Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rapat tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk melihat kondisi terbaru penanganan kebakaran di sejumlah wilayah serta mengevaluasi perkembangan yang telah dicapai dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam rapat itu, laporan mengenai situasi terkini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Laporan tersebut memuat perkembangan wilayah yang masih terdampak kebakaran dan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah mengenai langkah penanganan yang sedang berlangsung. Informasi yang disampaikan memberikan gambaran mengenai luas area yang masih berada dalam penanganan di enam provinsi.
Presiden Prabowo menilai luas wilayah yang masih terbakar telah berkurang jauh dibandingkan kondisi beberapa minggu sebelumnya. Penilaian tersebut menunjukkan adanya penurunan area kebakaran selama proses penanganan berlangsung. Meski demikian, masih terdapat wilayah yang perlu ditangani oleh pihak terkait. Berdasarkan laporan terbaru, total area yang masih ditangani mencapai 639,23 hektare. Angka itu menjadi gambaran luas wilayah yang belum sepenuhnya terbebas dari penanganan kebakaran hutan dan lahan pada saat rapat terbatas digelar.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di enam provinsi. Distribusi wilayah terdampak menunjukkan bahwa luasan area terbakar tidak tersebar secara merata. Sebagian wilayah memiliki area relatif kecil, sedangkan Kalimantan Tengah mencatat lahan terbakar paling luas dalam laporan tersebut, terutama di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.
Di Kalimantan Tengah, area yang masih ditangani mencakup 10,89 hektare lahan gambut dan 513,89 hektare lahan mineral. Seluruh luasan tersebut berada khusus di Taman Nasional Tanjung Puting. Pemisahan berdasarkan jenis lahan ini penting karena karakter gambut dan mineral memengaruhi pola penyebaran api, tingkat kesulitan pemadaman, serta potensi dampak lanjutan terhadap lingkungan dan kawasan konservasi.
Provinsi lain di Pulau Sumatra juga melaporkan area terbakar dengan luasan yang beragam. Sumatra Selatan memiliki area terbakar seluas 6,90 hektare, sementara Jambi mencatat 81,50 hektare. Riau menjadi provinsi dengan luasan paling kecil dalam daftar tersebut, yakni 1,00 hektare. Angka-angka ini menggambarkan wilayah yang masih menjadi bagian dari pemantauan dan penanganan berdasarkan pembaruan laporan BNPB.
Di Kalimantan, selain Kalimantan Tengah, karhutla tercatat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan memiliki area terbakar seluas 8,80 hektare, sedangkan Kalimantan Barat mencatat 16,34 hektare. Dengan demikian, penanganan lapangan perlu disesuaikan dengan kondisi setiap lokasi, termasuk akses menuju titik api, jenis tutupan lahan, serta kedekatan kawasan terdampak dengan area konservasi dan permukiman.
Rincian tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan prioritas pemadaman, patroli, pendinginan, dan pemantauan setelah api dikendalikan. BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus mengonsolidasikan informasi agar perkembangan di setiap provinsi dapat ditangani secara terukur serta mencegah perluasan kebakaran ke wilayah di sekitarnya.
Setelah menerima laporan mengenai kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Prabowo menilai perkembangan penanganan menunjukkan hasil yang positif. Luas area terdampak yang sebelumnya mencapai ratusan ribu hektare dalam beberapa minggu lalu kini berkurang menjadi 639,23 hektare di enam provinsi, atau berada di bawah seribu hektare. Penurunan tersebut dipandang sebagai indikasi bahwa upaya pemadaman, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan berbagai pihak telah memberikan dampak. Namun, capaian itu tidak berarti kewaspadaan dapat dikurangi karena potensi karhutla masih dapat muncul, terutama ketika kondisi cuaca dan lahan mendukung penyebaran api.
Prabowo meminta jajaran terkait tetap memperkuat mitigasi serta pengawasan di wilayah yang memiliki risiko kebakaran. Penguatan itu mencakup kesiapan menghadapi kemungkinan kebakaran berskala besar, pemantauan titik rawan, dan peningkatan kapasitas personel di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi kejadian serupa pada masa mendatang. Dengan persiapan tersebut, respons dapat dilakukan lebih cepat dan terarah, sementara pencegahan tidak hanya bergantung pada penanganan ketika api sudah meluas. Pernyataan itu menempatkan pengendalian karhutla sebagai pekerjaan berkelanjutan yang membutuhkan kesiapan lintas lembaga.
Dalam konteks pengawasan hutan, Prabowo mendorong penambahan jumlah polisi hutan. Ia meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini diberi tahu bahwa usulan 70 ribu polisi hutan dimaksudkan untuk menjaga hutan. Jumlah tersebut dikaitkan dengan kebutuhan memperkuat kehadiran petugas, pengawasan kawasan, serta pencegahan pelanggaran yang dapat memicu kerusakan dan kebakaran. Dorongan itu sekaligus menunjukkan bahwa penanganan berskala besar perlu disiapkan secara serius, bukan hanya melalui pengerahan saat krisis, melainkan juga lewat pengawasan dan mitigasi yang konsisten.
Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, turut mengambil peran dalam mendidik polisi hutan. Permintaan tersebut menekankan pentingnya penguatan kapasitas personel yang berada di garis depan perlindungan kawasan hutan. Polisi hutan tidak hanya perlu memahami teknik pemadaman, tetapi juga pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, serta koordinasi ketika kebakaran terjadi di wilayah yang sulit dijangkau.
Perhatian khusus juga diarahkan pada penanganan kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting. Prabowo menilai lokasi tersebut perlu mendapat prioritas karena sebagian besar area yang masih terbakar dalam laporan berada di kawasan itu. Kondisi tersebut membutuhkan pengerahan sumber daya secara terukur, pemantauan berkelanjutan, dan kerja sama lintas instansi agar titik api dapat dikendalikan sekaligus mencegah penyebarannya ke wilayah lain.
Upaya pemadaman di sejumlah daerah melibatkan banyak unsur, mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, petugas kehutanan, relawan, hingga masyarakat. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu mengatasi kebakaran tersebut. Penghargaan itu juga ditujukan kepada para panglima, kepala kepolisian daerah, serta pejabat di daerah yang terus mendukung operasi penanganan dan memastikan langkah-langkah di lapangan berjalan sesuai kebutuhan.
Persoalan asap, menurut Prabowo, akan dibahas bersama para profesor untuk memperoleh masukan yang lebih luas dan berbasis pengetahuan. Pembahasan itu diharapkan dapat memperkaya pilihan kebijakan dalam menghadapi dampak kebakaran, terutama bagi masyarakat yang terdampak kualitas udara. Ia juga menyatakan bahwa hujan air pada akhirnya menjadi faktor yang dibutuhkan dalam membantu mengurangi dan memadamkan kebakaran yang masih berlangsung.
Baca juga: TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
