Batam | Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong Batam, Karimun, dan Bintan di Kepulauan Riau untuk dikembangkan sebagai hub pusat data baru. Rencana tersebut menempatkan kawasan strategis ini sebagai bagian dari upaya Indonesia memperkuat kapasitas infrastruktur digital dan menarik investasi di sektor teknologi. Gagasan itu disampaikan Bahlil dalam acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar pada Senin, 19 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti peluang Kepulauan Riau untuk menopang kebutuhan komputasi yang terus meningkat di tingkat regional. Penyiapan kawasan sebagai pusat data juga dipandang dapat memperluas peran Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital, dengan memanfaatkan posisi geografis serta kedekatan kawasan terhadap pasar utama.
Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah perkembangan ekosistem digital Asia Tenggara. Pusat data menjadi infrastruktur penting bagi penyimpanan dan pengolahan informasi, layanan komputasi awan, serta beragam aplikasi digital. Ketersediaan fasilitas tersebut dapat mendukung perusahaan yang membutuhkan kapasitas pemrosesan data berkelanjutan dan lokasi yang terhubung dengan jaringan regional. Dengan mendorong pengembangan di Batam, Karimun, dan Bintan, pemerintah mengisyaratkan ambisi untuk mengambil peran lebih besar dalam penyediaan infrastruktur bagi pelaku usaha dan layanan digital. Rencana ini juga dapat melengkapi ekosistem yang telah tumbuh di Singapura dan Malaysia, dua negara yang berperan penting dalam lanskap pusat data kawasan. Kehadiran lokasi baru di Indonesia berpotensi menambah pilihan bagi perusahaan yang mempertimbangkan kebutuhan dan sebaran infrastrukturnya.
Kepulauan Riau memiliki posisi yang relevan dalam pembahasan tersebut karena terletak dekat dengan pusat-pusat ekonomi regional, termasuk Singapura dan Malaysia. Kedekatan itu dapat menjadi pertimbangan bagi konektivitas dan hubungan operasional, meskipun pengembangan pusat data tetap memerlukan perencanaan menyeluruh. Penyiapan kawasan sebagai hub baru perlu ditopang oleh pasokan energi yang andal, jaringan telekomunikasi berkapasitas tinggi, serta kepastian tata ruang dan regulasi. Ketersediaan lahan, kesiapan tenaga kerja, dan dampak lingkungan juga menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan. Rencana yang dipaparkan Bahlil memberi arah bagi pengembangan, tetapi realisasinya akan bergantung pada koordinasi pemerintah, kesiapan infrastruktur, dan minat investasi. Apabila berbagai kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, Batam, Karimun, dan Bintan berpeluang melengkapi pusat-pusat digital regional dan memperkuat keterlibatan Indonesia dalam ekosistem tersebut.
Proyeksi pengembangan pusat data nasional menunjukkan kebutuhan tambahan listrik dapat mencapai 20 gigawatt, atau sekitar 20.000 megawatt. Besaran tersebut setara dengan kurang lebih 20 persen dari total kapasitas listrik yang tersedia saat ini. Angka ini perlu dipahami sebagai perkiraan kebutuhan tambahan untuk mendukung pengembangan pusat data ke depan, bukan sebagai konsumsi listrik pusat data yang sudah beroperasi. Perbedaan itu penting agar proyeksi tidak disalahartikan sebagai penggunaan aktual saat ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan listrik tersebut sangat besar. Skala permintaan itu menuntut perencanaan pasokan yang matang, termasuk kesiapan pembangkit, jaringan transmisi, dan distribusi di wilayah yang menjadi tujuan investasi. Pasokan harus mampu mengikuti pertumbuhan kapasitas pusat data tanpa mengabaikan kebutuhan listrik rumah tangga, industri, maupun sektor pelayanan publik. Karena pengembangan fasilitas berlangsung bertahap, penyediaan energi juga perlu diselaraskan dengan jadwal pembangunan serta proyeksi kebutuhan setiap kawasan.
