JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 9 Oktober 2026 baru mencapai sekitar separuh dari target yang ditetapkan untuk tahun ini. Berdasarkan data BP Tapera, sebanyak 177.161 unit rumah telah memperoleh dukungan melalui skema pembiayaan tersebut, sementara target penyaluran sampai akhir 2026 mencapai 350.000 unit.
Data itu disampaikan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam rapat koordinasi evaluasi penyaluran KPR FLPP yang berlangsung di Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat. Dalam forum tersebut, ia memaparkan perkembangan realisasi program sekaligus menekankan perlunya percepatan penyaluran agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dikejar hingga Desember 2026.
Dari total capaian 177.161 unit, sebanyak 177.140 unit merupakan rumah subsidi tapak. Adapun 21 unit lainnya berupa rumah susun subsidi. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran FLPP masih didominasi oleh pembiayaan rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Capaian tersebut menyisakan target yang perlu dipenuhi dalam waktu sekitar tiga bulan menjelang akhir tahun. Karena itu, evaluasi penyaluran menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi hambatan dan memastikan proses pembiayaan berjalan sesuai ketentuan. BP Tapera bersama pihak terkait perlu menjaga kelancaran penyaluran KPR FLPP agar masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh akses terhadap hunian bersubsidi.
Program FLPP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau. Melalui skema ini, calon penerima dapat mengakses kredit pemilikan rumah subsidi dengan fasilitas likuiditas yang disediakan pemerintah. Dengan capaian yang baru berada di sekitar 50 persen, percepatan pelaksanaan hingga Desember menjadi perhatian utama dalam evaluasi program perumahan tahun 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyoroti capaian penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang baru mencapai 177.161 unit. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target yang telah ditetapkan, yakni 350.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Respons tersebut disampaikan Ara dalam rapat koordinasi evaluasi penyaluran KPR FLPP pada 9 Oktober 2026. Dalam rapat itu, ia mempertanyakan realisasi yang baru berada di kisaran setengah dari target tahunan. Ara ingin memastikan apakah jumlah kuota yang ditetapkan terlalu besar atau pelaksanaan penyaluran belum berjalan secara maksimal.
Ara kemudian menyampaikan pertanyaan lanjutan kepada Heru terkait hasil penyaluran tersebut. Ia menanyakan apakah capaian yang telah diraih sudah merupakan hasil maksimal, sekaligus meminta penjelasan mengenai peluang untuk meningkatkan realisasi. Pertanyaan itu diarahkan untuk mengetahui ruang perbaikan dalam proses penyaluran KPR FLPP, baik dari sisi pelaksanaan maupun koordinasi antarinstansi.
Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat penyaluran pembiayaan rumah bersubsidi. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan pencapaian masih sekitar 50 persen dari target, kemudian menentukan langkah agar penyaluran dapat ditingkatkan. Ara juga menekankan perlunya kejelasan mengenai kapasitas penyaluran dan strategi BP Tapera untuk mengejar sisa target hingga akhir periode.
BP Tapera menyiapkan langkah percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan mengerahkan para pimpinan untuk turun langsung ke lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pemasaran sekaligus meningkatkan sosialisasi mengenai rumah subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau. Upaya tersebut dinilai penting agar penyaluran FLPP dapat bergerak lebih cepat dan mendukung pencapaian target pembangunan rumah subsidi.
Kegiatan pemasaran berada di bawah tanggung jawab Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma. Meski demikian, pelaksanaannya tidak hanya menjadi tugas satu bidang. Seluruh deputi komisioner bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan tim akan ikut membantu kegiatan pemasaran serta sosialisasi di berbagai wilayah Indonesia. Keterlibatan para pimpinan diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi dan mempercepat pertemuan calon penerima manfaat, pengembang, serta pihak terkait lainnya.
Sid menjelaskan bahwa tanggung jawab utama atas pencapaian target penyaluran berada pada bidang yang dipimpinnya, yakni bidang pemanfaatan dana. Namun, seluruh komisioner dan deputi komisioner telah membagi tugas untuk bersama-sama mengejar target tersebut. Pembagian peran ini menjadi bagian dari strategi BP Tapera untuk memastikan setiap potensi penyaluran dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara lebih terarah.
Promosi akan menyasar rumah subsidi yang telah tersedia atau ready stock sehingga calon pembeli dapat segera memperoleh informasi mengenai pilihan hunian yang dapat diakses melalui skema FLPP. Pemasaran dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara langsung di lapangan dan secara daring. Dengan kombinasi tersebut, BP Tapera dapat menjangkau masyarakat melalui kegiatan tatap muka sekaligus memanfaatkan kanal digital untuk menyebarkan informasi secara lebih luas dan efisien. Strategi ini diharapkan membantu meningkatkan minat masyarakat serta mempercepat realisasi penyaluran FLPP di berbagai daerah.
BP Tapera akan memperkuat kegiatan lapangan dengan mendatangi langsung lokasi perumahan subsidi yang telah selesai dibangun. Langkah ini diarahkan untuk memperkenalkan hunian yang sudah tersedia kepada calon penerima manfaat, sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai kondisi rumah, lingkungan, akses, dan fasilitas pendukung di sekitarnya. Dengan melihat lokasi secara langsung, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas sebelum menentukan pilihan tempat tinggal.
Menurut Heru, kegiatan tersebut akan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan rumah subsidi. Perbankan, pengembang, serta masyarakat dari beragam profesi akan diundang untuk hadir di lokasi perumahan. Pertemuan lapangan ini diharapkan menjadi ruang bagi setiap pihak untuk mengenal rumah yang tersedia, memahami proses pembiayaan, serta berkomunikasi mengenai kebutuhan hunian masyarakat.
Pendekatan tersebut juga memungkinkan calon penghuni mendapatkan penjelasan langsung dari pengembang dan lembaga pembiayaan. Masyarakat dapat menanyakan persyaratan, skema kredit, kesiapan bangunan, serta ketentuan lain yang diperlukan dalam proses kepemilikan rumah. Sementara itu, perbankan dan pengembang dapat memperoleh pemahaman yang lebih dekat mengenai karakteristik serta kebutuhan calon pembeli dari berbagai latar belakang pekerjaan.
Heru menyebut perhatian akan dipusatkan pada lokasi perumahan subsidi yang memiliki pasokan tinggi dan berada di wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi. Kawasan seperti itu dinilai penting untuk didatangi karena menyediakan jumlah unit yang relatif besar sekaligus memiliki potensi permintaan dari masyarakat setempat. Peninjauan lapangan akan membantu mempertemukan masyarakat dengan rumah subsidi yang telah siap dan dapat dikenali secara langsung, bukan hanya melalui informasi administratif atau promosi.
