Jakarta | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta menemukan bahwa penipuan digital merupakan jenis hoaks yang paling sering dijumpai di ibu kota. Informasi tersebut disampaikan Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi, pada 3 November 2026. Temuan ini menunjukkan bahwa informasi menyesatkan tidak hanya beredar sebagai kabar palsu, tetapi juga kerap dirancang untuk mendorong warga mengambil tindakan tertentu. Dalam sejumlah kasus, pelaku memanfaatkan kepercayaan dan perhatian masyarakat agar korban menyerahkan data pribadi, mengakses tautan, atau melakukan transaksi yang merugikan.
Ragam modus penipuan dapat menjangkau warga melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk pesan singkat, aplikasi percakapan, media sosial, telepon, maupun laman daring. Isi pesan biasanya dibuat menyerupai pemberitahuan resmi, tawaran, atau informasi yang mendesak, sehingga penerima terdorong untuk segera merespons. Bentuknya dapat berubah mengikuti kebiasaan komunikasi masyarakat dan perkembangan teknologi. Karena itu, warga perlu menilai sumber informasi, memeriksa alamat atau identitas pengirim, serta memastikan kebenaran klaim melalui kanal resmi sebelum membagikan data atau mengikuti instruksi. Tautan yang tidak dikenal dan permintaan informasi sensitif patut dicermati.
Dominasi penipuan digital dalam temuan hoaks di Jakarta menegaskan bahwa kewaspadaan perlu dibangun secara bersama. Pemerintah dapat menyebarkan klarifikasi dan edukasi, sementara masyarakat berperan dengan tidak meneruskan informasi yang belum terverifikasi serta melaporkan indikasi penipuan melalui saluran yang tersedia. Keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, dan penyedia layanan digital juga dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai risiko di ruang daring. Upaya ini penting karena satu pesan dapat menyebar cepat dari satu pengguna ke pengguna lain. Dengan kebiasaan memeriksa informasi sebelum bertindak, warga dapat mengurangi peluang menjadi korban sekaligus membatasi penyebaran hoaks.
Marulina menyebut sejumlah bentuk penipuan digital yang ditemukan di Jakarta, dengan undangan palsu sebagai salah satu modus yang beredar. Pesan semacam ini disusun seolah-olah merupakan undangan yang dapat dipercaya, padahal penggunaannya berkaitan dengan upaya penipuan. Selain itu, terdapat phishing, yaitu praktik yang memanfaatkan komunikasi digital untuk mengelabui penerima. Kedua bentuk tersebut menunjukkan bahwa masyarakat perlu mencermati pesan yang diterima, terutama ketika informasi di dalamnya disampaikan dengan cara yang tampak meyakinkan.
Modus lain yang disebut Marulina adalah penyebaran informasi dengan mencatut nama pejabat atau orang lain. Nama tersebut digunakan tanpa dasar yang dapat memastikan bahwa informasi benar berasal dari pihak yang disebutkan. Pencatutan dapat membuat pesan tampak seolah-olah memiliki sumber yang jelas, sehingga penerima perlu berhati-hati sebelum mempercayai atau meneruskannya. Temuan ini menjadi bagian dari gambaran penipuan digital yang berkembang, bukan hanya melalui undangan palsu atau phishing, tetapi juga melalui penggunaan identitas pihak lain.
Di samping penipuan tersebut, hoaks mengenai program pemerintah juga banyak beredar. Isinya terutama berkaitan dengan bantuan sosial, kesehatan, dan kebencanaan. Topik-topik itu menjadi perhatian karena menyangkut informasi yang dibutuhkan masyarakat. Ketika informasi tentang program pemerintah disampaikan secara tidak benar, masyarakat dapat kesulitan membedakan keterangan yang dapat dipercaya dari kabar yang menyesatkan. Karena itu, peredaran hoaks pada bidang-bidang tersebut perlu dicermati sebagai bagian dari temuan yang disampaikan Marulina.
Ragam informasi yang ditemukan itu mencakup modus penipuan langsung dan hoaks yang mengatasnamakan program pemerintah. Undangan palsu, phishing, serta pencatutan nama pejabat atau orang lain memperlihatkan variasi cara pesan digital digunakan. Sementara itu, kabar mengenai bantuan sosial, kesehatan, dan kebencanaan menunjukkan bahwa hoaks juga beredar dengan membawa tema program publik. Temuan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi merugikan masyarakat. Penyebutan risiko ini menegaskan pentingnya kewaspadaan saat menerima informasi, tanpa mengubahnya menjadi klaim mengenai bentuk kerugian tertentu yang tidak disebutkan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong penguatan literasi digital sebagai upaya agar warga lebih cermat menerima dan menyebarkan informasi. Di tengah derasnya arus pesan melalui media sosial dan aplikasi percakapan, kemampuan memeriksa kebenaran kabar menjadi semakin penting. Warga perlu memahami bahwa informasi yang tampak meyakinkan belum tentu benar, sementara kabar bohong dapat memicu keresahan, menyesatkan masyarakat, dan mengganggu pelaksanaan program publik. Karena itu, edukasi tidak cukup hanya mengingatkan warga untuk berhati-hati, tetapi juga perlu membekali mereka dengan langkah praktis dalam menilai sebuah informasi.
