JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan sinyal mengenai sejumlah inisiatif baru yang sedang disiapkan pemerintah untuk mendukung dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober.
Dradjad mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha. Namun, ia belum memerinci bentuk maupun cakupan inisiatif tersebut. Pemerintah masih menunggu waktu yang tepat sebelum menyampaikan informasi lebih lanjut kepada publik dan dunia usaha.
Meski demikian, pemerintah belum menyampaikan rincian mengenai program, mekanisme pelaksanaan, ataupun sektor yang akan menjadi sasaran. Karena itu, pelaku usaha masih perlu menunggu pengumuman resmi terkait substansi kebijakan tersebut. Dradjad tidak menyebutkan detail tambahan mengenai inisiatif yang dimaksud, sehingga informasi yang tersedia sejauh ini masih terbatas pada sinyal mengenai adanya langkah baru yang tengah dipersiapkan.
Penyampaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga momentum dukungan terhadap aktivitas bisnis, sekaligus memastikan setiap kebijakan diumumkan pada waktu dan melalui kewenangan yang sesuai. Rincian lebih lanjut mengenai inisiatif yang disebutkan Dradjad diharapkan dapat disampaikan setelah pemerintah menyelesaikan persiapan internal dan menentukan waktu pengumuman yang tepat.
Dradjad mengimbau kalangan usaha untuk terus membangun komunikasi dan berinteraksi dengan pemerintah, terutama ketika pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan baru. Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha diperlukan agar dunia usaha dapat memahami arah perubahan sejak awal, menyampaikan masukan berdasarkan kondisi di lapangan, serta menyiapkan langkah penyesuaian yang diperlukan. Komunikasi yang berjalan secara aktif juga dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi pembuat kebijakan dan perusahaan di berbagai sektor.
Ia mengingatkan bahwa pelaku usaha tidak seharusnya menunggu hingga kebijakan resmi diberlakukan untuk mulai mencari informasi. Jika tidak mengikuti perkembangan dan tidak berkomunikasi dengan pemerintah, perusahaan berisiko tertinggal ketika kebijakan baru mulai dijalankan. “Jangan sampai ketinggalan kereta,” ujar Dradjad. Ia juga mengajak dunia usaha untuk selalu engage dengan pemerintah, sehingga setiap perkembangan dapat diikuti secara lebih cepat dan dipahami dalam konteks yang tepat. Menurutnya, hubungan yang terbuka pemerintah dan pelaku usaha penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.
Setelah acara, Dradjad kembali ditanya mengenai inisiatif yang dimaksud dalam penjelasannya. Namun, ia belum memaparkan bentuk, cakupan, maupun isi kebijakan tersebut. Dradjad hanya menyatakan bahwa pengumuman akan dilakukan pada waktunya. Ia mengelompokkan sebagian inisiatif ke dalam aspek regulasi, sementara sebagian lainnya berkaitan dengan transformasi ekonomi. Pengelompokan itu memberikan gambaran umum mengenai bidang yang sedang disiapkan, tetapi belum menjelaskan langkah konkret atau sektor yang akan menjadi sasaran. Karena itu, kalangan usaha tetap perlu memantau komunikasi resmi pemerintah dan menjaga interaksi dengan kementerian atau lembaga terkait agar tidak tertinggal saat kebijakan mulai diperkenalkan.
Rencana kebijakan baru pemerintah diarahkan untuk mengurangi berbagai hambatan yang masih dihadapi dunia usaha. Langkah ini penting karena kelancaran investasi dan operasional perusahaan berpengaruh langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi, serta pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tidak hanya mendorong masuknya modal baru, tetapi juga berupaya memastikan perusahaan yang telah beroperasi dapat menjalankan kegiatan bisnis secara lebih efektif.
Dradjad sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah bottleneck dalam kegiatan investasi dan operasional perusahaan. Hambatan tersebut lain berkaitan dengan persoalan perizinan yang dapat memperpanjang proses pendirian maupun pengembangan usaha. Prosedur yang berlapis, persyaratan yang belum seragam, dan waktu layanan yang tidak selalu pasti dinilai dapat meningkatkan biaya serta mengurangi kepastian bagi pelaku usaha.
Selain perizinan, pemerintah juga menyoroti ketidaksinkronan kebijakan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Perbedaan aturan, prioritas, atau mekanisme pelaksanaan dapat membuat perusahaan menghadapi ketidakjelasan ketika menjalankan kegiatan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut berpotensi menghambat realisasi investasi, terutama bagi sektor yang membutuhkan koordinasi lintas instansi dan dukungan pemerintah daerah.
Dalam upaya mengatasi persoalan itu, Dradjad berperan membantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengurangi hambatan yang membebani sektor swasta. Peran tersebut mencakup pemetaan masalah, penyelarasan masukan dari dunia usaha, serta dukungan terhadap koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan pendekatan itu, kebijakan diharapkan lebih terarah dan dapat menjawab kendala yang muncul dalam praktik.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan media di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, pada Rabu, 7 Oktober. Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan bahwa berbagai langkah yang disiapkan ditujukan untuk mengurangi hambatan bagi swasta, sehingga kegiatan investasi dan operasional bisnis dapat berlangsung lebih lancar, pasti, dan efisien.
Dradjad menempatkan dunia usaha sebagai mitra yang sangat strategis bagi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan ekonomi. Dunia usaha yang dimaksud mencakup korporasi swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Keduanya memiliki kapasitas untuk menggerakkan kegiatan produksi, memperluas investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat keterhubungan antarsektor. Karena itu, hubungan pemerintah dan korporasi tidak hanya dipandang dari sisi pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai kemitraan untuk mencapai sasaran ekonomi yang telah ditetapkan.
Peran strategis tersebut dikaitkan dengan tiga sasaran utama, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan berkaitan dengan peningkatan aktivitas usaha dan kapasitas produksi, sedangkan pemerataan mencakup perluasan manfaat pembangunan kepada berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Pada saat yang sama, stabilitas ekonomi diperlukan agar kegiatan usaha dapat berlangsung dalam lingkungan yang lebih terukur. Melalui kontribusi korporasi swasta dan BUMN, pemerintah berupaya menyelaraskan ketiga sasaran tersebut dalam kebijakan yang mendorong kegiatan ekonomi sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan.
Dalam kerangka itu, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah sektor yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pariwisata dan industri pengolahan disebut sebagai contoh sektor yang dapat dikembangkan untuk memperluas sumber pertumbuhan. Identifikasi sektor potensial tersebut menjadi dasar untuk menentukan dukungan dan kebijakan yang sesuai, termasuk upaya mengurangi berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha. Langkah tersebut ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Dengan demikian, pemetaan sektor prospektif dan perbaikan kondisi usaha berjalan sebagai bagian dari agenda pencapaian sasaran tersebut.
