Jakarta | Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan Roy Suryo tidak dapat diterima. Putusan sela tersebut dibacakan dalam persidangan pada Senin, 19 Oktober 2026. Dengan keputusan ini, keberatan terdakwa terhadap perkara yang sedang berjalan tidak menghentikan pemeriksaan di pengadilan, sehingga persidangan akan berlanjut ke tahapan berikutnya.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dalam persidangan, eksepsi merupakan keberatan yang diajukan terhadap aspek tertentu dari proses atau dakwaan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Majelis hakim kemudian mempertimbangkan perlawanan tersebut dan menyampaikan putusan sela sebagai bagian dari rangkaian proses hukum.
Penting untuk membedakan putusan sela ini dari putusan akhir perkara. Pernyataan bahwa eksepsi tidak dapat diterima berarti perlawanan terdakwa tidak menghalangi perkara untuk diteruskan pada tahap pemeriksaan berikutnya. Keputusan tersebut bukan penetapan bahwa Roy Suryo terbukti melakukan tindak pidana, dan juga bukan pernyataan bahwa ia tidak bersalah. Penilaian mengenai terbukti atau tidaknya dugaan dalam perkara akan bergantung pada pemeriksaan pokok perkara dan putusan akhir pengadilan.
Dengan demikian, fokus putusan pada 19 Oktober 2026 adalah status keberatan yang diajukan terdakwa, bukan kesimpulan atas substansi tuduhan. Setelah eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima, proses persidangan dapat berlanjut sesuai tahapan hukum yang berlaku. Pada tahap berikutnya, pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan perkara, termasuk menilai materi yang diajukan dalam persidangan, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir.
Perkembangan ini menandai bahwa perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Publik perlu mencermati perbedaan putusan sela dan putusan akhir agar keputusan prosedural tidak ditafsirkan sebagai penentuan kesalahan atau pembebasan terdakwa. Hingga pemeriksaan pokok perkara selesai, status dugaan tersebut tetap harus dipahami dalam kerangka proses hukum yang sedang berjalan.
Setelah eksepsi Roy Suryo dinyatakan tidak dapat diterima, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Dengan putusan tersebut, keberatan yang diajukan melalui eksepsi tidak menghentikan proses hukum. Perkara yang berkaitan dengan ijazah Joko Widodo itu tetap berjalan dan akan memasuki tahap pemeriksaan berikutnya sesuai arahan majelis hakim.
Perintah melanjutkan pemeriksaan menjadi tindak lanjut utama dari putusan atas eksepsi. JPU diminta meneruskan penanganan perkara atas nama Roy Suryo, sehingga proses persidangan tidak berakhir pada pembahasan keberatan tersebut. Putusan ini juga menandai bahwa majelis hakim akan melanjutkan penanganan perkara, bukan menutupnya setelah mempertimbangkan eksepsi.
Dalam konteks persidangan, eksepsi merupakan keberatan yang diajukan terhadap aspek tertentu dari perkara sebelum pemeriksaan berlanjut. Ketika eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima, proses selanjutnya tetap mengikuti perintah pengadilan. Pada perkara ini, arahan majelis ditujukan kepada JPU agar pemeriksaan diteruskan. Rincian mengenai bentuk kegiatan berikutnya tidak perlu diasumsikan di luar informasi yang telah disampaikan.
Dengan demikian, perkembangan penting setelah putusan tersebut adalah berlanjutnya perkara ke tahap pemeriksaan berikutnya. Keputusan majelis tidak dengan sendirinya menetapkan hasil akhir perkara atau menyimpulkan pokok persoalan yang diperiksa. Proses masih perlu berjalan melalui tahapan persidangan yang ditentukan kemudian, dengan JPU menjalankan perintah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap perkara Roy Suryo.
Publik dapat mencermati perkembangan perkara berdasarkan keterangan resmi dari pengadilan maupun para pihak. Namun, tanpa informasi tambahan, tidak ada dasar untuk menyebutkan jadwal sidang, agenda tertentu, atau tahapan spesifik yang akan berlangsung. Yang dapat dipastikan dari putusan ini ialah eksepsi tidak diterima dan majelis hakim meminta JPU melanjutkan pemeriksaan. Karena itu, perkara tetap berada dalam proses hukum dan akan berlanjut sesuai arahan pengadilan.
