JEMBER – Persoalan dugaan perjudian sabung ayam di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, kini semakin mengundang tanda tanya. Masyarakat kembali menyampaikan informasi bahwa arena yang dipersoalkan tersebut masih beroperasi dan justru semakin ramai didatangi pengunjung. Kondisi ini memunculkan kritik keras terhadap jajaran kepolisian setempat. Sebab, ketika sebuah lokasi sudah berkali-kali menjadi sorotan pemberitaan, seharusnya ada langkah konkret untuk memastikan kebenaran informasi dan menghentikan setiap aktivitas yang terbukti melanggar hukum. Bukan justru membiarkan masyarakat terus bertanya-tanya tanpa kepastian.
Berdasarkan informasi yang disampaikan warga pada Minggu (15/11/2026), aktivitas di lokasi tersebut disebut belum berhenti. Nama seseorang bernama Eko sebelumnya juga disebut masyarakat sebagai pihak yang diduga mengoordinasikan kegiatan di arena itu. Dugaan adanya pertandingan sabung ayam disertai taruhan perlu ditelusuri secara serius, termasuk siapa penyelenggaranya, siapa yang mengatur jalannya pertandingan, serta dari mana sumber keuntungan kegiatan tersebut. Jika informasi masyarakat ini benar, aparat perlu menjelaskan mengapa aktivitas yang sudah menjadi perhatian publik masih dilaporkan berlangsung.
Pertanyaan yang lebih besar kini tertuju kepada Polsek Wuluhan dan Polres Jember. Apakah lokasi tersebut sudah pernah didatangi petugas? Apakah sudah ada penyelidikan, pemeriksaan saksi, atau pengumpulan bukti terkait dugaan perjudian itu? Jika sudah, bagaimana perkembangan penanganannya? Jika belum, mengapa informasi yang berulang kali disampaikan masyarakat dan diberitakan media belum menghasilkan tindakan yang dapat dilihat publik? Jangan sampai muncul kesan bahwa laporan masyarakat hanya menjadi tumpukan informasi tanpa tindak lanjut. Tugas kepolisian bukan sekadar mengetahui adanya dugaan pelanggaran, melainkan memastikan setiap informasi ditangani sesuai kewenangan dan prosedur hukum.
Kapolres Jember harus memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini. Tidak cukup hanya mengandalkan laporan dari tingkat sektor apabila masyarakat terus mempertanyakan keberadaan aktivitas tersebut. Kapolres perlu memastikan adanya pemeriksaan langsung, evaluasi kinerja pengawasan, dan kejelasan langkah penanganan. Kapolda Jawa Timur juga patut meminta laporan perkembangan dari jajarannya. Sebab, apabila dugaan perjudian yang berulang kali dilaporkan tidak mendapatkan penanganan yang jelas, persoalannya bukan lagi sebatas arena sabung ayam, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan institusi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Padahal, landasan hukum untuk menangani dugaan perjudian telah tersedia. Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda kategori VI bagi pihak yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berjudi dalam ketentuan yang diatur pasal tersebut. Sementara Pasal 427 mengatur pemain yang menggunakan kesempatan berjudi tanpa izin dengan ancaman penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori III. Adapun proses penanganannya harus mengikuti UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Dengan demikian, apabila unsur tindak pidana ditemukan, aparat memiliki dasar untuk memprosesnya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Peraturan +2
Lebih jauh, Bidpropam Polda Jawa Timur didesak turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Polres Jember dan Polsek Wuluhan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah informasi masyarakat telah diterima, bagaimana respons petugas, dan apakah kewajiban pengawasan sudah dilaksanakan. Isu dugaan pembiaran hingga kemungkinan adanya setoran atau perlindungan terhadap aktivitas tersebut juga perlu ditelusuri apabila terdapat bukti dan informasi yang dapat diuji. Jangan sampai dugaan seperti ini dibiarkan berkembang menjadi ketidakpercayaan publik. Jika memang tidak ada keterlibatan maupun pelanggaran anggota, pemeriksaan internal yang objektif justru dapat menjadi jalan untuk membersihkan nama institusi.
Kini tantangan terbuka berada di hadapan Kapolres Jember, Kapolda Jawa Timur, dan Bidpropam Polda Jatim. Jangan sampai aparat kalah cepat dari aktivitas yang setiap hari menjadi keluhan masyarakat. Jika benar lokasi tersebut masih ramai, mengapa belum ada penjelasan resmi mengenai langkah penanganannya? Apakah kepolisian harus menunggu pemberitaan berikutnya, tekanan publik yang lebih besar, atau kejadian yang menimbulkan persoalan baru sebelum mengambil tindakan? Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa, mereka hanya menuntut hukum ditegakkan secara adil. Jangan biarkan Glundengan terus menjadi bahan pertanyaan publik tentang keberanian aparat memberantas perjudian. Sekarang masyarakat menunggu bukti kerja, bukan sekadar janji penertiban. Bersambung….!
(Tim/Red)
9 kunjungan