Jakarta | Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo menegaskan bahwa penguatan penegakan hukum di pasar modal Indonesia telah lama menjadi agenda pemerintah. Karena itu, langkah pembenahan tersebut tidak semata-mata dilakukan untuk menjawab rekomendasi Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang meminta penegakan hukum lebih tegas. Pemerintah, menurut Drajad, telah melihat kebutuhan untuk memperkuat aspek tersebut sejak sebelum rekomendasi itu disampaikan.
Drajad menyampaikan pernyataan tersebut saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/10/2026). Ia menggarisbawahi bahwa dorongan memperkuat penegakan hukum bukan gagasan baru yang muncul hanya setelah lembaga internasional menyampaikan perhatian terhadap kondisi pasar modal Indonesia. Kebutuhan tersebut, katanya, sudah ia sampaikan sebelumnya sebagai bagian dari upaya membenahi tata kelola dan memastikan aturan dijalankan secara konsisten.
Respons ini menempatkan rekomendasi MSCI dalam konteks agenda yang lebih luas. Perhatian dari penyedia indeks global dapat menjadi masukan penting, tetapi penguatan pengawasan dan penindakan juga berkaitan dengan kepentingan domestik. Pasar yang memiliki aturan jelas serta penerapan hukum yang kredibel dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, dorongan pembenahan tidak seharusnya dipahami sebagai reaksi sesaat terhadap penilaian eksternal.
Pernyataan Drajad juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengakui perlunya langkah yang lebih kuat untuk menindak pelanggaran. Agenda tersebut membutuhkan pelaksanaan yang berkelanjutan, bukan sekadar pernyataan atau respons sementara. Konsistensi dalam menegakkan ketentuan menjadi unsur penting agar pelaku pasar memahami bahwa aturan berlaku bagi semua pihak. Pada saat yang sama, proses penindakan perlu berjalan dengan kepastian dan transparansi, sehingga kebijakan dapat dipercaya serta tidak menimbulkan keraguan mengenai perlakuan terhadap pelaku pasar.
Dengan menekankan bahwa kebutuhan itu telah dibicarakan sejak sebelumnya, Drajad menggambarkan penguatan penegakan hukum sebagai bagian dari pembenahan yang telah direncanakan pemerintah. Rekomendasi MSCI dapat memperkuat perhatian terhadap agenda tersebut, tetapi bukan satu-satunya alasan di baliknya. Tantangan berikutnya adalah memastikan dorongan yang sudah lama disampaikan itu terwujud dalam langkah nyata, konsisten, dan terukur di pasar modal Indonesia.
Drajad menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mempertegas penindakan terhadap pelanggaran di pasar modal. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan aturan tetap berjalan, sekaligus memberi sinyal bahwa otoritas tidak akan mengendurkan langkah ketika menemukan persoalan yang memerlukan tindakan. Penindakan dipandang sebagai bagian penting dari upaya menjaga tata kelola dan memastikan kegiatan pasar modal berlangsung sesuai ketentuan.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah terhadap pihak-pihak di pasar modal yang terafiliasi dengan aset hasil perampasan negara. Dengan demikian, pembenahan tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah disertai tindakan terhadap keterkaitan yang dimaksud. Penjelasan itu disampaikan dalam konteks penegakan hukum dan pengelolaan aset negara, tanpa mengubah prinsip bahwa proses harus berjalan berdasarkan aturan yang berlaku.
Drajad menggambarkan penegakan hukum sebagai langkah yang tidak membedakan skala perusahaan maupun kelompok usaha. Besar atau kecilnya suatu entitas tidak menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan ataupun memberi perlakuan berbeda dalam penegakan aturan. Prinsip tersebut penting untuk menegaskan bahwa standar kepatuhan berlaku bagi seluruh pelaku pasar modal. Ketika ada keterkaitan dengan aset hasil perampasan negara, pihak yang terkait tetap berada dalam cakupan tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Sebagai contoh, Drajad menyebut aset yang pernah ditunjukkan presiden dalam agenda perampasan aset negara. Aset tersebut juga mencakup saham milik kelompok usaha besar. Contoh ini digunakan untuk menggambarkan bahwa cakupan penegakan tidak terbatas pada pihak berskala kecil, melainkan dapat menjangkau aset yang terkait dengan kelompok usaha besar sebagaimana disampaikan. Tidak ada rincian tambahan mengenai identitas perusahaan atau perkara tertentu dalam penjelasan tersebut.
