Jakarta | Setelah sekitar 11 bulan pelaksanaan, pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan. Berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan di ketiga provinsi, dengan pekerjaan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan lapangan dan rencana yang telah ditetapkan. Perkembangan tersebut menjadi bagian penting dari upaya memulihkan kehidupan masyarakat serta memperbaiki layanan dan fasilitas yang terdampak bencana.
Untuk kegiatan pemulihan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2026, progres pelaksanaan dilaporkan telah mencapai sekitar 96–98 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dalam lingkup anggaran tersebut telah berjalan mendekati penyelesaian. Namun, angka itu tidak berarti seluruh proses pemulihan di tiga provinsi telah tuntas. Pemulihan secara keseluruhan masih berlangsung, dan sejumlah pekerjaan tetap perlu diselesaikan melalui tahapan lanjutan.
Pelaksanaan bertahap memungkinkan pemerintah dan satuan tugas menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi serta prioritas di masing-masing wilayah. Karena kebutuhan pemulihan tidak selalu sama, penyelesaian kegiatan dapat berlangsung dalam jadwal dan tahapan yang berbeda. Oleh sebab itu, pemantauan terhadap kemajuan tetap diperlukan agar pekerjaan yang belum selesai dapat ditindaklanjuti sesuai rencana, sementara capaian yang sudah diraih dapat dipertahankan. Keberlanjutan koordinasi antarpihak juga menjadi unsur penting dalam menjaga kelancaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Ketua Tim Pengarah Satgas PRR, menyampaikan apresiasi atas upaya satgas dalam mendorong pemulihan. Apresiasi tersebut menegaskan peran kerja bersama dalam mengawal berbagai kegiatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meski progres kegiatan yang dianggarkan untuk 2026 sudah tinggi, fokus berikutnya tetap pada penyelesaian pekerjaan yang tersisa dan kelanjutan pemulihan secara menyeluruh. Dengan pelaksanaan sesuai rencana dan pemantauan berkesinambungan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan terus bergerak menuju pemulihan yang lebih baik bagi masyarakat terdampak.
Pada Senin, 26 Oktober 2026, Sugiono mengunjungi Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera yang berada di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai perkembangan pemulihan setelah bencana di Sumatera. Di posko itu, Sugiono menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang menjabat sebagai ketua Satgas PRR. Laporan tersebut memuat perkembangan capaian sekaligus kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pemulihan. Pertemuan ini menempatkan koordinasi dan pemantauan sebagai bagian penting dari upaya pemerintah merespons kebutuhan masyarakat terdampak.
Dalam penilaiannya, Sugiono melihat kerja pemerintah berlangsung melalui sejumlah jalur yang saling melengkapi. Upaya itu mencakup penerbitan regulasi sebagai landasan penanganan, dukungan anggaran untuk menjalankan kegiatan pemulihan, serta pemulihan fasilitas dan layanan dasar. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan perbaikan kondisi fisik, tetapi juga dengan tersedianya dukungan kebijakan dan pembiayaan. Laporan mengenai capaian dan kendala membantu memberikan konteks atas kemajuan yang telah berlangsung serta tantangan yang masih perlu ditangani. Dengan demikian, evaluasi di posko dapat menjadi bagian dari pemantauan terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemerintah.
Sugiono menilai langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Penerbitan aturan, pengalokasian dukungan anggaran, dan pemulihan sarana maupun layanan dasar diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga selama proses pemulihan. Penekanan pada tanggung jawab pelayanan juga mengingatkan bahwa capaian tidak dapat dilepaskan dari kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran. Pada saat yang sama, kendala yang dilaporkan tetap perlu menjadi perhatian dalam melihat keseluruhan progres. Kunjungan ke Posko Nasional Satgas PRR memperlihatkan keterlibatan pemerintah dalam meninjau perkembangan pemulihan dan mendengarkan laporan pelaksana. Melalui pemantauan tersebut, pemerintah dapat menilai langkah yang telah dilakukan dalam kerangka pelayanan bagi masyarakat Sumatera yang terdampak bencana.
Tito melaporkan bahwa bencana susulan masih menjadi hambatan nyata dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak Sumatera. Ketika pemerintah dan masyarakat berupaya memulihkan layanan serta memperbaiki fasilitas umum, hujan berintensitas tinggi kembali memicu banjir di sejumlah daerah. Kondisi ini membuat proses pemulihan tidak berjalan lurus: pekerjaan yang telah dilakukan harus dilindungi, diperiksa kembali, bahkan dalam beberapa kasus diperbaiki setelah terdampak luapan air.
