pekerjaan mengajar atau penghentian tugas secara langsung.
Nunuk juga menegaskan bahwa guru-guru tersebut tidak akan diberhentikan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka tetap dapat mengajar sampai memperoleh status ASN. Penegasan ini penting bagi guru non-ASN yang masih menjalankan tanggung jawab mengajar, karena memberi gambaran bahwa layanan pendidikan dan peran mereka di sekolah dapat berlanjut meskipun proses seleksi belum menghasilkan kelulusan.
Namun, kesempatan untuk terus mengajar tidak berarti mereka otomatis diangkat menjadi ASN. Kelulusan CPNS atau PPPK tetap bergantung pada proses seleksi dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, guru yang belum lolos perlu memahami perbedaan keberlanjutan tugas mengajar dan perubahan status kepegawaian. Mereka dapat tetap mengajar, tetapi status ASN baru diperoleh apabila memenuhi persyaratan serta dinyatakan lolos melalui mekanisme resmi. Penjelasan Nunuk tersebut memberi kepastian mengenai keberlanjutan peran mereka, sekaligus tidak menjanjikan pengangkatan otomatis. Bagi sekolah, hal ini juga berarti kegiatan pembelajaran tetap dapat berlangsung dengan dukungan guru yang sudah bertugas, sementara penataan status kepegawaian mengikuti proses yang berlaku.
Nunuk mengingatkan guru non-ASN yang belum lolos seleksi CPNS maupun PPPK agar tidak berhenti mengembangkan diri. Pengalaman mengikuti seleksi dapat menjadi bahan evaluasi, sementara peningkatan kompetensi tetap penting untuk mendukung kualitas pembelajaran dan kesiapan menghadapi kesempatan berikutnya. Guru dapat memperkuat kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian melalui kegiatan belajar yang sesuai kebutuhan serta perkembangan pendidikan. Upaya tersebut bukan hanya berkaitan dengan seleksi aparatur, tetapi juga dengan tanggung jawab guru dalam mendampingi peserta didik. Karena itu, kondisi belum lolos seleksi sebaiknya tidak membuat guru kehilangan semangat untuk terus belajar dan memperbaiki kompetensinya.
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah kepemilikan sertifikat pendidik. Guru dapat menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai jalur untuk memperoleh sertifikat tersebut, dengan mengikuti ketentuan dan proses yang berlaku. Sertifikat pendidik menandai bahwa seorang guru telah menjalani pendidikan profesi dan memenuhi persyaratan kompetensi tertentu. Namun, guru tetap perlu mencari informasi resmi mengenai persyaratan, jadwal, serta mekanisme PPG, sebab ketentuan dapat berubah. Persiapan yang terencana membantu guru memahami tahapan yang harus dijalani, termasuk menyiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan akademik maupun administratif. Dengan demikian, PPG dapat dipandang sebagai bagian dari pengembangan profesional, bukan sekadar langkah cepat untuk mengejar status tertentu.
Menurut pandangan Nunuk, peluang menjadi ASN dapat lebih mudah bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sertifikat tersebut dapat menjadi bekal yang bernilai dalam upaya mengikuti seleksi, terutama ketika kualifikasi dan kompetensi menjadi perhatian. Meski demikian, kemudahan peluang tidak sama dengan jaminan diterima atau kelulusan. Hasil seleksi tetap bergantung pada aturan yang berlaku, formasi yang tersedia, pemenuhan persyaratan, serta capaian peserta dalam proses seleksi. Guru non-ASN karena itu sebaiknya memandang sertifikasi sebagai satu bentuk kesiapan profesional, sambil terus mengikuti pengumuman resmi tentang rekrutmen CPNS dan PPPK. Dengan menjaga kompetensi dan melengkapi kualifikasi, mereka dapat memperkuat bekal untuk menghadapi peluang berikutnya tanpa menganggap hasilnya sudah pasti.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti sebelumnya menyampaikan bahwa jaminan bagi guru non-ASN agar tidak diberhentikan atau di-PHK akan dituangkan dalam peraturan dengan dasar hukum yang lebih kuat. Dengan demikian, perlindungan tersebut tidak hanya bergantung pada surat atau imbauan administratif, tetapi memiliki landasan yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Langkah ini penting bagi guru yang belum lolos seleksi CPNS maupun PPPK, karena status dan kelanjutan penugasan mereka membutuhkan kepastian yang jelas.
Menurut Nunuk, aturan mengenai perlindungan tersebut masih dalam proses penyusunan. Untuk guru yang berstatus PPPK, bentuk pengaturannya direncanakan berupa keputusan Mendikdasmen. Keputusan ini diharapkan menjelaskan dasar dan mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan guru tetap memperoleh perlindungan selama menjalankan tugas. Penyusunan ketentuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menindaklanjuti jaminan yang telah disampaikan sebelumnya, sekaligus memberi pegangan yang lebih formal bagi pihak-pihak terkait.
Kepastian hukum dibutuhkan terutama oleh kepala daerah dan dinas pendidikan yang bertanggung jawab mengelola tenaga pendidik di wilayah masing-masing. Dengan aturan yang jelas, mereka memiliki acuan ketika memutuskan apakah guru non-ASN dapat terus bekerja di sekolah negeri serta bagaimana penugasan itu dilaksanakan. Guru yang masih dibutuhkan dapat melanjutkan tugas melalui perpanjangan kontrak oleh pemerintah daerah, sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, keputusan menteri dan aturan pendukungnya diharapkan membantu menjaga keberlanjutan layanan pendidikan, sekaligus mengurangi ketidakpastian bagi guru maupun pemerintah daerah.
