Jakarta | Jaksa penuntut umum menjadwalkan Dian Sandi Utama dan Dumatno untuk diperiksa sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam perkara tersebut, Tifauzia Tyassuma, yang dikenal dengan nama Dokter Tifa, menjadi terdakwa. Pemeriksaan kedua saksi itu tercantum sebagai agenda sidang yang direncanakan berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Agenda tersebut menunjukkan bahwa penuntut umum akan menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Dian Sandi Utama dan Dumatno dijadwalkan menjalani pemeriksaan dalam persidangan, tetapi informasi mengenai jadwal itu tidak berarti pemeriksaan telah terlaksana. Sidang masih direncanakan berlangsung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, sehingga perkembangan pelaksanaannya bergantung pada jalannya agenda pengadilan.
Perkara ini berkaitan dengan tuduhan mengenai ijazah Joko Widodo, sedangkan Dokter Tifa menghadapi proses hukum sebagai terdakwa. Keterangan saksi dapat menjadi bagian dari materi yang dipertimbangkan dalam persidangan, bersama bukti dan penjelasan lain yang disampaikan para pihak sesuai tata cara hukum. Namun, isi kesaksian Dian Sandi Utama maupun Dumatno belum dapat dipastikan sebelum keduanya memberikan keterangan secara resmi di ruang sidang. Demikian pula, agenda yang dijadwalkan tidak dengan sendirinya menetapkan kesimpulan mengenai pokok perkara ataupun posisi hukum para pihak.
Sidang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Informasi jadwal ini menjadi acuan bagi pihak yang mengikuti perkembangan perkara dan bagi masyarakat yang ingin mengetahui agenda persidangan. Pembaca perlu membedakan rencana pemeriksaan saksi dan pelaksanaan sidang yang telah terjadi. Perubahan jadwal atau perkembangan lain hanya dapat dipastikan melalui keterangan resmi dari pengadilan maupun pihak terkait. Sampai pemeriksaan berlangsung, Dian Sandi Utama dan Dumatno tetap disebut sebagai saksi yang dijadwalkan hadir, bukan saksi yang telah memberikan kesaksian dalam persidangan tersebut.
Pada persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) telah menyampaikan kepada majelis hakim rencana untuk menghadirkan Dian Sandi Utama dan Dumatno sebagai saksi. Penyampaian tersebut menjadi bagian dari uraian mengenai agenda pemeriksaan yang akan dilanjutkan dalam persidangan berikutnya. Berdasarkan rencana yang disampaikan, kedua nama itu dijadwalkan untuk memberikan keterangan pada Kamis, 15 Oktober 2026. Informasi mengenai rencana tersebut merujuk pada keterangan yang disampaikan JPU di hadapan majelis hakim, bukan pada penjelasan tambahan mengenai latar belakang para saksi.
Pemeriksaan Dian Sandi Utama dan Dumatno direncanakan berlangsung dalam agenda pembuktian berikutnya. Dengan demikian, kehadiran mereka ditempatkan sebagai bagian dari tahapan pembuktian dalam perkara yang sedang disidangkan. Jadwal tersebut menunjukkan rencana yang telah diberitahukan sebelumnya kepada majelis hakim, dengan tanggal pemeriksaan yang disebut secara spesifik, yakni Kamis, 15 Oktober 2026. Pelaksanaan pemeriksaan tetap berkaitan dengan agenda sidang dan keterangan yang akan disampaikan dalam persidangan. Tidak ada keterangan lain yang dapat ditambahkan mengenai identitas, pekerjaan, atau peran masing-masing saksi berdasarkan informasi yang tersedia.
Rencana pemanggilan kedua saksi itu menjadi salah satu hal yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu ketika JPU membicarakan langkah pembuktian selanjutnya. Majelis hakim telah menerima pemberitahuan mengenai rencana tersebut, sementara pemeriksaan direncanakan untuk agenda berikutnya pada tanggal yang telah disebutkan. Penyebutan Dian Sandi Utama dan Dumatno dalam konteks ini terbatas pada nama yang dicantumkan sebagai saksi yang akan dihadirkan. Karena itu, informasi yang dapat dipastikan dari keterangan tersebut adalah adanya rencana JPU, penyampaian rencana kepada majelis hakim, serta jadwal pada Kamis, 15 Oktober 2026. Perkembangan selanjutnya mengikuti jalannya persidangan dan agenda pembuktian yang telah direncanakan.