Upaya tersebut dijalankan melalui kolaborasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta dengan perangkat kewilayahan. Lurah, pengurus RT dan RW, serta kader posyandu memiliki kedekatan dengan warga dan dapat menjadi penghubung untuk menyampaikan pesan secara langsung. Melalui jejaring ini, informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat diteruskan dengan lebih mudah dipahami, sekaligus disertai edukasi tentang cara mengantisipasi hoaks. Peran para penggerak di lingkungan setempat penting karena mereka dapat membantu menjawab pertanyaan warga, meluruskan kabar yang keliru, dan mendorong kebiasaan memeriksa sumber sebelum membagikan pesan.
Materi literasi digital dapat mengajak warga memeriksa asal-usul informasi, tanggal publikasi, bukti pendukung, serta kesesuaian isi dengan keterangan dari kanal resmi. Jika sebuah pesan memuat klaim yang mengundang kepanikan atau meminta tindakan segera, warga sebaiknya tidak langsung meneruskannya. Mereka dapat membandingkan informasi dengan sumber tepercaya atau meminta klarifikasi kepada pihak terkait. Pendekatan ini membantu masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar judul atau tangkapan layar yang beredar.
Edukasi juga menyasar lingkungan sekolah agar kebiasaan bermedia secara bijak tumbuh sejak dini. Siswa dapat diajak mengenali ciri informasi meragukan, memahami dampak penyebaran kabar palsu, dan berdiskusi tentang tanggung jawab saat menggunakan ruang digital. Dengan melibatkan sekolah dan lingkungan warga, penguatan literasi digital dapat menjangkau kelompok masyarakat yang beragam. Kolaborasi berkelanjutan pemerintah, pendidik, dan pengurus wilayah diharapkan membangun daya tahan warga terhadap hoaks sekaligus memperluas akses pada informasi pemerintah yang benar, jelas, dan mudah dipahami.
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan program duta antihoaks dengan melibatkan pelajar terpilih sebagai mitra untuk membantu menyebarkan informasi yang akurat kepada masyarakat. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kewaspadaan publik terhadap hoaks dan penipuan digital yang beredar di tengah masyarakat. Melalui pelibatan generasi muda, pemerintah berharap pesan mengenai pentingnya memeriksa kebenaran informasi dapat disampaikan secara lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Para pelajar yang dipilih diharapkan tidak hanya memahami cara mengenali informasi keliru, tetapi juga mampu meneruskan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada lingkungan mereka. Peran tersebut dipandang penting karena kabar palsu dapat menyebar cepat melalui berbagai kanal komunikasi dan berpotensi membingungkan warga.
Marulina menilai gaya komunikasi anak muda berpeluang lebih mudah diterima publik dibandingkan gaya komunikasi pemerintah. Kedekatan bahasa, pilihan saluran komunikasi, serta cara menyampaikan pesan yang terasa akrab dapat membantu informasi menjangkau kelompok masyarakat yang beragam. Dengan pendekatan tersebut, pelajar dapat menjadi penghubung sumber informasi resmi dan warga, terutama teman sebaya serta komunitas di sekitar mereka. Harapannya, pesan verifikasi tidak berhenti sebagai imbauan formal, melainkan menjadi kebiasaan yang dipahami dan diterapkan saat seseorang menerima atau hendak membagikan kabar. Meski demikian, peran para duta tetap diarahkan untuk menyampaikan informasi yang akurat, bukan menggantikan fungsi sumber resmi.
Para duta direncanakan menjadi mitra Diskominfotik selama satu tahun ke depan, sesuai keterangan yang diberikan. Dalam periode itu, mereka diharapkan mendukung penyebaran informasi yang benar dan membantu masyarakat lebih cermat menyikapi kabar yang beredar.
Baca juga: Bersama Kesbangpol, LDII mengintegrasikan pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, dan kecakapan digital untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat Jakarta | Taeyong NCT 127 Menyusuri Sisi Jakarta, dari JPO hingga Warung Kerek | Festival Olahraga Rakyat Jakarta 2026 Satukan Warga dalam Semangat Sportivitas
351 kunjungan
