Jakarta | Pengamat politik Boni Hargens menyoroti munculnya gelombang oposisi jalanan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pandangan itu disampaikan dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “730 Hari Pemerintahan, Suara dan Harapan”, yang disiarkan pada Selasa, 20 Oktober 2026. Dalam pembahasannya, Boni memakai istilah oposisi jalanan untuk menggambarkan aktivitas politik yang berlangsung di luar lembaga perwakilan. Istilah tersebut tidak hanya merujuk pada demonstrasi atau aksi langsung, tetapi juga mencakup gerakan dan ekspresi oposisi melalui media sosial.
Penggunaan istilah itu menandai bentuk kritik yang beragam, baik di ruang digital maupun di dunia nyata. Media sosial memungkinkan warga menyampaikan pendapat, menyebarkan kritik, dan merespons kebijakan secara cepat. Sementara itu, aksi langsung menghadirkan suara penentangan melalui kegiatan publik. Keduanya termasuk dalam pengertian oposisi nonparlemen yang disampaikan Boni. Dengan demikian, oposisi jalanan tidak semata-mata dapat dipahami sebagai demonstrasi fisik, melainkan sebagai rangkaian ekspresi politik di luar parlemen. Beragam saluran tersebut memperlihatkan bagaimana kritik dapat muncul dan berkembang di tengah masyarakat.
Pengamatan Boni menempatkan gelombang tersebut dalam konteks dua tahun awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Istilah oposisi jalanan menjadi cara untuk menjelaskan keberadaan suara kritis yang mengambil jalur di luar mekanisme parlemen. Dalam forum yang mengangkat suara dan harapan selama 730 hari pemerintahan, pembahasan ini memberi perhatian pada hubungan ekspresi publik dan ruang politik formal. Gerakan nonparlemen dapat hadir melalui percakapan di internet maupun kegiatan di ruang publik, dengan bentuk dan jangkauan yang berbeda. Karena itu, penyebutan oposisi jalanan mencakup spektrum kegiatan yang luas, bukan satu organisasi atau satu bentuk aksi tertentu. Penekanan Boni adalah pada kemunculan serta kanal-kanal oposisi tersebut selama periode pemerintahan yang dibahas dalam program itu.
Boni Hargens menilai terbatasnya ruang bagi suara kritis di parlemen berkaitan dengan munculnya aspirasi yang disampaikan melalui oposisi jalanan. Dalam pandangannya, ketika kritik tidak memperoleh ruang yang memadai di lembaga perwakilan, sebagian masyarakat dapat memilih menyuarakan keberatan dan tuntutan di luar parlemen. Penilaian itu menempatkan aksi jalanan sebagai saluran bagi aspirasi yang dirasakan belum tertampung dalam pembahasan politik formal. Boni menyoroti hubungan ketersediaan ruang kritik di parlemen dan pilihan sebagian warga untuk bergerak di luar lembaga tersebut. Dengan demikian, perhatian utamanya tertuju pada bagaimana suara kritis memperoleh tempat untuk disampaikan, bukan pada penilaian terhadap seluruh bentuk gerakan atau seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.
Menurut Boni, terbatasnya kesempatan menyampaikan kritik melalui parlemen dapat mendorong sebagian aspirasi mengambil jalur oposisi jalanan. Ia melihat keadaan ini sebagai persoalan ruang bagi suara yang berbeda di dalam proses politik. Ketika ruang tersebut dirasakan sempit, penyampaian aspirasi di luar parlemen menjadi salah satu bentuk yang muncul. Pandangan Boni tidak menyatakan bahwa semua kritik pasti berpindah ke jalan, melainkan menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat dalam kondisi ruang kritik yang terbatas. Karena itu, ia mengaitkan keberadaan oposisi jalanan dengan kebutuhan agar aspirasi kritis dapat disuarakan. Penekanannya berada pada keterbatasan ruang parlemen sebagaimana ia amati dan dampaknya terhadap saluran penyampaian aspirasi, tanpa memperluasnya menjadi klaim tentang sebab lain yang tidak disebutkan.
Boni juga menyampaikan kekhawatiran bahwa gerakan tersebut dapat terus berkembang apabila tidak ditemukan titik temu. Dalam pandangannya, tanpa ruang perjumpaan atau kesepahaman, perkembangan oposisi jalanan berisiko berlangsung tanpa arah penyelesaian yang jelas. Kekhawatiran itu menegaskan pentingnya menemukan titik temu, tetapi tidak merinci bentuk atau pihak yang harus mewujudkannya. Ia tidak menyimpulkan bahwa penyelesaian tertentu telah terjadi, maupun memastikan bagaimana gerakan itu akan berkembang. Yang disampaikan adalah kemungkinan bahwa aspirasi di luar parlemen terus bergerak ketika ruang kritik terbatas dan kesepakatan belum ditemukan. Dengan demikian, sorotan Boni mencakup dua hal: keterbatasan saluran kritik di parlemen dan perlunya titik temu agar gerakan tidak berlanjut tanpa arah penyelesaian yang jelas. Keduanya merupakan penilaian dan kekhawatiran yang ia kemukakan.
