Jakarta | Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menyiapkan pengembangan teknologi untuk memperkirakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut, hingga tiga hari sebelum kejadian. Kemampuan ini diharapkan memberi waktu lebih panjang bagi pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan langkah pencegahan sebelum api muncul atau meluas. Pendekatan tersebut menempatkan informasi dini sebagai bagian penting dari upaya melindungi ekosistem gambut dan wilayah sekitarnya.
Rencana pemantauan yang dibangun tidak hanya bertujuan mengetahui kondisi lapangan pada saat tertentu. Sistem yang dikembangkan juga diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan, menganalisis faktor pemicu, serta memperkirakan tingkat potensi kebakaran. Dengan menggabungkan pemahaman terhadap situasi dan kemungkinan perkembangannya, petugas dapat menentukan lokasi yang memerlukan perhatian lebih cepat. Informasi tersebut juga dapat mendukung penyusunan langkah mitigasi yang sesuai dengan kondisi setempat, alih-alih menunggu sampai kebakaran terjadi dan penanganan darurat diperlukan.
Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menyampaikan bahwa kemampuan memprediksi karhutla hingga tiga hari untuk seluruh wilayah Indonesia belum tersedia. Namun, menurutnya, teknologi yang telah dikembangkan oleh berbagai pihak dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya tersebut. Pernyataan itu disampaikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/10). Pemanfaatan teknologi yang sudah ada dapat menjadi salah satu pijakan untuk memperluas pemantauan dan memperkuat analisis risiko, sambil mengembangkan kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasional.
Prediksi dini diharapkan membantu mengubah pola kerja dari sekadar merespons laporan kejadian menjadi mengantisipasi ancaman. Ketika potensi kebakaran terdeteksi lebih awal, pihak berwenang dapat memeriksa kondisi rawan, menelusuri penyebab yang mungkin berperan, dan menyiapkan tindakan pencegahan. Di kawasan gambut, langkah cepat menjadi penting karena kebakaran dapat berkembang dan menimbulkan dampak luas. Karena itu, pengembangan sistem perlu didukung pemantauan yang konsisten, analisis yang dapat digunakan, serta koordinasi antarpihak. Teknologi tidak menggantikan tindakan lapangan, tetapi dapat membantu menentukan kapan dan di mana sumber daya mitigasi perlu diarahkan. Dengan begitu, informasi prediktif berpeluang memperkuat kesiapsiagaan sebelum api meluas.
Pengembangan prediksi dini kebakaran hutan dan lahan gambut membutuhkan data pemantauan yang terhubung dan dapat digunakan untuk membaca perubahan risiko secara berkala. BPGMN menyiapkan pemanfaatan sistem pemantauan dari sejumlah pihak, termasuk kepolisian daerah, agar informasi lapangan dapat mendukung analisis dan respons yang lebih cepat. Lembaga tersebut juga telah mengidentifikasi beberapa pengembang teknologi prediksi kebakaran yang berpotensi membantu penyusunan sistem peringatan. Kolaborasi ini penting karena kondisi gambut, cuaca, dan aktivitas di suatu wilayah dapat berubah, sementara keputusan pencegahan perlu dibuat berdasarkan gambaran yang memadai.
Salah satu indikator penting dalam pemantauan adalah tinggi muka air gambut. Ketika muka air berada di bawah 40 sentimeter, tindakan pengurangan risiko perlu segera dilakukan untuk mencegah gambut mengering dan menjadi lebih mudah terbakar. Namun, angka tersebut perlu dibaca bersama informasi kondisi lahan setempat, bukan sebagai satu-satunya ukuran risiko. Karena itu, pemetaan gambut secara terperinci di seluruh Indonesia diperlukan untuk mengetahui kondisi tiap wilayah, mengidentifikasi area rentan, serta menentukan lokasi yang memerlukan sekat kanal. Data yang lebih rinci dapat membantu pemerintah dan pihak terkait menetapkan prioritas intervensi tata air, termasuk lokasi yang perlu dipulihkan atau dipantau lebih intensif.
Proyeksi risiko juga berguna untuk menyiapkan perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan. Dengan mengetahui kemungkinan lokasi dan tingkat ancaman, pemerintah dapat merencanakan langkah mitigasi sebelum keadaan memburuk, bukan hanya merespons setelah kebakaran terjadi. Persiapan tersebut mencakup penentuan lokasi aman, penyediaan jalur dan mekanisme evakuasi, serta pengaturan koordinasi agar warga memperoleh arahan yang jelas. Sriyanto menyampaikan bahwa proyeksi dapat membantu pemerintah menentukan tempat yang aman dan cara evakuasi bagi masyarakat di wilayah berisiko. Dengan demikian, pemantauan, indikator muka air, pemetaan gambut, dan perencanaan evakuasi saling melengkapi dalam mengurangi dampak karhutla terhadap lingkungan maupun keselamatan warga.
