Jakarta | Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengujian tersebut berkaitan dengan ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa dalam perkara pidana. Perkara ini menyoroti bagaimana aturan tersebut diterapkan ketika proses pidana terhadap seorang pejabat daerah telah mencapai tahap penetapan sebagai terdakwa. Dengan putusannya, MK membahas batas pemberlakuan mekanisme pemberhentian sementara dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan proses hukum yang berjalan.
Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang yang digelar pada Kamis, 29 Oktober 2026. Dalam amar tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian. Rumusan itu menegaskan bahwa tidak seluruh permintaan dalam uji materi diterima oleh Mahkamah. Bagian permohonan yang dikabulkan menjadi inti putusan, sedangkan permintaan lainnya tidak dinyatakan dikabulkan. Pembacaan amar menandai penyampaian hasil pemeriksaan konstitusional atas pasal-pasal yang dipersoalkan pemohon, termasuk norma yang mengatur konsekuensi status terdakwa bagi kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
Putusan ini penting karena ketentuan pemberhentian sementara berkaitan langsung dengan kedudukan pejabat daerah selama perkara pidana berlangsung. Di satu sisi, aturan pemerintahan daerah mengatur tindakan terhadap kepala daerah atau wakilnya yang berstatus terdakwa. Di sisi lain, pelaksanaannya harus mengikuti batas yang ditetapkan hukum dan penafsiran konstitusional Mahkamah. Dengan mengabulkan permohonan secara sebagian, MK memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan tanpa menerima keseluruhan dalil pemohon. Penjelasan mengenai mekanisme tersebut dapat menjadi rujukan bagi penyelenggara pemerintahan dan pihak terkait ketika menghadapi perkara serupa. Rincian pertimbangan dan konsekuensi penerapan norma perlu dibaca bersama keseluruhan putusan, bukan hanya berdasarkan penyebutan status terdakwa atau amar pengabulan sebagian.
Sebelum adanya pemaknaan baru dari Mahkamah Konstitusi, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang telah berstatus terdakwa. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pejabat dimaksud diberhentikan sementara tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) apabila didakwa melakukan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, proses pemberhentian sementara dalam keadaan yang disebutkan pasal ini tidak bergantung pada keputusan atau usulan DPRD.
Jenis tindak pidana yang tercakup meliputi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, serta perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rumusan tersebut memuat beberapa kategori secara terpisah. Selain kategori yang secara khusus disebut, terdapat pula kategori berdasarkan ancaman pidana minimum, yakni paling singkat lima tahun. Pasal itu juga memasukkan perbuatan yang berpotensi memecah persatuan negara.
Fokus ketentuan ini adalah konsekuensi administratif sementara ketika kepala daerah atau wakilnya telah didakwa atas salah satu tindak pidana tersebut. Status terdakwa berarti perkara telah memasuki tahap penuntutan dan dakwaan telah diajukan ke pengadilan. Pemberhentian sementara bukan dengan sendirinya merupakan putusan bersalah atau pemberhentian tetap; ketentuan tersebut mengatur kedudukan pejabat selama proses hukum berjalan. Karena itu, dasar penerapannya berkaitan dengan adanya dakwaan atas tindak pidana yang termasuk dalam daftar pasal, bukan semata-mata dugaan atau penyelidikan.
Uraian ini menggambarkan bunyi dan cakupan Pasal 83 ayat (1) sebelum putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan baru. Sebelum perubahan pemaknaan tersebut, norma menyebut pemberhentian sementara secara langsung dan menetapkan bahwa tindakan itu dilakukan tanpa usulan DPRD. Penjelasan mengenai keadaan hukum sebelum putusan penting untuk membedakan rumusan awal pasal dari tafsir konstitusional yang kemudian diberikan Mahkamah. Dengan demikian, daftar tindak pidana dan mekanisme tanpa usulan DPRD di atas merujuk pada ketentuan sebagaimana berlaku sebelum adanya penafsiran baru tersebut.
Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 83 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah tidak dapat diterapkan secara terpisah dari prinsip-prinsip dalam UUD 1945. Ketentuan mengenai pemberhentian sementara kepala daerah yang berstatus terdakwa perlu dibaca dengan pemaknaan konstitusional agar penerapannya memiliki batas yang jelas. Tanpa penafsiran tersebut, norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan pemberhentian sementara dapat dilakukan dan bagaimana kedudukan kepala daerah selama proses pidana berlangsung.
Atas pertimbangan itu, Mahkamah menyatakan Pasal 83 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan penafsiran yang diberikan dalam putusan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak menghapus seluruh ketentuan tentang pemberhentian sementara. Sebaliknya, pasal itu tetap menjadi dasar hukum, tetapi penerapannya harus mengikuti makna konstitusional yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pejabat dan lembaga yang menjalankan ketentuan tersebut tidak dapat hanya mengandalkan bunyi pasal tanpa memperhatikan batas pemaknaan dari Mahkamah.
Putusan ini memberi makna baru pada ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah berstatus terdakwa. Pemaknaan itu merupakan bagian dari upaya memastikan agar norma selaras dengan konstitusi, sekaligus memberi kejelasan bagi penerapannya dalam perkara yang tercakup oleh pasal tersebut. Perubahan makna tidak berarti Mahkamah membentuk aturan umum yang melampaui pokok permohonan. Ruang lingkupnya tetap terbatas pada norma yang diuji dan penafsiran yang dinyatakan dalam putusan. Karena itu, putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan mengenai alasan pemberhentian lain, kategori perkara lain, atau persoalan yang tidak dibahas dalam bahan putusan. Batas tersebut penting agar konsekuensi hukum putusan dipahami secara tepat: yang berubah ialah cara membaca Pasal 83 ayat (1), bukan keseluruhan tata aturan mengenai pemerintahan daerah. Penerapan berikutnya harus merujuk pada makna yang ditetapkan Mahkamah, sehingga kepastian hukum bagi kepala daerah maupun penyelenggara pemerintahan dapat terjaga dalam lingkup yang memang diputuskan.