Ketua majelis hakim Christina Endarwati menjelaskan bahwa Putusan Praperadilan Nomor 99/Pid.Pra/2026/PN Jakarta Selatan yang diajukan tim penasihat hukum Roy Suryo tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan surat dakwaan jaksa. Dalam pertimbangannya, majelis menilai putusan praperadilan tersebut tidak memuat landasan hukum yang berakibat pada batalnya dakwaan ataupun membuat dakwaan tidak dapat diterima. Karena itu, keberadaan putusan tersebut tidak serta-merta menghentikan pemeriksaan perkara pokok di persidangan.
Sebelumnya, penasihat hukum Roy Suryo merujuk putusan praperadilan itu ketika mengajukan eksepsi. Mereka meminta majelis menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Permintaan tersebut menjadi bagian dari keberatan terhadap dakwaan yang diperiksa sebelum persidangan memasuki tahap pembuktian. Namun, majelis membedakan ruang lingkup pemeriksaan praperadilan dari penilaian atas keabsahan dan kelanjutan dakwaan dalam perkara pidana yang sedang disidangkan.
Dengan demikian, menurut majelis, putusan praperadilan yang dikutip penasihat hukum tidak menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana dimohonkan dalam eksepsi. Penolakan itu bukan berarti seluruh pokok perkara telah diputus atau bahwa fakta yang dipersoalkan sudah dinilai terbukti. Majelis hanya menyatakan alasan yang diajukan tidak cukup untuk membatalkan dakwaan maupun menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Penilaian mengenai materi perkara tetap akan dilakukan melalui tahapan persidangan berikutnya.
Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi majelis untuk menolak keberatan yang bertumpu pada putusan praperadilan. Setelah eksepsi tidak diterima, pemeriksaan perkara ijazah Jokowi dapat berlanjut sesuai agenda persidangan. Jaksa dan pihak terdakwa selanjutnya akan mengikuti proses hukum yang berlaku, termasuk tahapan yang memungkinkan keterangan serta bukti diperiksa di hadapan majelis. Dengan keputusan ini, majelis menegaskan bahwa rujukan pada putusan praperadilan tersebut, berdasarkan penilaiannya, tidak menghalangi kelanjutan perkara.
Dalam putusan sela yang dibacakan Christina Endarwati, perlawanan advokat terdakwa Roy Suryo Notodiprodjo dinyatakan tidak dapat diterima. Amar tersebut menjadi pokok keputusan pada tahap pemeriksaan keberatan terhadap dakwaan dalam perkara ijazah Jokowi. Putusan sela ini berkaitan dengan keberatan yang diajukan sebelum pemeriksaan perkara berlanjut ke tahap berikutnya. Karena itu, isi amar perlu dipahami dalam lingkup penilaian atas keberatan tersebut, bukan sebagai putusan akhir mengenai perkara yang sedang diperiksa.
Dengan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima, pemeriksaan perkara tetap berlanjut. Artinya, persidangan tidak berhenti karena keberatan yang diajukan oleh advokat terdakwa. Keputusan ini menjawab keberatan pada tahap tersebut dan membuka jalan bagi kelanjutan proses pemeriksaan sesuai agenda persidangan. Informasi yang tersedia tidak memuat rincian lebih lanjut mengenai alasan majelis dalam mengambil keputusan itu, sehingga penjelasan mengenai pertimbangan hukum secara terperinci tidak dapat ditambahkan berdasarkan keterangan ini saja.
Batas informasi tersebut penting agar amar putusan sela tidak ditafsirkan melampaui pokoknya. Pernyataan bahwa perlawanan tidak dapat diterima tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana seluruh bukti akan dinilai, atau bagaimana perkara akan berakhir. Putusan yang disebutkan juga tidak mengungkap penilaian akhir atas dakwaan maupun fakta-fakta yang masih harus diperiksa dalam persidangan. Dengan demikian, informasi yang dapat ditegaskan saat ini terbatas pada amar yang dibacakan Christina Endarwati, sifat keputusan yang menyangkut keberatan atas dakwaan, serta kelanjutan pemeriksaan perkara. Perkembangan berikutnya tetap bergantung pada proses persidangan yang berlangsung; hasil akhirnya belum dapat disimpulkan dari putusan sela ini.
Baca juga: Penyidikan Korupsi di Kementerian ATR/BPN Berlanjut di Kantor Summarecon Agung | Sidang Praperadilan Roy Suryo Tentang Dugaan Fitnah
