Tulungagung, Ungkapfakta.net – DPRD Kabupaten Tulungagung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan bersama tersebut ditandai melalui rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (18/11/2026) siang.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin.
Persetujuan Raperda APBD 2027 ini menjadi momentum istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-821. Dalam rapat yang sama, juga disampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Ketua DPRD Tulungagung Marsono menegaskan, Propemperda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembentukan regulasi daerah. Karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan harus disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Keselarasan antara perencanaan program, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, efektif, transparan, dan akuntabel,” tegas Marsono.
Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas keterlibatan aktif dalam pembahasan APBD 2027.
Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mencermati serta menyempurnakan rancangan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan dan arah pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan, APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 direncanakan memiliki pendapatan sebesar Rp2.932.161.039.149,02. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3.219.027.489.972,86 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp286.866.450.823,84.
Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp286.866.450.823,84, dengan pengeluaran pembiayaan Rp0,00. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp286.866.450.823,84 dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun berkenaan ditargetkan Rp0,00.
Ahmad Baharudin menjelaskan, kebijakan anggaran tahun 2027 disusun dengan mengacu pada tema pembangunan daerah, yakni “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, Serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel.”
Tema tersebut menjadi landasan pemerintah daerah dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan. Setidaknya terdapat delapan prioritas pembangunan yang menjadi perhatian, mulai dari perluasan kesejahteraan sosial, pengembangan ekonomi sektor unggulan, hingga peningkatan kualitas infrastruktur.
Prioritas lainnya meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, percepatan penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan ketahanan terhadap bencana dan pelestarian budaya.
Plt Bupati berharap kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif tersebut tidak sekadar menjadi persetujuan formal terhadap rancangan anggaran. Lebih dari itu, kesepakatan harus diwujudkan melalui pelaksanaan program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Saya berharap kerja sama yang harmonis ini dapat terus berlanjut guna mewujudkan Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa,” harap Ahmad Baharudin.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dengan disepakatinya Raperda APBD 2027, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan terus terjaga, khususnya dalam mengawal kebijakan anggaran agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai prioritas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Tulungagung. (Edi)
44 views