Perubahan pemaknaan yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi mencakup pengecualian terhadap tindak pidana karena kealpaan dan tindak pidana politik dari ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa. Dengan demikian, status terdakwa dalam perkara yang termasuk dua kategori tersebut tidak otomatis menempatkan pejabat daerah pada mekanisme pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diperjelas melalui putusan. Pengecualian ini membatasi cakupan aturan, bukan menghapus seluruh akibat hukum dari perkara pidana yang bersangkutan.
Penegasan mengenai tindak pidana kealpaan perlu dibaca sesuai sifat perbuatannya: perkara tersebut berkaitan dengan kelalaian, bukan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Sementara itu, istilah tindak pidana politik merujuk pada kategori tindak pidana dalam pengertian hukum, bukan semata-mata perkara yang memiliki latar atau dampak politik. Karena itu, penerapan pengecualian perlu bertumpu pada klasifikasi dan konteks hukum perkara, bukan pada penilaian umum tentang sikap atau hubungan politik seorang kepala daerah.
Putusan ini juga tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan bahwa kepala daerah tidak dapat diberhentikan hanya karena berbeda pandangan politik dengan pemerintah. Perbedaan pendapat politik bukan kategori yang dengan sendirinya menentukan apakah suatu perkara termasuk tindak pidana politik, dan bukan dasar untuk memperluas pengecualian. Inti perubahan tersebut terbatas pada penjelasan mengenai jenis tindak pidana yang dikecualikan dalam mekanisme pemberhentian sementara ketika kepala daerah atau wakilnya berstatus terdakwa. Langkah hukum selanjutnya tetap bergantung pada ketentuan yang berlaku serta penilaian terhadap perkara dan status hukumnya. Pembacaan yang cermat diperlukan agar pengecualian itu tidak disamakan dengan kekebalan dari proses pidana, ataupun digunakan untuk menyimpulkan adanya larangan pemberhentian dalam semua keadaan.
Baca juga: Penghentian Sementara Penerangan di Jakarta | Turnamen Voli Piala Panglima TNI di Samarinda Resmi Ditutup, PB Tesla Raih Juara Pertama SAMARINDA – Turnamen Bola Voli Putri Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 Tahun 2026 di wilayah Kodim 0901/Samarinda resmi ditutup, Minggu (27/9/2026) malam. Acara penutupan yang berlangsung di Lapangan Voli RT 17, Jl. Mulawarman Gang Tukang, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, tersebut berlangsung meriah dan dihadiri sekitar 500 orang yang terdiri dari tamu undangan, peserta turnamen, penonton, serta masyarakat sekitar. Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0901/Samarinda Kolonel Inf Arif Hermad, S.I.P., M.M., Kasdim 0901/Samarinda Letkol Inf Y. Menri Sarungallo, S.E., M.Han., para Perwira Staf Kodim 0901/Samarinda, para Danramil jajaran Kodim 0901/Samarinda, Tokoh Masyarakat Kampung Bayur Hartoyo, perwakilan sponsorship PT BAS H. Padil, para peserta turnamen dan masyarakat. Dalam sambutannya, Tokoh Masyarakat Kampung Bayur, Hartoyo, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen tersebut. Ia juga mengapresiasi peran TNI yang selama ini turut membantu masyarakat Kampung Bayur, Ia berharap TNI semakin solid dan kuat dalam menjaga keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Dandim 0901/Samarinda Kolonel Inf Arif Hermad menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya masyarakat Kampung Bayur Kelurahan Sempaja Utara, yang telah mendukung dan menyukseskan turnamen tersebut. “Turnamen Voli Piala Panglima TNI ini sudah berlangsung selama kurang lebih 10 hari dan malam ini merupakan puncaknya,” kata Dandim. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat kerja sama dan silaturahmi antara TNI dengan masyarakat. Dandim berharap turnamen serupa dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga dapat menjadi wadah untuk mencari dan mengembangkan bibit-bibit atlet bola voli di Kota Samarinda. Rangkaian penutupan dilanjutkan dengan doa, pertandingan perebutan juara ketiga dan harapan satu antara PB Gajah Mungkur melawan PB Predator. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh PB Gajah Mungkur. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembagian doorprize dan lomba busana dalam rangka HUT TNI ke-81 Tahun 2026, sebelum memasuki pertandingan final perebutan juara pertama dan kedua. Pada pertandingan final, PB Tesla berhadapan dengan PB RR. Pertandingan berlangsung kompetitif hingga akhirnya PB Tesla berhasil meraih kemenangan dan keluar sebagai juara pertama. Adapun hasil akhir Turnamen Bola Voli Putri Piala Panglima TNI di wilayah Kodim 0901/Samarinda yaitu Juara 1 PB Tesla, Juara 2 PB RR, Juara 3 PB Gajah Mungkur, dan Juara Harapan PB Predator. Seluruh rangkaian kegiatan penutupan Turnamen Voli Piala Panglima TNI selesai pada pukul 00.10 WITA. Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Turnamen tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyemarakkan peringatan HUT TNI ke-81 Tahun 2026, sekaligus mempererat kebersamaan antara TNI, masyarakat, dan insan olahraga di wilayah Kota Samarinda.
