Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menguji integrasi kamera pengawas atau CCTV berbasis kecerdasan buatan di sekitar 70 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Satuan pelayanan tersebut juga dikenal sebagai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), tempat penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi dalam program tersebut. Informasi mengenai uji coba ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di lingkungan dapur MBG.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hal tersebut dalam paparannya di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober. Dalam kesempatan itu, ia menerangkan bahwa teknologi CCTV berbasis AI tengah diuji pada sejumlah lokasi SPPG. Jumlah lokasi yang disebutkan berada di sekitar 70 dapur, sehingga pengujian mencakup beberapa titik layanan, bukan seluruh SPPG yang ada.
Tujuan utama pengujian tersebut adalah memperketat pengawasan pelaksanaan program MBG. Integrasi kamera dan kecerdasan buatan menjadi pendekatan yang sedang dicoba untuk mendukung fungsi pemantauan di sekitar dapur pelayanan. Dengan demikian, perhatian dalam tahap ini terletak pada pengujian sistem pengawasan, sesuai keterangan yang disampaikan oleh Kepala BGN. Informasi itu belum menjelaskan rincian teknis, seperti jenis analisis yang dilakukan sistem atau mekanisme tindak lanjut atas pemantauan.
Penyebutan sekitar 70 SPPG menunjukkan cakupan uji coba yang disampaikan BGN, sementara statusnya masih berupa pengujian. Keterangan tersebut tidak menyatakan hasil yang telah dicapai, tingkat efektivitas teknologi, maupun rencana waktu penerapan lebih luas. Karena itu, pengujian CCTV berbasis AI perlu dipahami sebagai langkah yang sedang dicoba untuk memperketat pengawasan di dapur MBG, bukan sebagai bukti bahwa sistem telah diterapkan secara menyeluruh. Fokus penjelasan BGN sejauh ini adalah integrasi teknologi pada sejumlah lokasi dan tujuan pengawasan program.
Dalam uji coba pengawasan dapur MBG, rekaman CCTV direncanakan terhubung dengan pusat pemantauan dan didukung teknologi kecerdasan buatan (AI). Koneksi tersebut memungkinkan aktivitas di dapur diamati secara lebih terpusat, sementara analisis berbasis AI diharapkan membantu petugas meninjau rekaman dan memperhatikan proses yang relevan dengan standar operasional prosedur (SOP). Sistem ini menjadi alat pendukung pengawasan, bukan pengganti pemeriksaan langsung maupun penilaian petugas. Pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan tata kelola rekaman, termasuk akses dan penggunaannya, agar pemantauan berlangsung secara bertanggung jawab.
Lingkup yang ingin dipantau mencakup pengelolaan dan persiapan makanan, proses pencucian ompreng, serta perilaku karyawan selama bekerja. Pengamatan pada tahap-tahap tersebut dapat membantu melihat apakah kegiatan dilakukan sesuai ketentuan kebersihan, urutan kerja, dan prosedur yang berlaku. Perhatian khusus juga diarahkan pada kepastian bahwa persiapan makanan berlangsung di tempat yang semestinya. Lokasi yang tepat penting untuk memastikan proses produksi mengikuti pengaturan dapur dan tidak dilakukan di area yang tidak diperuntukkan bagi penanganan makanan. Dengan cakupan yang jelas, rekaman dapat menjadi bahan evaluasi atas alur kerja, bukan sekadar dokumentasi kegiatan.
Badan Gizi Nasional (BGN) berharap pemanfaatan CCTV yang didukung AI dapat membantu mengidentifikasi indikasi ketidaksesuaian terhadap SOP. Temuan atau tanda yang muncul tetap perlu ditinjau oleh petugas sebelum dianggap sebagai pelanggaran, sebab rekaman dapat memerlukan konteks dan pemeriksaan tambahan. Setelah peninjauan, informasi yang relevan dapat digunakan untuk menentukan tindak lanjut, seperti mengingatkan pekerja, memperbaiki alur, atau memperkuat pelatihan dan pengawasan. Dengan demikian, tujuan sistem bukan hanya menemukan masalah, melainkan mendorong perbaikan operasional secara berkelanjutan. Uji coba juga memberi ruang untuk menilai apakah teknologi bekerja sesuai kebutuhan dapur, menghasilkan informasi yang berguna, dan mendukung penerapan SOP tanpa menimbulkan kesimpulan yang terlalu dini mengenai kinerja AI.
