SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Seorang warga di kawasan Manyar, Surabaya, tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial meskipun kondisi rumah dan keadaan sosial ekonominya dinilai memprihatinkan. Hasil pendataan menunjukkan adanya kendaraan mewah berupa Toyota Alphard yang terdaftar atas namanya. Temuan tersebut membuat sistem menilai warga itu memiliki aset bernilai tinggi sehingga dianggap tidak memenuhi kriteria penerima bansos. Padahal, sehari-hari ia bekerja sebagai sopir dan tidak menunjukkan kondisi ekonomi yang sejalan dengan kepemilikan kendaraan tersebut.
Persoalan muncul karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Alphard itu menggunakan nama sang warga. Pencatatan administratif tersebut kemudian terbaca sebagai bukti kepemilikan langsung ketika data kendaraan dipadankan dengan informasi kependudukan. Akibatnya, status sosial ekonomi warga tersebut dalam sistem menjadi lebih tinggi daripada keadaan sebenarnya. Ia pun menghadapi hambatan untuk memperoleh bantuan yang semestinya dapat diberikan berdasarkan kondisi tempat tinggal, pekerjaan, serta kemampuan ekonominya.
Eddy Christijanto menjelaskan, penggunaan nama warga dalam dokumen kendaraan itu diduga berkaitan dengan upaya menghindari pajak progresif. Kendaraan tersebut diduga bukan milik pribadi warga yang bekerja sebagai sopir, tetapi namanya dipakai dalam pencatatan STNK. Karena sistem membaca data secara administratif, Toyota Alphard itu akhirnya dianggap sebagai aset miliknya dan menjadi alasan pengguguran hak bansos. Kasus ini ditemukan saat Pemerintah Kota Surabaya melakukan pendataan melalui Program Perlindungan Sosial Digital. Proses tersebut bertujuan mencocokkan data warga dengan berbagai basis data, termasuk kepemilikan kendaraan, agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Namun, temuan di Manyar menunjukkan bahwa data administratif perlu diverifikasi kembali melalui kondisi faktual dan klarifikasi kepada warga, terutama ketika terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen dan pemilik sebenarnya.
Program Perlindungan Sosial Digital di Kota Surabaya memiliki cakupan pendataan yang sangat besar. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyebut program tersebut telah menjangkau 1.004.298 kepala keluarga. Angka ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data tidak dilakukan secara terbatas, melainkan mencakup rumah tangga di berbagai wilayah kota. Data yang terkumpul menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memahami kondisi sosial ekonomi warga secara lebih menyeluruh.
Pendataan digital dirancang untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai keadaan setiap keluarga. Informasi mengenai identitas, kondisi tempat tinggal, komposisi keluarga, pekerjaan, serta kepemilikan aset dapat dibandingkan dengan data administrasi dari berbagai sumber. Dengan cara tersebut, penilaian penerima perlindungan sosial diharapkan tidak hanya bergantung pada pengakuan atau pengajuan warga, tetapi juga didukung oleh informasi yang dapat diverifikasi.
Namun, pelaksanaan di lapangan menemukan sejumlah anomali administrasi. Petugas dapat menjumpai perbedaan kondisi nyata sebuah keluarga dan data yang tercatat dalam dokumen resmi. Ada pula kemungkinan data kependudukan, kepemilikan, atau alamat belum diperbarui, sehingga keluarga yang sebenarnya kurang mampu berisiko tidak tercatat sebagai penerima bantuan. Temuan semacam ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendataan perlu disertai pemeriksaan, klarifikasi, dan pembaruan informasi secara berkala.
Salah satu unsur yang memengaruhi penilaian sistem adalah kepemilikan aset yang tercatat atas nama seseorang. Data kendaraan atau aset bernilai tinggi dapat terbaca sebagai indikator kemampuan ekonomi, meskipun aset tersebut belum tentu menggambarkan keadaan pemilik saat ini. Karena itu, pencatatan aset perlu ditelusuri secara cermat, termasuk status kepemilikan dan kondisi sebenarnya. Verifikasi lanjutan penting agar data administratif tidak secara otomatis menggugurkan hak warga yang memang membutuhkan bantuan sosial.
