Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pengujian keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan mengubah hasil perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Yusril menyampaikan pandangan tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Pernyataan itu menjelaskan batas yang menurutnya berlaku bagi langkah hukum baru ketika pokok persoalan telah mendapat putusan final dari lembaga peradilan berwenang.
Menurut Yusril, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah memutus perkara yang berkaitan dengan persoalan ijazah Gibran. Dalam putusan itu, MK menyatakan tidak terdapat bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setingkat sekolah menengah atas. Yusril menekankan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai keputusan sementara yang masih menunggu pemeriksaan ulang melalui jalur lain. Status tersebut menjadi dasar penilaiannya mengenai dampak gugatan berikutnya.
Ia berpandangan, membawa persoalan ke PTUN tidak serta-merta membuka kembali perkara yang sudah selesai atau membatalkan konsekuensi dari putusan MK. Karena itu, upaya untuk menguji dokumen pendidikan melalui forum tersebut, menurut Yusril, tidak akan mengubah hasil hukum yang telah berkekuatan tetap. Penilaian ini berkaitan dengan perbedaan kewenangan dan fungsi pengadilan: pengajuan perkara baru tidak otomatis meniadakan putusan final yang telah ada. Dengan demikian, Yusril melihat ruang bagi langkah hukum lanjutan sebagai terbatas apabila tujuannya mengubah hasil perkara terdahulu. Pandangan tersebut disampaikan sebagai penjelasan mengenai akibat hukum putusan MK, bukan sebagai pengganti proses pemeriksaan atas perkara baru apabila memang diajukan. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan jalur hukum tidak dengan sendirinya berarti putusan sebelumnya dapat digugurkan. Dalam konteks ini, kepastian hukum dari putusan yang final dan mengikat menjadi pokok alasan Yusril menyatakan gugatan ke PTUN tidak akan mengubah hasil perkara mengenai ijazah Gibran.
Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam perkara yang berkaitan dengan ijazahnya. Salah satu alasannya adalah kedudukan Gibran dalam proses sebelumnya: ia berstatus sebagai tergugat intervensi, bukan pihak yang mengajukan gugatan. Menurut penjelasan tersebut, posisi itu membuat Gibran tidak memiliki dasar untuk mengajukan PK atas perkara yang tidak ia menangkan sebagai penggugat.
Yusril juga menekankan bahwa pokok sengketa yang sama telah diperiksa dan diputus melalui jalur peradilan. Persoalan terkait ketentuan pendidikan yang menjadi dasar perkara, menurutnya, sudah memperoleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sementara sengketa di lingkungan peradilan tata usaha negara telah berujung pada putusan Mahkamah Agung (MA). Karena objek dan persoalan hukumnya telah dibahas oleh lembaga peradilan tersebut, ia menilai tidak tersedia perkara baru yang dapat dibuka untuk mengulang pemeriksaan.
Dalam pandangan Yusril, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diubah hanya dengan mengajukan langkah hukum lain terhadap objek sengketa yang sama. PK merupakan upaya hukum luar biasa dengan persyaratan tertentu, bukan mekanisme untuk meminta pengadilan memeriksa ulang setiap perkara yang hasilnya tidak sesuai harapan salah satu pihak. Oleh sebab itu, ia menyatakan tidak ada jalur hukum baru yang dapat ditempuh Gibran untuk mengubah putusan final tersebut.
Yusril membedakan posisi Gibran dari kemungkinan pengajuan PK oleh pihak lain. Ia menilai peluang untuk mengajukan upaya hukum itu, apabila memang terdapat dasar yang memenuhi ketentuan, berada pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian tersebut dipandang memiliki kaitan langsung dengan aturan atau kebijakan yang menjadi pokok persoalan. Dengan demikian, pernyataan Yusril bukan menyebut bahwa semua kemungkinan PK tertutup bagi setiap pihak, melainkan bahwa Gibran sendiri tidak berada pada posisi yang tepat untuk mengajukannya. Penilaian itu merujuk pada statusnya dalam perkara serta adanya putusan MK dan MA atas isu yang dipersoalkan, sehingga perlu dibedakan dari klaim bahwa pihak kementerian pasti akan mengajukan PK atau bahwa permohonan tersebut tentu akan diterima pengadilan.