Nama Dian Sandi mendapat perhatian dalam perkara ini karena Dokter Tifa pernah menyebut dokumen digital yang diunggah Dian Sandi di media sosial sebagai objek kajiannya. Keterangan tersebut menempatkan unggahan itu dalam konteks polemik mengenai ijazah Joko Widodo, yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam perkara. Perhatian terhadap nama Dian Sandi, dengan demikian, berkaitan dengan peran unggahan tersebut dalam penjelasan Dokter Tifa tentang kajian yang dilakukannya, bukan dengan kesimpulan mengenai dokumen itu.
Dalam menyampaikan keterangannya, Dokter Tifa merujuk pada dokumen digital yang beredar melalui akun media sosial Dian Sandi. Ia menyebut dokumen tersebut sebagai bahan yang dikaji dalam polemik ijazah Jokowi. Pernyataan itu menjelaskan hubungan unggahan Dian Sandi dan kajian Dokter Tifa sebagaimana diterangkan olehnya. Namun, penyebutan sebuah dokumen sebagai objek kajian tidak dengan sendirinya menjelaskan apa hasil kajian tersebut, bagaimana proses pemeriksaannya dilakukan, atau apakah dokumen yang dimaksud dapat diverifikasi secara independen.
Karena itu, informasi mengenai dokumen digital tersebut perlu disampaikan dengan atribusi yang jelas kepada Dokter Tifa. Uraian ini tidak menetapkan isi, sumber, maupun keaslian dokumen, dan tidak menganggap unggahan di media sosial sebagai bukti atas suatu klaim. Hal-hal tersebut harus dibedakan dari fakta bahwa Dokter Tifa, menurut pernyataannya, menjadikan dokumen yang diunggah Dian Sandi sebagai objek kajian. Pemisahan keterangan narasumber dan kesimpulan yang belum dipastikan penting agar pembaca memperoleh gambaran yang cermat tentang alasan nama Dian Sandi disebut dalam pemberitaan perkara ini.
Dokter Tifa menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan penelitian terhadap dokumen fisik ijazah Jokowi. Keterangan ini membatasi dengan jelas objek yang menjadi perhatian dalam kajian yang ia lakukan. Dengan demikian, pernyataannya tidak menggambarkan pemeriksaan langsung atas ijazah dalam bentuk fisik. Batas tersebut perlu dipertahankan ketika menjelaskan ruang lingkup keterangannya, agar kajian yang disebut tidak dipahami melampaui apa yang ia sampaikan. Ia membedakan dokumen fisik dari dokumen digital yang beredar melalui internet. Penjelasan itu menerangkan bahan yang menjadi fokus kajian, bukan hasil pemeriksaan terhadap dokumen fisik. Karena itu, keterangan mengenai fokus tersebut sebaiknya disampaikan sesuai batas yang dinyatakan, tanpa memperluasnya menjadi uraian tentang objek lain.
Menurut Dokter Tifa, kajian yang ia lakukan berfokus pada dokumen digital yang beredar di internet. Keterangan ini menjelaskan bentuk dokumen yang menjadi perhatian dalam kajiannya. Ia tidak menyatakan bahwa penelitian tersebut mencakup pemeriksaan atas lembar ijazah fisik. Kedua hal itu perlu dibedakan agar penjelasan tentang kegiatan kajian tetap akurat: dokumen digital yang beredar di internet merupakan fokus yang ia sebutkan, sedangkan dokumen fisik secara tegas dinyatakan tidak pernah ia teliti. Informasi yang tersedia dalam pernyataannya terbatas pada pembedaan ruang lingkup tersebut. Tidak ada dasar dari keterangan ini untuk menambahkan rincian mengenai metode, temuan, atau penilaian atas ijazah. Dengan demikian, uraian hanya mencatat fokus kajian sebagaimana dijelaskan oleh Dokter Tifa.
Penegasan mengenai objek kajian juga menjadi batas bagi penyampaian informasi terkait keterangannya. Pernyataan tentang dokumen digital tidak dapat disamakan dengan pernyataan bahwa ia memeriksa dokumen fisik. Sebaliknya, pengakuan bahwa ia tidak meneliti dokumen fisik tidak mengubah keterangan tentang fokus kajiannya pada dokumen digital yang beredar di internet. Kedua bagian pernyataan itu perlu dicatat secara berimbang dan tanpa tambahan yang tidak disampaikan. Berdasarkan keterangannya, tidak ada uraian lebih lanjut di sini mengenai hasil kajian ataupun kesimpulan tentang ijazah. Pokok informasinya tetap terbatas pada penjelasan Dokter Tifa bahwa ia tidak pernah melakukan penelitian terhadap dokumen fisik ijazah Jokowi, sementara kajian yang ia lakukan berfokus pada dokumen digital yang beredar di internet.