Penegasan kesiapan OJK dan langkah pemerintah itu menjadi bagian dari pesan bahwa pembenahan pasar modal terus berlangsung. Bagi pelaku pasar, konsistensi penindakan dapat memperjelas bahwa ukuran perusahaan bukan tolok ukur perlakuan hukum. Pemerintah dan otoritas diharapkan menjalankan kewenangan secara terukur, sementara DPR memantau proses pembenahan. Pokok yang ditekankan Drajad adalah keberlanjutan penegakan aturan serta penerapannya tanpa membedakan skala pihak yang terkait.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR terus memantau perkembangan pasar modal Indonesia, termasuk berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan dan pihak terkait. Pengawasan tersebut, menurutnya, diarahkan untuk memastikan perkembangan situasi mendapat perhatian dan langkah pembenahan dapat berjalan. DPR tidak hanya mengikuti dinamika yang muncul, tetapi juga mendorong pihak-pihak yang berkepentingan agar menindaklanjuti masukan yang relevan. Upaya ini menjadi bagian dari perhatian legislatif terhadap kondisi pasar modal serta proses perbaikannya, di tengah langkah penindakan dan pembenahan yang sedang berlangsung.
Dasco memberikan keterangan dalam konferensi pers di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (16/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyebut sejumlah proses perbaikan telah dijalankan oleh BEI bersama pihak terkait. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan melibatkan lebih dari satu institusi dan berjalan melalui koordinasi di para pemangku kepentingan. DPR, dalam peran pengawasannya, memantau perkembangan proses tersebut sekaligus mendorong agar persoalan yang telah menjadi perhatian memperoleh tindak lanjut. Keterangan Dasco menempatkan pengawasan parlemen sebagai bagian dari perhatian yang terus diberikan terhadap perkembangan pasar modal nasional.
Masukan dari lembaga internasional, termasuk MSCI, juga menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti oleh perusahaan maupun pihak terkait. Dorongan untuk merespons masukan itu sejalan dengan pemantauan DPR terhadap persoalan yang muncul dan pembenahan yang sedang berjalan. Dasco tidak merinci indikator atau hasil dari proses perbaikan yang disebut telah dilakukan, sehingga perkembangan tersebut belum dapat diuraikan lebih jauh berdasarkan keterangannya. Fokus pengawasan DPR, sebagaimana disampaikan, adalah mengikuti perkembangan dan mendorong tindak lanjut yang diperlukan. Dengan demikian, perusahaan dan institusi terkait tetap menjadi bagian penting dalam proses pembenahan pasar modal, sementara DPR terus mencermati jalannya proses tersebut.
Perkembangan peninjauan oleh MSCI menjadi salah satu konteks pembahasan koordinasi yang disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Peninjauan tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada November, sehingga perhatian terhadap kondisi pasar modal dan langkah pembenahan yang tengah berjalan turut mengemuka. Dalam situasi itu, koordinasi antarpihak dinilai penting agar informasi mengenai perkembangan pasar dan respons lembaga terkait dapat disampaikan secara terarah. Namun, keterangan yang tersedia belum menjelaskan secara rinci materi atau agenda khusus yang dibahas dalam kaitannya dengan jadwal peninjauan tersebut.
Dasco menyebut DPR telah menggelar rapat bersama sejumlah pihak untuk membicarakan perkembangan dan pembenahan di pasar modal. Pertemuan itu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Danantara. Ia juga mengatakan DPR meminta Kapolri hadir dalam koordinasi tersebut. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya menyangkut satu lembaga, melainkan membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Meski demikian, informasi publik yang disampaikan belum merinci seluruh peserta, jadwal lanjutan, ataupun isi pembicaraan setiap pihak dalam rapat.
Dasco menegaskan setiap pihak akan memberikan keterangan sesuai porsi dan kewenangannya. Dengan pembagian tersebut, penjelasan mengenai isu pasar modal diharapkan bersumber dari lembaga yang berkompeten pada bidang terkait, sementara DPR menjalankan peran koordinasi dan pemantauan. Keterangan itu memberi gambaran mengenai pendekatan yang ditempuh dalam merespons perkembangan peninjauan MSCI, tetapi belum menjadi uraian lengkap tentang proses pengawasan.
Baca juga: Strategi Pemerintah Mendorong Pembangunan Kampung Nelayan | Pemerintah Pastikan Ketersediaan Stok Beras di Tengah Tantangan Musim Kemarau | Uji Hasil Penelitian Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Tegaskan Kepastian Hukum Harus Jadi Fondasi Utama Pelaksanaan Program Strategis Nasional
