JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Pemerintah menyiapkan arah baru pengelolaan anggaran pendidikan untuk mendukung rencana program sekolah gratis. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa anggaran pendidikan pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp824 triliun. Besaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan sektor pendidikan tetap memperoleh dukungan fiskal yang memadai di tengah penyusunan kebijakan untuk tahun mendatang.
Suahasil mengatakan, pemerintah saat ini sedang mendesain ulang penggunaan anggaran pendidikan agar dapat mencakup program sekolah gratis. Penataan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan prioritas belanja negara dengan agenda pendidikan yang tengah disiapkan. Namun, dalam pernyataannya, ia tidak menjelaskan bentuk teknis pelaksanaan program maupun rincian mekanisme penyalurannya.
Pernyataan itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Jumat (9/10/2026). Ia merespons pertanyaan publik mengenai kelanjutan program pendidikan gratis dan kemungkinan dukungan anggaran negara terhadap kebijakan tersebut. Pemerintah, menurut penjelasannya, masih menyusun rancangan pemanfaatan anggaran sebelum kebijakan itu diterapkan secara lebih luas.
Proyeksi Rp824 triliun menunjukkan bahwa anggaran pendidikan 2027 akan menjadi salah satu komponen penting dalam perencanaan APBN. Pemerintah perlu memastikan penggunaannya selaras dengan sasaran pembangunan pendidikan, termasuk rencana menghadirkan sekolah gratis. Proses desain ulang anggaran tersebut menjadi tahap awal untuk menghubungkan alokasi dana pendidikan dengan program yang diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, rencana sekolah gratis belum disertai uraian teknis mengenai pelaksanaan di lapangan. Informasi yang disampaikan sejauh ini menegaskan dua hal utama, yakni proyeksi anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun serta langkah pemerintah menata kembali penggunaannya. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada penyelesaian rancangan kebijakan dan pembahasan anggaran untuk tahun 2027.
Penataan anggaran pendidikan 2027 tidak semata-mata diarahkan untuk membiayai program sekolah gratis. Kebijakan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, karena penyelenggaraan pendidikan membutuhkan dukungan berkelanjutan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Anggaran disiapkan untuk memastikan berbagai kebutuhan pembelajaran dapat terpenuhi secara lebih terencana, merata, dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia.
Salah satu sasaran utama pembiayaan adalah siswa dan mahasiswa. Dukungan dapat mencakup pemenuhan kebutuhan pendidikan, penguatan akses belajar, serta bantuan bagi kelompok yang menghadapi hambatan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan anggaran tidak hanya membantu peserta didik memasuki satuan pendidikan, tetapi juga mendorong mereka agar dapat mengikuti proses pembelajaran dan menyelesaikan pendidikan secara berkelanjutan.
Komponen berikutnya berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Guru, dosen, serta tenaga pendukung memerlukan dukungan agar mampu menjalankan tugas secara profesional. Pembiayaan dapat diarahkan pada pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas layanan, dan pemenuhan kebutuhan kerja yang menunjang proses belajar mengajar. Investasi pada tenaga pendidik menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.
Anggaran juga mencakup perbaikan fasilitas pendidikan. Ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sarana teknologi, dan infrastruktur pendukung perlu dipelihara atau ditingkatkan agar lingkungan belajar lebih layak dan aman. Ketersediaan fasilitas yang memadai membantu mengurangi kesenjangan kualitas antardaerah serta mendukung penerapan metode pembelajaran yang relevan.
Pemerintah masih menentukan pembagian dana berdasarkan jalur penyalurannya. Jalur tersebut meliputi belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta dana abadi dan pembiayaan pendidikan. Setiap jalur memiliki fungsi dan mekanisme pengelolaan yang berbeda, sehingga penetapan alokasi perlu mempertimbangkan sasaran program, kewenangan pengelola, dan kebutuhan penerima manfaat. Pembagian yang jelas diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih terarah, transparan, dan mampu mendukung agenda pendidikan secara menyeluruh.
Dalam penataan anggaran pendidikan 2027, pemerintah memasukkan sejumlah program ke dalam skema belanja pemerintah pusat. Rangkaian program tersebut menjadi bagian dari desain penggunaan anggaran yang sedang disusun untuk mendukung arah kebijakan pendidikan, termasuk agenda sekolah gratis. Penempatan program dalam belanja pemerintah pusat menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan dirancang melalui beberapa instrumen yang memiliki sasaran dan bentuk intervensi berbeda.
Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar tercantum sebagai bagian dari program pendidikan yang dibiayai melalui belanja pemerintah pusat. Keduanya menjadi unsur penting dalam rancangan dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan. Selain itu, anggaran juga mencakup revitalisasi sekolah. Program ini menempatkan perbaikan dan penguatan sarana pendidikan sebagai salah satu komponen dalam desain belanja pendidikan yang tengah ditata. Seluruh program tersebut disebut dalam kerangka penggunaan anggaran tanpa mengubahnya menjadi pos yang berdiri di luar kebijakan pendidikan nasional.
Program lain yang masuk dalam skema tersebut adalah Sekolah Unggul Garuda. Kehadirannya memperluas cakupan rancangan belanja pemerintah pusat, yang tidak hanya memuat dukungan akses dan penguatan sekolah, tetapi juga program pendidikan unggulan. Pemerintah menata berbagai komponen itu dalam satu desain anggaran pendidikan 2027 agar kebijakan yang disiapkan memiliki landasan pembiayaan yang jelas.
Di luar program yang dibiayai melalui belanja pemerintah pusat, Sekolah Rakyat memperoleh alokasi sebesar Rp19,3 triliun melalui Kementerian Sosial. Alokasi ini menjadi bagian dari keseluruhan gambaran pembiayaan program pendidikan yang sedang dipersiapkan pemerintah. Dengan demikian, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, revitalisasi sekolah, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Rakyat merupakan elemen yang tercakup dalam penataan penggunaan anggaran pendidikan. Penyusunan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah mengonsolidasikan berbagai program ke dalam desain anggaran yang mendukung pelaksanaan agenda sekolah gratis.
Penataan anggaran pendidikan menjadi bagian penting dalam persiapan program sekolah gratis pada 2027. Pemerintah tidak hanya menyiapkan pembiayaan untuk memperluas akses peserta didik, tetapi juga mengarahkan penggunaan anggaran agar setiap alokasi memiliki tujuan yang jelas. Pengaturan tersebut diperlukan supaya belanja pendidikan dapat mendukung kebutuhan utama, mulai dari penyelenggaraan pembelajaran, peningkatan mutu layanan, hingga penguatan kapasitas satuan pendidikan dan tenaga pendidik. Dengan pendekatan itu, kebijakan anggaran diharapkan lebih terarah pada sasaran yang ingin dicapai pemerintah.
Dalam penjelasannya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penataan dilakukan untuk memperoleh hasil pendidikan yang maksimal. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan dipandang bukan sekadar sebagai pengeluaran rutin, melainkan instrumen untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi anggaran berjalan secara selaras. Penataan juga menjadi ruang untuk melihat kembali prioritas belanja dan menyesuaikannya dengan tantangan pendidikan yang dihadapi.
Salah satu ukuran yang ingin diperbaiki pemerintah adalah skor Programme for International Student Assessment (PISA). Penilaian tersebut digunakan sebagai salah satu rujukan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam membaca, matematika, dan sains. Selain meningkatkan skor PISA, pemerintah menargetkan perbaikan kualitas lulusan agar pendidikan mampu menghasilkan peserta didik dengan kompetensi yang lebih baik. Atas dasar itu, penataan anggaran pendidikan diarahkan untuk memperoleh hasil pendidikan yang maksimal, sebagaimana disampaikan Suahasil, melalui dukungan pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan peningkatan mutu dan kualitas lulusan.
