Jakarta | Moeldoko mengusulkan agar keistimewaan berupa insentif nonfiskal bagi kendaraan listrik dievaluasi dan dapat dihentikan ketika pangsa pasar mobil listrik mencapai 30 persen. Ia menyampaikan pandangan itu di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10). Ambang tersebut, menurutnya, dapat menjadi penanda bahwa kendaraan listrik telah memperoleh penerimaan yang cukup luas dan tidak lagi berada pada tahap pengenalan awal. Dengan demikian, dukungan khusus yang membantu mendorong minat konsumen perlu disesuaikan dengan perkembangan pasar, bukan diberikan tanpa batas waktu.
Moeldoko menilai fasilitas nonfiskal masih dibutuhkan ketika kendaraan listrik mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Pada tahap awal, konsumen mungkin belum mengenal teknologi, manfaat, maupun pilihan kendaraan yang tersedia, sehingga kebijakan khusus dapat membantu menarik perhatian dan mendorong mereka mempertimbangkan pembelian. Dukungan itu juga memberi ruang bagi industri untuk memperkenalkan produknya di tengah persaingan dengan kendaraan konvensional. Namun, menurutnya, tujuan kebijakan tersebut adalah membantu membangun pasar, bukan mempertahankan perlakuan istimewa secara permanen.
Jika pangsa pasar mencapai 30 persen, kondisi itu menunjukkan bahwa kendaraan listrik telah memiliki pijakan yang lebih kuat di Indonesia. Moeldoko berpandangan, setelah pasar terbentuk dan pertumbuhannya dinilai pesat, insentif nonfiskal tidak lagi diperlukan dalam bentuk yang sama. Evaluasi pada ambang tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai apakah dukungan masih efektif atau justru sudah waktunya dikurangi. Perubahan kebijakan, dengan demikian, mengikuti perkembangan permintaan dan kesiapan pasar. Usulan ini menempatkan capaian pangsa pasar sebagai tolok ukur, sekaligus menekankan bahwa kebijakan perlu ditinjau secara berkala agar selaras dengan tahap pertumbuhan kendaraan listrik.
Pemberian insentif nonfiskal bagi kendaraan listrik pada tahap awal dipandang sebagai upaya untuk memperkenalkan pilihan mobilitas baru kepada masyarakat. Keistimewaan tertentu dapat mengurangi hambatan penggunaan, sekaligus mendorong calon konsumen mempertimbangkan kendaraan listrik ketika memilih kendaraan. Dengan meningkatnya minat dan jumlah pengguna, pasar diharapkan tumbuh sehingga ekosistem kendaraan listrik dapat berkembang secara bertahap.
Menurut Moeldoko, kebijakan semacam itu memiliki fungsi untuk menggairahkan pasar ketika kendaraan listrik masih membutuhkan dorongan agar lebih dikenal dan diminati. Insentif bukan semata-mata fasilitas bagi pemilik kendaraan, melainkan instrumen untuk mempercepat penerimaan teknologi tersebut. Ketika masyarakat mulai melihat manfaat dan menggunakan kendaraan listrik, perkembangan pasar dapat berlangsung lebih cepat daripada jika perubahan hanya diserahkan pada proses alami.
Moeldoko menilai bahwa setelah pasar terbentuk, akselerasi kendaraan listrik sudah berlangsung luar biasa. Kondisi tersebut menjadi alasan untuk meninjau kembali apakah keistimewaan yang selama ini diberikan masih diperlukan dengan bentuk dan tingkat yang sama. Evaluasi dapat mempertimbangkan perkembangan pasar, respons konsumen, serta tujuan kebijakan pada tahap berikutnya. Dengan demikian, dukungan pemerintah dapat disesuaikan seiring perubahan kondisi, bukan dipertahankan tanpa melihat perkembangan.
Di sisi lain, pemberian keistimewaan yang terus berlangsung juga membawa pertimbangan mengenai persepsi keadilan. Moeldoko menyampaikan kekhawatiran bahwa pengguna kendaraan konvensional dapat merasa diperlakukan berbeda apabila fasilitas khusus bagi kendaraan listrik dipertahankan terlalu lama. Kekhawatiran ini bukan pernyataan bahwa kecemburuan telah terjadi, melainkan perhatian terhadap kemungkinan dampak sosial dari kebijakan. Karena itu, evaluasi perlu menimbang manfaat insentif untuk pertumbuhan kendaraan listrik sekaligus menjaga agar kebijakan dapat diterima oleh berbagai kelompok pengguna.
Pendekatan bertahap memungkinkan insentif berperan sesuai kebutuhan pasar. Pada masa pengenalan, dukungan nonfiskal dapat membantu menarik minat dan memperluas penggunaan. Ketika pasar telah berkembang dan akselerasinya dinilai kuat, pemerintah dapat mengkaji bentuk dukungan yang tepat berikutnya. Pembahasan tersebut menempatkan evaluasi sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan, dengan memperhatikan perkembangan industri dan kepentingan masyarakat secara seimbang.