Di tengah sorotan terhadap terbatasnya ruang kritik di parlemen dan menguatnya oposisi jalanan, Boni Hargens juga menyampaikan penilaian yang lebih optimistis mengenai cara pemerintah mengelola dinamika politik. Ia mengapresiasi kemampuan pemerintah menghadapi gejolak politik selama dua tahun terakhir. Menurut Boni, berbagai tekanan dan perubahan situasi tersebut tidak serta-merta menghambat jalannya pemerintahan. Penilaian ini menunjukkan bahwa, baginya, stabilitas politik tetap dapat dijaga melalui pengelolaan hubungan antarkekuatan yang berjalan dengan baik, meskipun kritik terhadap kondisi demokrasi dan ruang pengawasan tetap menjadi bagian penting dalam perbincangan publik.
Boni menilai hubungan politik di parlemen dikelola secara efektif dan efisien. Dalam pandangannya, komunikasi serta koordinasi di pihak-pihak yang terlibat membuat proses politik dapat berlangsung tanpa berlarut-larut. Ia juga melihat proses legislasi relatif cepat dan lancar. Pernyataan tersebut merupakan evaluasi Boni atas kinerja politik dan parlemen, bukan gambaran bahwa semua rancangan undang-undang selalu berjalan tanpa perdebatan atau hambatan. Namun, ia menilai bahwa mekanisme yang ada mampu membantu mendorong pembahasan dan pengambilan keputusan secara lebih teratur. Dalam kerangka itu, kelancaran legislasi menjadi salah satu indikator yang ia gunakan untuk menjelaskan efektivitas hubungan politik di parlemen.
Secara khusus, Boni menilai peran tokoh Gerindra, Dasco, signifikan dalam dinamika tersebut. Ia mengaitkan kontribusi Dasco dengan kemampuan menjaga komunikasi politik dan membantu proses legislasi bergerak. Sebagai contoh, Boni menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurut perkiraannya, rancangan itu dapat menjadi undang-undang pada Desember. Perkiraan tersebut perlu dipahami sebagai prediksi atau penilaian Boni, bukan kepastian mengenai jadwal maupun hasil pembahasan. Contoh ini memperlihatkan alasan di balik optimisme yang ia sampaikan: ia melihat adanya peluang bagi agenda legislasi untuk maju relatif cepat ketika hubungan politik terkelola dengan efektif. Meski begitu, perkembangan RUU tetap bergantung pada proses pembahasan dan keputusan lembaga terkait.
Dalam pandangan Boni Hargens, besarnya konsentrasi kekuatan politik di parlemen dapat mempersempit ruang bagi kelompok oposisi untuk menyampaikan kritik melalui lembaga formal. Ketika kekuatan politik terkumpul pada pihak-pihak yang dominan, suara yang berbeda berisiko memiliki pengaruh terbatas dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Boni menyoroti keadaan itu sebagai persoalan dalam kehidupan politik, terutama ketika parlemen diharapkan menjadi tempat berbagai kepentingan masyarakat dipertemukan. Catatan tersebut menunjukkan sisi pesimistis dari penilaiannya: keberadaan lembaga perwakilan belum tentu dengan sendirinya memberi ruang yang cukup bagi seluruh pandangan, termasuk suara yang mengkritik arah kebijakan atau keputusan pemerintah.
Terbatasnya ruang kritik di parlemen, menurut Boni, berkaitan dengan risiko bahwa aspirasi sebagian masyarakat tidak terakomodasi secara memadai melalui jalur politik formal. Kelompok yang merasa pandangannya tidak memperoleh tempat dalam proses perwakilan dapat menghadapi kesulitan untuk menyuarakan keberatan melalui mekanisme yang tersedia di dalam lembaga. Dalam situasi semacam itu, kritik bukan berarti lenyap, tetapi berpotensi mencari saluran lain di luar parlemen. Boni menggambarkan kemungkinan tersebut sebagai pergeseran menuju oposisi jalanan, yakni ketika ekspresi politik dan penyampaian tuntutan berlangsung di ruang publik. Penekanan ini merupakan pembacaan atas hubungan konfigurasi kekuatan di parlemen dan pilihan saluran bagi suara kritis.
Dengan demikian, istilah oposisi jalanan dalam uraian Boni merujuk pada konsekuensi yang mungkin muncul ketika jalur formal dinilai tidak cukup menampung kritik maupun aspirasi.
Baca juga: Persetujuan Gerindra Terhadap Ambang Batas Parlemen dalam Revisi UU Pemilu