Yusril memandang putusan Mahkamah Agung (MA) sebagai faktor yang membatasi langkah hukum terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran. Dalam pandangannya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diperkirakan akan memilih melaksanakan putusan MA mengenai pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Perkiraan tersebut berkaitan dengan kewajiban lembaga pemerintah untuk menindaklanjuti putusan pengadilan, bukan dengan kesimpulan mengenai keaslian ijazah yang dipersoalkan.
Yusril membedakan secara tegas penyetaraan pendidikan dan pembuktian keaslian dokumen. Penyetaraan menyangkut pengakuan atas pendidikan yang ditempuh di luar negeri agar setara dengan pendidikan SMA di Indonesia. Karena berkaitan dengan status dan akibat hukum suatu dokumen, menurutnya, persoalan apakah penyetaraan itu sah atau harus dicabut merupakan ranah hukum yang perlu diputus melalui proses pengadilan. Dengan demikian, keputusan mengenai penyetaraan tidak serta-merta menjawab apakah ijazah yang menjadi dasar pengajuan tersebut asli atau tidak.
Adapun keaslian ijazah, menurut Yusril, dapat dibahas atau diperiksa di luar pengadilan melalui pendekatan personal. Jalur tersebut berbeda dari proses hukum yang menentukan status penyetaraan, dan tidak dengan sendirinya menggantikan putusan pengadilan. Keterangan itu juga tidak dapat diperlakukan sebagai penetapan bahwa dokumen tersebut telah terbukti asli ataupun tidak asli. Untuk sampai pada kesimpulan semacam itu diperlukan informasi atau hasil pemeriksaan yang relevan; dalam pandangan yang disampaikan Yusril, hal tersebut tidak dinyatakan sebagai hasil yang sudah diperoleh.
Pembedaan ini penting agar dua pertanyaan yang berbeda tidak dicampuradukkan. Pelaksanaan putusan MA oleh Kemendikdasmen berhubungan dengan pencabutan surat keterangan penyetaraan, sedangkan pemeriksaan keaslian ijazah merupakan persoalan tersendiri. Karena itu, perkembangan mengenai satu perkara tidak otomatis menjadi jawaban atas perkara lainnya. Pernyataan Yusril pada dasarnya menempatkan batas kewenangan pengadilan dalam memutus persoalan hukum dan kemungkinan klarifikasi personal mengenai dokumen, tanpa mendahului kesimpulan mengenai keaslian ijazah Gibran.
Yusril mengatakan bahwa ia telah menerangkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan perkara ijazah Gibran. Penjelasan tersebut mencakup posisi putusan kedua lembaga dan kaitannya dengan langkah hukum yang dapat ditempuh. Menurut Yusril, Prabowo memahami proses hukum perkara itu setelah menerima pemaparan. Dengan demikian, pembahasan mengenai persoalan dokumen pendidikan tersebut ditempatkan dalam konteks jalur hukum yang telah berjalan, bukan semata-mata sebagai isu politik. Keterangan Yusril itu juga menjelaskan bahwa Presiden mengetahui batasan yang timbul dari putusan MA dan MK saat mempertimbangkan perkara tersebut.
Sebelumnya, Gibran bertemu Prabowo selama sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, sekaligus meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan pada Pilpres 2024. Ia ingin pembuktian itu dilakukan melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permintaan tersebut berkaitan dengan polemik mengenai dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonannya. Pertemuan itu juga menjadi ruang bagi keduanya untuk membicarakan persoalan tersebut secara langsung. Prabowo, menurut keterangan yang disampaikan, memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam kesempatan itu. Rangkaian pembicaraan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengunduran diri dan proses pembuktian dokumen turut dibahas dalam satu pertemuan.
Penjelasan mengenai putusan MA dan MK menjadi bagian dari konteks pembicaraan tersebut, karena proses hukum yang tersedia perlu dipahami sebelum langkah berikutnya ditempuh.
Baca juga: Pangandaran Run 2026, Ribuan Langkah untuk Kebersamaan TNI dan Rakyat
110 kunjungan
