Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah sedang memperbarui kebijakan devisa hasil ekspor (DHE). Pembaruan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mengatur kembali kebijakan terkait penerimaan devisa dari kegiatan ekspor. Aturan baru dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Dengan demikian, perubahan kebijakan ini memiliki waktu mulai penerapan yang telah ditetapkan, sementara pemerintah tengah mempersiapkan penyempurnaan aturan sebelum tanggal tersebut. Pernyataan itu menegaskan bahwa ketentuan DHE yang akan berlaku berbeda dari pengaturan sebelumnya, terutama dalam sasaran kebijakan mengenai penerimaan dolar Amerika Serikat dari hasil ekspor.
Menurut Suahasil, revisi dilakukan untuk mendorong konversi dolar Amerika Serikat yang diterima sebagai DHE dalam jumlah lebih tinggi. Fokus pembaruan tersebut adalah meningkatkan porsi dolar yang dikonversi, bukan sekadar mengumumkan perubahan administratif. Pemerintah mengaitkan langkah ini dengan upaya memperkuat pasar keuangan. Dalam konteks itu, kebijakan DHE dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat mendukung pengelolaan devisa hasil ekspor dan aktivitas di pasar keuangan. Namun, informasi yang disampaikan mengenai pembaruan ini belum memerinci mekanisme konversi, besaran yang diwajibkan, ataupun persyaratan khusus bagi eksportir.
Karena itu, rincian pelaksanaan aturan baru perlu merujuk pada ketentuan resmi yang akan berlaku, dan tidak sebaiknya diasumsikan sebelum pemerintah menyampaikan informasinya. Hal yang telah dinyatakan adalah jadwal penerapan mulai 1 Juni 2026 serta arah revisi untuk mendorong konversi dolar AS dari DHE dalam jumlah lebih tinggi. Perubahan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap cara devisa hasil ekspor dikelola dan kaitannya dengan penguatan pasar keuangan. Bagi pelaku usaha, perkembangan kebijakan tersebut menjadi informasi yang perlu dicermati menjelang tanggal pemberlakuan. Penjelasan lebih lanjut nantinya akan membantu memastikan bagaimana tujuan kebijakan diterapkan tanpa mengandalkan perkiraan tentang ketentuan yang belum diumumkan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa peningkatan konversi devisa hasil ekspor (DHE) diharapkan dapat memberi dukungan bagi sektor keuangan Indonesia. Harapan tersebut berkaitan dengan upaya agar lebih banyak dana hasil ekspor dikonversi ke rupiah dan masuk ke dalam aktivitas keuangan domestik. Dengan demikian, kebijakan DHE tidak hanya dipandang dari sisi pengelolaan penerimaan valuta asing, tetapi juga dari potensi kontribusinya terhadap pendalaman pasar keuangan nasional.
Menurut penjelasan Suahasil, konversi yang meningkat dapat memperluas ketersediaan dana di dalam negeri dan mendukung aktivitas pada pasar keuangan. Dampak yang diharapkan mencakup dukungan terhadap likuiditas serta kegiatan pembiayaan, meskipun hasil akhirnya bergantung pada respons pelaku usaha dan kondisi ekonomi. Perubahan aturan DHE menjadi salah satu langkah yang diarahkan untuk mendorong penggunaan dana ekspor di dalam sistem keuangan Indonesia. Namun, tujuan kebijakan tersebut perlu dibedakan dari kepastian hasil: kenaikan konversi tidak dengan sendirinya memastikan bahwa pasar akan menguat.
Keterangan itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada Selasa, 3 November 2026. Dalam konteks tersebut, penguatan sektor keuangan disebut sebagai sasaran yang diharapkan dari peningkatan konversi DHE, bukan sebagai dampak yang telah dipastikan terjadi. Perkembangan selanjutnya tetap perlu dicermati melalui realisasi konversi, kondisi likuiditas, serta dinamika pasar. Pelaku usaha juga memiliki pertimbangan operasional dan kebutuhan valuta asing masing-masing, sehingga respons terhadap aturan dapat berbeda. Karena itu, kontribusi DHE terhadap pasar keuangan akan bergantung pada implementasi kebijakan dan berbagai faktor lain yang memengaruhi perekonomian. Pernyataan Suahasil menempatkan kebijakan ini sebagai upaya untuk memperkuat dukungan dana domestik, sementara dampak konkretnya baru dapat dinilai seiring berjalannya waktu dan tersedianya data pelaksanaan. Pendekatan tersebut menekankan tujuan kebijakan tanpa menyamakan harapan dengan jaminan hasil pasar.Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa pemerintah akan mengubah ketentuan mengenai devisa hasil ekspor (DHE). Perubahan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan, sehingga rincian aturan yang akan disesuaikan belum dipastikan. Pemerintah, menurut Budi, juga akan melakukan sosialisasi setelah arah kebijakan dan ketentuan yang baru dipastikan. Langkah ini diperlukan agar pihak-pihak yang terkait memperoleh penjelasan mengenai perubahan sebelum aturan diterapkan.
Keterangan itu disampaikan Budi setelah menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa, 3 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa usulan perubahan selanjutnya masih akan dibicarakan oleh pemerintah. Dengan demikian, pernyataan mengenai perubahan DHE belum dapat dipahami sebagai penetapan final atas rumusan ataupun waktu pemberlakuan aturan baru.
Budi menegaskan bahwa usulan yang berkembang perlu dibahas lebih lanjut dan dipastikan kembali. Proses tersebut menjadi bagian penting sebelum pemerintah menyampaikan ketentuan secara resmi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sosialisasi nantinya diharapkan memberi pemahaman mengenai substansi aturan, pihak yang terdampak, serta hal-hal yang perlu disiapkan apabila perubahan telah ditetapkan. Namun, rincian mengenai materi sosialisasi maupun jadwal pelaksanaannya belum disampaikan dalam keterangan tersebut.
Perubahan kebijakan DHE menjadi perhatian karena ketentuan ini berkaitan dengan pengelolaan devisa hasil ekspor. Pemerintah sebelumnya mengaitkan penataan kebijakan tersebut dengan upaya mendorong penguatan pasar keuangan. Meski begitu, Budi belum merinci bagaimana usulan yang sedang dibahas akan memengaruhi pelaksanaan kewajiban eksportir atau mekanisme pengelolaan devisa. Informasi lebih lengkap baru dapat dinilai setelah pembahasan antarkementerian menghasilkan rumusan yang disepakati dan pemerintah mengumumkan detailnya.
Untuk saat ini, pelaku usaha sebaiknya mencermati pengumuman resmi pemerintah dan tidak menganggap usulan yang masih dibahas sebagai ketentuan yang sudah berlaku. Pemerintah akan menyampaikan sosialisasi agar pihak terkait dapat memahami perubahan setelah keputusan dipastikan. Pernyataan Budi menunjukkan bahwa proses penyesuaian aturan masih berjalan, sementara kepastian mengenai cakupan dan pelaksanaannya menunggu pembahasan lanjutan.
Budi menegaskan bahwa perubahan aturan mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) tidak berkaitan dengan rencana mulai beroperasinya PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) pada 1 Januari 2027. Kedua hal tersebut perlu dibedakan karena memiliki konteks pembahasan yang berlainan. Penyesuaian aturan DHE merupakan satu agenda, sedangkan tanggal operasional DSI adalah bagian dari rencana lembaga tersebut. Dengan demikian, perubahan ketentuan DHE tidak dapat dipahami sebagai langkah yang dibuat karena DSI akan mulai beroperasi pada tanggal tersebut.
Secara terpisah, rapat koordinasi terbatas membahas evaluasi kesiapan skema ekspor satu pintu melalui BUMN tersebut. Pembahasan itu berfokus pada hal-hal yang perlu ditinjau sebelum skema dijalankan, bukan pada alasan di balik perubahan aturan DHE. Skema ekspor satu pintu melalui DSI menjadi pokok evaluasi tersendiri, sehingga penyebutannya dalam rapat tidak mengubah penegasan bahwa kebijakan DHE dan operasionalisasi DSI bukan satu agenda yang sama. Pemisahan konteks ini penting agar publik tidak mengaitkan perubahan aturan dengan rencana operasional DSI tanpa dasar keterangan yang disampaikan.
Evaluasi yang dibahas mencakup kesiapan DSI sebagai pihak yang akan menjalankan skema serta kesiapan sistem yang telah dibuat untuk mendukung pelaksanaannya. Budi menekankan bahwa seluruh aspek tersebut perlu dipastikan aman. Penilaian terhadap kesiapan lembaga dan sistem merupakan bagian dari pemeriksaan sebelum penerapan skema, dan harus dilakukan secara cermat. Namun, keterangan yang tersedia tidak menyatakan hasil evaluasi tersebut, sehingga belum tepat untuk menyimpulkan bahwa DSI maupun sistemnya telah dinyatakan siap atau bahwa penerapan skema sudah dipastikan. Yang dapat ditegaskan adalah evaluasi mencakup kedua unsur itu, dengan aspek keamanan sebagai hal yang harus dipastikan. Karena itu, pembahasan kesiapan dalam rapat koordinasi terbatas sebaiknya dipahami sebagai proses penilaian, bukan sebagai pengumuman keputusan akhir ataupun penjelasan atas perubahan aturan DHE.
Baca juga: Komisi III DPR Dorong Pembenahan Polri dan Penguatan Pendekatan Humanis di Bawah Kapolri Suyudi | Tutup Acara Golf Tournament & UMKM Exhibition 2026 Bersama Menteri Koperasi RI, Bamsoet Dorong Perluasan Jejaring dan Pasar UMKM | Pemerintah RI Tawarkan 76 Proyek KPBU Rp1,13 Triliun, Ini Daftarnya
342 kunjungan