Pencatatan kendaraan yang tidak sesuai dengan kondisi kepemilikan sebenarnya dapat menimbulkan dampak administratif bagi warga, terutama dalam proses pemutakhiran dan pemeringkatan data kesejahteraan. Eddy menjelaskan bahwa praktik meminjamkan nama untuk kepemilikan kendaraan berpotensi merugikan warga prasejahtera. Nama yang tercatat dalam dokumen kendaraan dapat terbaca sebagai pemilik aset, meskipun orang tersebut tidak menikmati manfaat ekonomi dari kendaraan itu atau hanya membantu pihak lain dalam urusan administrasi.
Data kepemilikan tersebut kemudian dapat berpengaruh terhadap pemeringkatan desil warga miskin. Ketika sebuah kendaraan mewah, seperti Toyota Alphard, tercatat sebagai aset seseorang, sistem dapat menganggap orang itu memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi daripada kondisi faktualnya. Akibatnya, posisi warga dalam pemeringkatan dapat berubah karena informasi aset yang muncul dalam basis data tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Perubahan tersebut berlangsung berdasarkan data administratif yang tersedia, sehingga status kepemilikan menjadi bagian penting dalam penilaian.
Menurut Eddy, keterkaitan kepemilikan kendaraan dan pajak progresif juga dapat membuat data menjadi tidak valid. Pencatatan nama pada kendaraan dapat berhubungan dengan informasi perpajakan, sementara data tersebut turut menjadi rujukan dalam pemadanan administrasi. Jika kendaraan tercatat atas nama warga prasejahtera, hubungan aset, identitas pemilik, dan kewajiban pajak dapat membentuk gambaran ekonomi yang berbeda dari kondisi nyata. Dalam situasi itu, peminjaman nama bukan hanya memengaruhi dokumen kendaraan, tetapi juga berpotensi memengaruhi pembacaan data pada sistem pemeringkatan. Warga yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima bantuan sosial dapat terlihat sebagai pemilik aset bernilai tinggi, sehingga haknya berisiko gugur berdasarkan informasi kepemilikan yang tercatat.
Pemerintah Kota Surabaya mendorong warga segera menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan, terutama apabila nama pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masih tercatat atas nama orang lain. Eddy meminta pemilik kendaraan melakukan proses balik nama agar informasi yang tersimpan dalam dokumen resmi sesuai dengan kondisi kepemilikan sebenarnya. Langkah tersebut dinilai penting karena data kendaraan menjadi salah satu unsur yang dapat membantu pemerintah menilai kondisi sosial ekonomi warga secara lebih objektif.
Menurut Eddy, ketertiban administrasi bukan semata-mata berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Pembaruan identitas pemilik kendaraan juga diperlukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tidak keliru sasaran. Ketika Perlindungan Sosial Digital diterapkan, berbagai data masyarakat akan digunakan secara lebih terintegrasi dalam proses verifikasi. Karena itu, kesesuaian data kependudukan, dokumen kendaraan, dan kondisi faktual warga menjadi dasar penting dalam menentukan penerima bantuan. Warga yang masih menggunakan nama pihak lain pada STNK diharapkan tidak menunda pengurusan balik nama, sehingga tidak menimbulkan perbedaan catatan administrasi dan keadaan sebenarnya.
Untuk meningkatkan akurasi data, Pemerintah Kota Surabaya juga mengerahkan sekitar 14 ribu agen untuk melakukan pendataan secara langsung dari pintu ke pintu. Agen tersebut terdiri atas camat, lurah, ASN pendamping, ketua RT/RW, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka bertugas memeriksa dan memperbarui informasi warga berdasarkan keadaan di lapangan, sekaligus membantu mengidentifikasi data yang perlu diklarifikasi. Kegiatan pendataan berlangsung sejak 18 Juni hingga 18 Juli 2026. Seluruh penjelasan Eddy mengenai langkah penertiban administrasi, penerapan Perlindungan Sosial Digital, dan penguatan verifikasi lapangan disampaikan pada Sabtu, 3 Oktober.