Salah satu pendorong utama peningkatan kebutuhan infrastruktur adalah perkembangan kecerdasan buatan yang berlangsung pesat. Penggunaan AI memerlukan kapasitas komputasi dan penyimpanan data yang semakin besar, sehingga pusat data membutuhkan energi dalam jumlah signifikan dan pasokan yang andal. Karena itu, penentuan lokasi tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan. Pengelola juga memerlukan kepastian pasokan air untuk mendukung operasional dan sistem pendinginan, serta jaringan serat optik yang stabil agar pertukaran data dapat berlangsung cepat dan konsisten. Lokasi yang siap dikembangkan, dengan akses terhadap infrastruktur dasar dan kepastian tata ruang, turut menjadi prasyarat penting. Ketersediaan seluruh unsur tersebut akan memengaruhi kelayakan investasi dan kemampuan fasilitas beroperasi secara berkelanjutan. Bagi Batam, Karimun, dan Bintan, kesiapan energi, air, konektivitas, dan lahan menjadi bagian penting dari upaya membangun kawasan pusat data yang kompetitif. Perencanaan sejak awal dapat membantu memastikan ekspansi kapasitas berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat dan keandalan sistem kelistrikan regional.
Batam, Karimun, dan Bintan dinilai memiliki sejumlah prasyarat untuk dikembangkan sebagai kawasan pusat data. Bahlil menyoroti ketersediaan air yang memadai sebagai salah satu faktor penting, mengingat pusat data membutuhkan pasokan air untuk mendukung sistem pendinginan dan operasional fasilitas. Ketersediaan sumber daya tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi investasi, bersama kesiapan infrastruktur dan pasokan listrik yang andal.
Ketiga wilayah itu juga memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan Jawa dan Bali. Kondisi ini dinilai membuka ruang lebih luas untuk perencanaan kawasan industri dan infrastruktur pendukung, dengan kebutuhan lahan yang besar. Pengembangan tetap perlu memperhatikan tata ruang, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat setempat agar pembangunan dapat berlangsung secara terencana dan memberi manfaat jangka panjang.
Selain itu, peluang pengembangan energi terbarukan menjadi keunggulan yang dapat mendukung kebutuhan listrik pusat data. Ketersediaan energi bersih relevan bagi perusahaan teknologi yang berupaya menekan emisi dari operasionalnya. Kombinasi lokasi, sumber daya, dan potensi energi tersebut dapat memperkuat daya tarik Batam, Karimun, dan Bintan, meskipun realisasinya akan bergantung pada pembangunan infrastruktur serta kepastian pasokan energi.
Perkembangan konkret di Batam terlihat dari kesepakatan pasokan listrik untuk mendukung investasi pusat data. Pada April 2026, PLN Batam dan PT Digitalland Service One (DayOne) menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan kapasitas kontrak sebesar 511 megavolt ampere, setara dengan 450 megawatt. Kesepakatan ini menunjukkan besarnya kebutuhan daya yang perlu dipenuhi untuk mengoperasikan fasilitas pusat data berskala besar.
Pada waktu yang sama, BP Batam dan PLN Batam menyepakati nota kesepahaman untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung berkapasitas 200 megawatt-peak. Rencana tersebut berpotensi menambah pilihan pasokan energi terbarukan di Batam dan melengkapi upaya pemenuhan kebutuhan listrik kawasan. Kedua kesepakatan ini menjadi bagian penting dari persiapan investasi, tetapi kapasitas dan rencana yang diumumkan tetap perlu ditindaklanjuti melalui pembangunan dan pengoperasian sesuai tahapan yang disepakati.
Bahlil menilai ketersediaan energi bersih dapat menjadi daya tarik penting bagi investor yang mempertimbangkan pembangunan pusat data di Batam, Karimun, dan Bintan. Pusat data membutuhkan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan, sehingga kemampuan menyediakan energi dengan emisi lebih rendah dapat memperkuat daya saing kawasan tersebut. Menurutnya, pemanfaatan energi baru terbarukan bukan hanya mendukung kebutuhan industri, tetapi juga membuka peluang bisnis baru. Peluang itu dapat tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan listrik dari kegiatan digital dan minat pelaku usaha terhadap sumber energi yang lebih bersih.
Pemerintah merencanakan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS hingga kapasitas 100 gigawatt-peak. Rencana tersebut berkaitan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt. Dengan pengembangan pembangkit serta fasilitas penyimpanan, pemerintah berupaya menyelaraskan ketersediaan energi dengan kebutuhan kawasan industri dan pusat data. Skala dan waktu penyediaan pasokan, menurut arah rencana itu, perlu memperhatikan kebutuhan calon pengguna agar pengembangan infrastruktur energi dapat mendukung investasi yang benar-benar direncanakan.
Untuk mengatur penyediaan tersebut, pemerintah meminta calon investor menyampaikan peta rencana lokasi secara jelas.
Baca juga: Lanud Sjamsudin Noor Kerahkan Tangki Portable dan Gambut Injection di Kawasan Ring I Bandara Sjamsudin Noor Atasi Titik Api Karhutla | Kebakaran Melanda Kawasan Gudang di Kosambi