Banjir kembali terjadi di Padang dan Solok, Sumatera Barat, serta Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Beberapa daerah di Aceh juga mengalami kejadian serupa. Sebaran bencana tersebut menunjukkan bahwa ancaman belum berakhir setelah fase tanggap darurat berlalu. Curah hujan deras dapat meningkatkan debit sungai dalam waktu singkat, sementara kapasitas aliran di sejumlah titik telah berkurang akibat endapan material pascabencana.
Sedimentasi membuat dasar dan badan sungai dipenuhi pasir, lumpur, batu, atau material lain yang terbawa arus. Ketika ruang alir menyempit dan daya tampung menurun, air lebih mudah meluap ke kawasan sekitar saat hujan lebat. Luapan tersebut berisiko menggenangi permukiman dan merusak jalan, jembatan, saluran drainase, serta fasilitas lain yang sebelumnya telah diperbaiki. Karena itu, pemulihan infrastruktur perlu disertai penanganan sungai agar hasil rehabilitasi tidak terus terancam oleh kejadian berulang.
Tito menyebut terdapat 137 sungai terdampak sedimentasi di tiga provinsi, sehingga percepatan penanganannya menjadi kebutuhan mendesak. Pembersihan material dan pemulihan kapasitas sungai memerlukan koordinasi lintas instansi, perencanaan berdasarkan tingkat risiko, serta dukungan sumber daya yang memadai. Penanganan juga perlu memperhatikan keselamatan kerja dan dampak terhadap lingkungan sekitar, terutama ketika pengerukan atau pengangkutan material dilakukan dekat permukiman.
Dalam laporan tersebut, Tito meminta Kementerian Pekerjaan Umum mendukung percepatan pembersihan dan penanganan sungai-sungai terdampak. Dukungan itu penting agar tindakan tidak hanya bersifat sementara, tetapi membantu mengurangi risiko luapan pada musim hujan berikutnya. Dengan pemantauan kondisi sungai dan tindak lanjut yang terkoordinasi, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih aman serta tidak mudah terputus oleh bencana susulan.
Sugiono menekankan bahwa pekerjaan pemulihan yang masih tersisa perlu dipercepat agar warga terdampak dapat kembali menjalani aktivitas secara normal. Percepatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur terkait perlu menyelaraskan langkah, membagi tanggung jawab, dan menjaga komunikasi selama pelaksanaan kegiatan. Koordinasi yang terarah membantu memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian, sekaligus mendukung penyelesaian pekerjaan secara lebih efektif. Dengan demikian, upaya pemulihan tidak berhenti pada penanganan awal, tetapi berlanjut sampai kehidupan sehari-hari warga dapat pulih secara bertahap.
Dalam pandangannya, koordinasi juga perlu disertai kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Pemulihan pascabencana memberi kesempatan untuk menilai kebutuhan warga dan kondisi wilayah, sementara kesiapsiagaan membantu masyarakat serta pemerintah menghadapi risiko yang mungkin muncul kemudian. Sugiono mengingatkan pentingnya memperhatikan informasi mengenai perubahan pola curah hujan dalam beberapa dekade mendatang. Wilayah di utara khatulistiwa diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan, sedangkan wilayah di selatan cenderung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Informasi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam memahami konteks risiko, bukan dasar untuk menambahkan perkiraan lain yang tidak disampaikan.
Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi perlu mempertimbangkan risiko bencana di masa depan sejak tahap perencanaan. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah bersama unsur terkait dapat membantu memasukkan pertimbangan tersebut ke dalam keputusan pemulihan, sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah. Langkah ini penting agar pekerjaan yang sedang berlangsung tidak hanya mengejar penyelesaian, tetapi juga mendukung kondisi yang lebih siap menghadapi perubahan dan ancaman.
Baca juga: Mengungkap Kebenaran di Balik Kasus Kekerasan Seksual: Penegakan Hukum dan Pemulihan Korban | Progres Penempatan Calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih | Tingkatkan Kesiapsiagaan Operasional, FIB Gelar Contingent Training Capsule Satgas Kizi TNI Konga Monusco XX-W
