Sukabumi – Rapat Paripurna DPRD Palabuhanratu Sukabumi menyetujui empat agenda penting pada Senin (16/11/2026). Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada pukul 07.30 WIB. Forum itu terbuka untuk umum dan membahas persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
Rapat Paripurna DPRD Palabuhanratu Sukabumi dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP. Ia didampingi Wakil Ketua II H. Usep. Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M. hadir bersama anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, serta tamu undangan lainnya. Agenda rapat mengacu pada jadwal hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah pada 30 Oktober 2026.
Empat agenda yang disetujui meliputi Propemperda Tahun 2027, Raperda tentang Desa, Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas APBD Tahun Anggaran 2027. Setelah itu, Sekretaris DPRD H. Wawan Godawan Saputra, S.IP., M.A.P. membacakan rancangan keputusan. Forum rapat kemudian menyatakan setuju. Bupati dan pimpinan DPRD lalu menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama.
Dua Raperda Disetujui Jadi Perda
Persetujuan dua raperda dituangkan dalam keputusan DPRD yang ditetapkan di Palabuhanratu pada 16 November 2026. Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026 berlaku untuk Raperda tentang Desa. Keputusan ini memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9991/HK.02.01/HUKHAM tanggal 19 Oktober 2026 perihal fasilitasi raperda, serta laporan Komisi I pada Rapat Paripurna 16 November 2026.
Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026 berlaku untuk Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016. Keputusan ini memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 10647/HK.02.01/HUKHAM tanggal 9 November 2026 perihal fasilitasi raperda, serta laporan Komisi I pada Rapat Paripurna 16 November 2026.
Kedua keputusan menyatakan raperda telah dibahas bersama antara DPRD dan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses selanjutnya diserahkan kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat guna memperoleh nomor register.
Propemperda 2027 Memuat Sembilan Raperda
Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Bayu Permana, melaporkan Propemperda 2027. Program ini ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026 tanggal 16 November 2026. Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan perda yang disusun terencana, terpadu, dan sistematis.
Propemperda 2027 memuat sembilan raperda. Rinciannya terdiri dari lima prakarsa DPRD dan empat prakarsa Pemerintah Daerah. Delapan raperda berstatus baru dan seluruhnya dijadwalkan dibahas pada 2027.
Prakarsa DPRD meliputi Raperda Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Raperda Tata Kelola, Penyehatan, dan Penguatan Peran BUMD, Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S), Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Raperda Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Prakarsa Pemerintah Daerah meliputi Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, Raperda Perubahan APBD 2027, Raperda APBD 2028, serta Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Target penyampaian meliputi empat raperda pada Triwulan II, empat pada Triwulan III, dan satu pada Triwulan IV.
Sementara itu, Juru bicara Komisi I, H. Iwan Ridwan, M.Pd, menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016. Pimpinan Badan Anggaran melaporkan DPRD telah menerima Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.656-BPKAD/2026 tanggal 4 November 2026 tentang hasil evaluasi Raperda APBD 2027. Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahasnya pada 12 November 2026 untuk menyempurnakan kedua rancangan sesuai arahan Gubernur.
Dalam sambutan dan pendapat akhirnya, Bupati Asep Japar menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas pembahasan tiga raperda, yaitu APBD 2027, Desa, dan Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016.
Bupati menjelaskan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan seluruh dokumen sebagai bahan evaluasi Gubernur. Hasil evaluasi dibahas dan disepakati bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, lalu menjadi dasar Keputusan Pimpinan DPRD tentang persetujuan penyempurnaan, sehingga penetapan APBD 2027 dapat dilakukan.
Bupati berharap perda tentang Desa membuat tata kelola pemerintahan desa lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, perda tersebut menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah desa untuk berinovasi, menggali potensi lokal, dan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Bupati juga mengapresiasi Komisi I yang menyepakati Raperda Perubahan Keempat Perda Perangkat Daerah pada pembicaraan Tingkat I maupun Tingkat II. Raperda ini mengubah Pasal 4 Perda Nomor 7 Tahun 2016, yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2024, dengan substansi perubahan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A.
Menurut Bupati, perubahan itu mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan tata ruang. Perubahan itu juga meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperjelas pemisahan fungsi agar tiap rumpun pekerjaan dikelola lebih fokus dan profesional.
Bupati berharap kebijakan yang disetujui hari itu memberi manfaat nyata bagi pembangunan demi mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah), serta kerja sama Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai mitra terus terjalin baik.
0 kunjungan