Selain dukungan yang berhubungan langsung dengan harga kendaraan, mobil listrik juga memperoleh sejumlah insentif nonfiskal dalam penggunaan sehari-hari. Dua contoh yang masih dinikmati adalah pengecualian dari aturan ganjil-genap dan fasilitas parkir khusus di sejumlah lokasi ramai. Kebijakan tersebut memberi perlakuan berbeda dibandingkan kendaraan konvensional, sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat mempertimbangkan kendaraan listrik sebagai pilihan mobilitas.
Pengecualian ganjil-genap memungkinkan kendaraan listrik melintas tanpa mengikuti pembatasan berdasarkan nomor pelat yang berlaku bagi kendaraan lain. Sementara itu, ketersediaan parkir khusus memberikan kemudahan tersendiri ketika pengguna mencari tempat untuk memarkirkan kendaraan di lokasi yang ramai. Kedua fasilitas ini bukan insentif fiskal, tetapi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pemilik dalam aktivitas berkendara. Karena itu, keduanya relevan dalam pembahasan mengenai bentuk dukungan yang diberikan kepada kendaraan listrik.
Menurut usulan Moeldoko, perlakuan khusus seperti ini patut dievaluasi jika penetrasi kendaraan listrik terus meningkat dan pangsa pasarnya mencapai 30 persen. Gagasan evaluasi tersebut menempatkan insentif nonfiskal sebagai kebijakan yang perlu ditinjau seiring perubahan kondisi pasar, bukan sebagai fasilitas yang otomatis berlaku tanpa batas. Pengecualian ganjil-genap dan parkir khusus menjadi contoh konkret yang dapat dipertimbangkan dalam peninjauan itu. Evaluasi tidak serta-merta berarti fasilitas harus langsung dihentikan; langkah tersebut dapat menjadi kesempatan untuk menilai kembali tujuan, relevansi, serta keseimbangan dukungan bagi berbagai jenis kendaraan. Dengan demikian, pembahasan mengenai pertumbuhan pasar kendaraan listrik juga mencakup dampak dan keberlanjutan perlakuan khusus yang menyertainya. Apabila pangsa pasar bergerak menuju angka yang disebutkan, pemerintah dapat mengukur apakah manfaat fasilitas masih sejalan dengan kebutuhan untuk mendorong adopsi, atau perlu disesuaikan dengan perkembangan penggunaan kendaraan listrik. Peninjauan semacam itu penting agar kebijakan tetap responsif terhadap perubahan, sementara fasilitas yang ada dinilai berdasarkan konteks pasar terkini. Untuk saat ini, bebas ganjil-genap dan parkir khusus tetap menjadi contoh insentif nonfiskal yang dinikmati pengguna kendaraan listrik, sekaligus bagian dari usulan evaluasi ketika penetrasi semakin tinggi.
Ketika pangsa pasar mobil listrik mencapai 30 persen, tahap kebijakan berikutnya dapat beralih dari mendorong adopsi menuju menata hubungan kendaraan listrik dan kendaraan konvensional. Pada fase awal, perlakuan khusus membantu memperkenalkan teknologi baru, mengurangi hambatan penggunaan, dan memberi ruang bagi ekosistem pendukung untuk berkembang. Namun, seiring meningkatnya jumlah kendaraan listrik, pemerintah perlu menilai apakah perbedaan norma dan regulasi masih diperlukan dalam bentuk yang sama. Penyamaan aturan dapat menjadi opsi agar tata kelola lalu lintas lebih konsisten, sekaligus memastikan kebijakan tetap sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat.
Evaluasi tersebut juga mencakup insentif nonfiskal, yakni kemudahan atau pengecualian yang diberikan kepada pengguna kendaraan listrik di luar bantuan berbentuk uang. Salah satu contoh yang mendapat perhatian adalah pengecualian dari aturan ganjil-genap di wilayah tertentu. Jika pangsa pasar mobil listrik telah menyentuh 30 persen, pemerintah dapat mulai mempertimbangkan apakah fasilitas itu masih relevan, perlu disesuaikan, atau dapat diakhiri. Pertimbangannya tidak hanya terkait pemerataan perlakuan antarjenis kendaraan, tetapi juga dampak terhadap kemacetan, efektivitas pengendalian lalu lintas, kesiapan infrastruktur, serta tujuan transisi menuju transportasi yang lebih rendah emisi.
Moeldoko menyampaikan bahwa evaluasi kebijakan tersebut perlu mulai dipikirkan setelah target pangsa pasar tercapai. Pernyataan itu menunjukkan adanya kemungkinan perubahan arah kebijakan, bukan kepastian bahwa pengecualian ganjil-genap akan segera dihapus. Hingga keputusan resmi ditetapkan, fasilitas yang berlaku tetap bergantung pada ketentuan pemerintah dan wilayah terkait. Karena itu, penyamaan regulasi sebaiknya ditempuh melalui penilaian berbasis data, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan pengumuman yang jelas. Pemerintah juga perlu menjelaskan masa transisi apabila aturan diubah, sehingga pemilik kendaraan, industri, dan masyarakat dapat menyesuaikan diri tanpa kebingungan.
Baca juga: 5 Kebiasaan yang Mempercepat Penurunan Kinerja Baterai Mobil Listrik | Kepastian Insentif Motor Listrik Masih Tertunda: Apa Selanjutnya?