Kepala BPGMN Setyawan Pudyatmoko menyoroti perubahan kondisi gambut sebagai persoalan mendasar dalam pengelolaan lahan rawan kebakaran. Gambut yang semestinya berada dalam keadaan basah dan lembap dapat berubah menjadi kering ketika tata airnya terganggu. Saat kandungan air berkurang, lapisan gambut lebih mudah kehilangan kelembapan, terutama ketika curah hujan menurun. Perubahan tersebut meningkatkan kerentanan kawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan, atau karhutla, pada musim kemarau. Karena itu, menjaga air tetap berada di dalam ekosistem gambut menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.
Salah satu faktor yang disoroti Setyawan ialah keberadaan kanal yang mengalirkan air keluar dari kawasan gambut. Dampaknya perlu diperhatikan secara khusus apabila kanal melintasi kubah gambut, bentang alam yang berperan menyimpan cadangan air dan membantu menopang kondisi basah di sekitarnya. Jika air terus dialirkan keluar, simpanan yang seharusnya menjadi sumber air kawasan dapat terkuras. Setyawan menjelaskan bahwa kanal pada kubah gambut berpotensi menguras cadangan air yang semestinya berfungsi menjaga ketersediaan air bagi kawasan.
Risiko itu berlanjut ketika musim kemarau tiba. Dengan persediaan air yang telah berkurang, gambut lebih cepat mengering dan kelembapannya semakin sulit dipertahankan. Lahan kering kemudian menjadi lebih rentan terbakar, sehingga gangguan tata air dapat memperbesar ancaman karhutla. Penanganannya tidak hanya berkaitan dengan pemadaman ketika api muncul, tetapi juga dengan mengenali jalur keluarnya air dan memulihkan kemampuan gambut untuk menyimpan kelembapan. Langkah ini memerlukan pemahaman terhadap lokasi kanal dan kaitannya dengan kondisi hidrologis masing-masing kawasan.
Untuk mendukung perbaikan tata air, BPGMN merencanakan pemetaan kanal di wilayah gambut. Pemetaan tersebut dapat membantu mengidentifikasi jaringan saluran yang mengalirkan air keluar, termasuk kanal di area kubah yang penting bagi penyimpanan air. Setelah lokasi dan kondisi kanal diketahui, sekat kanal dapat dibangun untuk memperlambat aliran air keluar. Upaya ini ditujukan agar air tertahan lebih lama dan kelembapan gambut tetap terjaga. Dengan demikian, pemetaan dan pembangunan sekat menjadi bagian dari langkah pencegahan yang diarahkan pada penyebab kekeringan, sekaligus mendukung kesiapan kawasan menghadapi musim kemarau dan mengurangi kerentanan terhadap karhutla.
BPGMN merencanakan pengelolaan gambut dengan melibatkan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan. Pelibatan warga diperlukan agar upaya pencegahan kebakaran sesuai dengan keadaan setempat sekaligus dapat dijalankan secara berkelanjutan. Masyarakat dapat berperan dalam mengenali kondisi lahan, menyampaikan perubahan yang terjadi, dan mendukung perbaikan tata air maupun pemulihan vegetasi. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan ekosistem tidak hanya bergantung pada kebijakan dan kegiatan pemerintah, tetapi juga bertumpu pada pengetahuan serta partisipasi warga.
Dalam mendorong mata pencaharian yang sejalan dengan karakter lahan gambut, BPGMN turut mengarahkan perhatian pada budidaya komoditas yang tidak memerlukan banyak air. Sagu, jelutung, dan nanas menjadi contoh tanaman yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan usaha masyarakat. Pilihan komoditas perlu disesuaikan dengan kondisi setempat dan dikelola dengan cara yang tidak memperburuk kerusakan gambut. Setyawan menekankan bahwa pencegahan kebakaran harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi. Langkah perlindungan, menurutnya, tidak seharusnya menghilangkan sumber penghidupan warga; karena itu, upaya mengurangi risiko kebakaran perlu berjalan beriringan dengan pilihan ekonomi yang layak.
Perencanaan pencegahan juga membutuhkan pemodelan ilmiah untuk memperkirakan kapan dan di mana kekeringan berpotensi terjadi. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memetakan risiko kebakaran secara lebih terarah, sehingga tindakan antisipasi bisa diprioritaskan berdasarkan lokasi dan waktu yang membutuhkan perhatian.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Siang Hingga Dini Hari, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Terus Bergerak, Terjang Padamkan Api di Lahan Gambut | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