Upaya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperkuat pengawasan dapur MBG diarahkan pada pemanfaatan kamera yang sudah tersedia di setiap dapur. Alih-alih langsung mengadakan perangkat baru dalam skala besar, kamera tersebut diupayakan untuk dihubungkan dengan sistem pemantauan. Pendekatan ini menempatkan integrasi sebagai langkah awal: perangkat yang telah dimiliki dapat menjadi bagian dari pengawasan apabila tersambung dan dimanfaatkan melalui sistem yang sesuai. Dengan demikian, pembahasan berfokus pada koneksi kamera dan uji coba pemantauan berbasis AI, bukan pada penambahan perangkat secara menyeluruh.
Sudaryono menjelaskan bahwa kamera di dapur selama ini belum dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh internal dapur melalui integrasi tersebut. Pernyataan ini menunjukkan adanya jarak keberadaan perangkat dan penggunaannya dalam alur pemantauan. Kamera yang terpasang belum otomatis menghasilkan informasi yang bisa digunakan secara terpadu; koneksi dengan sistem menjadi unsur yang sedang diupayakan. Pemanfaatan itu diharapkan membuka kemungkinan bagi pengawasan untuk melihat informasi dari dapur melalui saluran pemantauan, namun uraian mengenai upaya ini tidak merinci bentuk akses, kemampuan teknis, ataupun prosedur operasional yang telah ditetapkan.
Penting untuk membedakan rencana koneksi dan uji coba dari pengadaan maupun penerapan penuh. Informasi yang disampaikan hanya menyebut upaya menghubungkan kamera yang sudah dimiliki dengan sistem pemantauan serta pelaksanaan uji coba. Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa seluruh dapur telah terhubung, semua kamera telah aktif digunakan, atau teknologi AI sudah diterapkan secara menyeluruh. Belum ada keterangan dalam informasi tersebut bahwa BGN akan membeli kamera baru dalam jumlah besar sebagai bagian dari langkah ini. Penekanan pada pemanfaatan perangkat yang tersedia menggambarkan arah awal pengembangan, sementara hasil uji coba dan cakupan integrasi masih perlu menunggu penjelasan lebih lanjut. Penyampaian batasan ini membantu pembaca memahami bahwa penguatan pengawasan sedang dijajaki, bukan perubahan operasional yang telah berlaku di seluruh dapur MBG.
Rekaman CCTV dari dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi dibuka secara terbatas kepada publik. Namun, akses tersebut belum dapat diberikan tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan tata kelola informasi. Pembatasan diperlukan agar pemanfaatan rekaman tetap mendukung pengawasan, sekaligus melindungi operasional dapur dan pihak-pihak yang terekam. Karena itu, rencana pemberian akses perlu menetapkan siapa yang dapat melihat rekaman, untuk tujuan apa, serta bagaimana proses permintaan dan penggunaannya diatur. Keterbukaan tidak berarti semua rekaman dapat ditonton oleh siapa saja setiap saat; mekanisme yang jelas dapat menjaga keseimbangan transparansi dan keamanan.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut kepala sekolah, guru, atau orang tua siswa sebagai contoh pihak yang mungkin diberi akses. Gagasan ini mencerminkan bahwa pihak yang dekat dengan penerima manfaat dapat dilibatkan dalam pengawasan, meski bentuk dan batas aksesnya masih perlu dipertimbangkan. Sudaryono juga menyatakan dukungannya terhadap keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan MBG. Dengan keterlibatan masyarakat, informasi mengenai proses penyediaan makanan dapat lebih mudah diperiksa, sementara masukan dari sekolah maupun keluarga penerima manfaat berpotensi membantu mengidentifikasi persoalan di lapangan. Pelibatan tersebut tetap perlu berjalan melalui prosedur yang menjaga keamanan dan memastikan informasi digunakan secara bertanggung jawab.
Pengawasan berbasis kamera juga dapat melengkapi layanan Radar MBG, yang memungkinkan masyarakat mengetahui menu harian, kandungan gizi, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasak makanan berdasarkan nama sekolah. Radar MBG menyediakan informasi terkait makanan yang diterima, sedangkan CCTV dapat memberi gambaran mengenai kegiatan di dapur, sesuai kebijakan akses yang nantinya ditetapkan. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan dapat membantu masyarakat memahami pelaksanaan program dari sisi informasi menu maupun proses operasional. Integrasi CCTV diharapkan melengkapi pengawasan yang sudah ada, bukan menggantikannya. Perangkat tersebut dapat mendukung pemeriksaan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan pelaksanaan program, bersama mekanisme pengawasan lain yang telah berjalan.
Baca juga: Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla
