Kota Among Tani | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengevaluasi secara menyeluruh pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul gugurnya enam petugas dan relawan saat menjalankan tugas pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Evaluasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keselamatan tim gabungan yang bekerja di lapangan sekaligus mencegah kejadian serupa terulang dalam penanganan kebakaran berikutnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa laporan dari wilayah terdampak akan ditelaah secara rinci. Menurut dia, informasi yang lengkap diperlukan agar proses evaluasi menghasilkan gambaran yang akurat dan rekomendasi yang tepat sasaran. BNPB, katanya, juga akan mengkaji penyebab peristiwa yang merenggut nyawa para petugas dan relawan tersebut.
Penelaahan itu akan mencakup informasi mengenai kondisi di lokasi, proses pemadaman, serta berbagai aspek operasi yang relevan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar untuk menilai apakah prosedur keselamatan dan koordinasi tim gabungan sudah berjalan dengan baik, sekaligus mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki. BNPB belum menyampaikan kesimpulan mengenai penyebab kejadian sebelum laporan dari wilayah terdampak ditelaah.
Peristiwa di TNBTS kembali menyoroti besarnya risiko yang dihadapi petugas dan relawan dalam penanganan karhutla. Kondisi lapangan dan perkembangan api dapat menghadirkan tantangan bagi tim yang bertugas, sehingga keselamatan personel perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan operasi. Evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting untuk memastikan pengalaman dari kejadian ini dapat digunakan dalam penyempurnaan penanganan ke depan.
BNPB akan menggunakan hasil kajian tersebut untuk memperkuat upaya perlindungan bagi personel yang terlibat dalam operasi kebakaran. Perbaikan pola kerja diharapkan tidak hanya mendukung efektivitas pemadaman, tetapi juga membantu tim mengenali risiko dan mengambil langkah pencegahan secara lebih terarah. Dengan menunggu hasil pemeriksaan laporan lapangan, BNPB berupaya menjaga agar evaluasi didasarkan pada informasi yang terverifikasi, bukan dugaan. Fokus utama proses ini adalah memahami penyebab kejadian, meningkatkan keselamatan tim gabungan, dan mencegah jatuhnya korban dalam penanganan karhutla selanjutnya.
Kristomei menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya enam orang yang terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Mereka adalah Suraji, Munawi, Hendra Rony Wagiyanata, Sukaris, Wisnu Yuda Pratama, dan Sefriel Ardiyansyah. Kepergian keenam petugas dan relawan tersebut menjadi kabar yang menyedihkan bagi pihak-pihak yang mengikuti penanganan kebakaran di kawasan itu.
Dalam pernyataan belasungkawa tersebut, Kristomei mengenang para korban sebagai orang-orang yang terlibat dalam upaya pemadaman. Duka disampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan serta pihak lain yang merasakan kehilangan. Keterangan mengenai nama-nama korban menegaskan bahwa enam orang telah meninggal dalam peristiwa yang berkaitan dengan penanganan karhutla di TNBTS. Masing-masing nama dicatat sebagai bagian dari kabar duka yang disampaikan setelah kejadian tersebut.
Suraji merupakan korban terakhir yang dilaporkan meninggal. Ia mengembuskan napas terakhir pada Kamis malam, 23 Oktober 2026, setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. Informasi tersebut melengkapi laporan mengenai meninggalnya lima orang lainnya yang juga terlibat dalam upaya pemadaman. Tidak ada rincian tambahan mengenai penyebab kematian Suraji dalam keterangan yang tersedia, sehingga informasi yang dapat disampaikan terbatas pada waktu wafat dan tempat ia menjalani perawatan.
Enam nama tersebut adalah Suraji, Munawi, Hendra Rony Wagiyanata, Sukaris, Wisnu Yuda Pratama, dan Sefriel Ardiyansyah. Penyebutan nama mereka menjadi bagian penting dari penyampaian kabar duka sekaligus penghormatan terhadap orang-orang yang terlibat dalam penanganan karhutla. Kristomei menyampaikan rasa kehilangan atas kepergian para korban, sementara keluarga dan rekan-rekan mereka menghadapi masa berduka. Peristiwa ini juga menjadi pengingat akan besarnya kehilangan yang dirasakan ketika petugas dan relawan yang terlibat dalam tugas pemadaman tidak kembali. Informasi yang tersedia mengenai para korban dalam bagian ini berfokus pada identitas mereka, ungkapan duka Kristomei, serta kabar meninggalnya Suraji setelah mendapat perawatan intensif di Surabaya.
Evaluasi menyeluruh yang disiapkan BNPB setelah enam petugas gugur saat menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) diharapkan menjadi dasar untuk memperkuat penanganan bencana ke depan. Hasil peninjauan tersebut akan digunakan untuk melihat kembali prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi aspek keselamatan kerja yang perlu mendapat perhatian lebih besar. Langkah ini penting agar pengalaman dari peristiwa tragis tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam operasi kebencanaan.
Penguatan keselamatan tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga dengan upaya memastikan setiap keputusan dan pelaksanaan tugas memperhatikan risiko yang dihadapi personel. Namun, BNPB belum merinci bentuk perubahan prosedur atau langkah teknis yang akan diterapkan. Karena itu, evaluasi perlu dipahami sebagai proses penelaahan terlebih dahulu, bukan pengumuman tentang kebijakan tertentu. Rekomendasi yang muncul dari proses tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pembenahan SOP dan penguatan perlindungan bagi tim yang bertugas dalam situasi berbahaya.
Pernyataan Kristomei bahwa tidak ada pihak yang menginginkan kabar duka dalam setiap upaya penanggulangan bencana menegaskan beratnya kehilangan yang dialami. Setiap operasi dilakukan untuk menangani keadaan darurat dan melindungi masyarakat, bukan untuk menempatkan petugas dalam bahaya yang tidak perlu. Namun, pekerjaan di lapangan dapat menghadirkan kondisi yang berisiko, sehingga evaluasi menjadi bagian penting dari tanggung jawab setelah insiden. Pernyataan tersebut juga mengingatkan bahwa di balik setiap operasi terdapat personel yang menjalankan tugas kemanusiaan dengan konsekuensi nyata bagi diri mereka dan keluarga.
Setelah enam petugas meninggal dunia, keselamatan personel menjadi perhatian utama BNPB dalam menyiapkan evaluasi. Fokus itu menunjukkan bahwa perlindungan terhadap mereka yang menangani bencana harus menjadi bagian penting dari kesiapan operasi mendatang. Dengan meninjau SOP dan memperkuat perhatian pada keselamatan kerja, BNPB dapat menggunakan temuan evaluasi sebagai pijakan untuk memperbaiki kesiapan tim. Rincian pembenahan tetap menunggu hasil penelaahan, sementara tujuan dasarnya jelas: mendukung penanganan bencana yang lebih memperhatikan keselamatan petugas tanpa mengabaikan kebutuhan respons di lapangan.
Desakan publik agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditetapkan sebagai bencana nasional menjadi perhatian setelah enam petugas meninggal saat menjalankan tugas. Menanggapi tuntutan tersebut, Kristomei menjelaskan bahwa penetapan status bencana tidak dilakukan semata-mata berdasarkan besarnya perhatian masyarakat atau dampak yang terlihat. Pemerintah mengacu pada ketentuan dan indikator yang berlaku untuk menilai tingkat kedaruratan secara menyeluruh. Karena itu, proses penentuan status memerlukan penilaian terhadap kondisi di lapangan serta kapasitas pemerintah yang bertanggung jawab menangani kejadian tersebut.
Sejumlah indikator menjadi bahan pertimbangan, lain luas wilayah yang terdampak, jumlah korban, dan besarnya dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan. Pemerintah juga melihat kemampuan daerah dalam melakukan penanganan, termasuk ketersediaan sumber daya dan langkah tanggap darurat yang dapat dikerahkan. Salah satu pertimbangan penting ialah adanya pernyataan resmi dari pemerintah daerah bahwa mereka tidak mampu menangani keadaan dengan kapasitas yang tersedia. Pernyataan dan penilaian tersebut menjadi bagian dari dasar untuk menentukan apakah status yang ditetapkan berada pada tingkat daerah atau perlu dinaikkan menjadi tingkat nasional.
Dengan demikian, penentuan status bencana harus mengikuti indikator regulasi, bukan hanya tuntutan atau persepsi mengenai skala kejadian. Mekanisme tersebut dimaksudkan agar keputusan memiliki dasar yang terukur dan sesuai dengan kondisi faktual. Namun, status administratif tidak seharusnya dipahami sebagai pembatas bagi upaya penanganan di lapangan.
Baca juga: Gerak Cepat TNI Bantu Tangani Dampak Banjir Bandang di Kabupaten Solok Sumbar | Tim Penyuluh Mabes TNI Edukasi Karhutla kepada Tomas dan LSM Samarinda Utara | Penggerebekan Sabu di Depok: Kejar-Kejaran Petugas dan Penangkapan Kurir
