KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 17 September 2026, Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik pungutan liar dengan memberhentikan dua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Keputusan ini diambil setelah adanya penyelidikan yang menunjukkan dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas selama proses pengangkutan sampah. Praktik pungutan liar tersebut tidak hanya melanggar aturan yang ada, tetapi juga merugikan masyarakat, yang berharap mendapatkan layanan publik yang lebih baik dan transparan.
Tindakan pemerintah dalam memberhentikan pegawai ini menegaskan komitmen mereka terhadap pengelolaan sumber daya publik yang bersih dan akuntabel. Dalam beberapa tahun terakhir, pungli telah menjadi isu serius yang menyentuh berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya diharapkan mampu menjadi contoh, serta memberikan efek jera kepada pegawai lain yang mungkin terlibat dalam praktik serupa.
Langkah ini juga menciptakan ruang bagi penyempurnaan sistem pengelolaan dan pengawasan di sektor pelayanan lingkungan. Dengan memberhentikan pegawai yang terlibat, diharapkan bahwa kontrol internal dapat ditingkatkan, sehingga kasus pungutan liar dapat dihindari di masa mendatang. Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik juga menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa praktik pungutan liar tidak terulang. Komitmen pemerintah untuk memberantas pungli menunjukkan keseriusan dalam memberikan layanan yang layak untuk warga Surabaya.
Dalam beberapa waktu terakhir, muncul laporan dari pemilik usaha yang mengungkapkan ketidakpuasan terkait biaya layanan pengangkutan sampah yang mereka jalani. Isu ini pertama kali diangkat melalui saluran hotline yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Para pelaku usaha tersebut mengeluhkan bahwa biaya yang dikenakan mencapai Rp 300 ribu setiap bulan, dan tidak adanya kwitansi yang disertakan sebagai bukti pembayaran menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan mereka.
Ketidakpastian mengenai biaya layanan ini diakui sebagai pungutan liar (pungli) yang bertentangan dengan prosedur yang seharusnya. Banyak pengusaha merasa dirugikan karena mereka dipaksa membayar tarif yang dianggap tidak wajar tanpa adanya penjelasan yang memadai. Akibatnya, hal ini berdampak negatif pada kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem pelayanan publik, serta menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan anggaran layanan sampah.
Sejumlah pemilik usaha mengindikasikan bahwa mereka telah melaporkan masalah ini kepada berbagai instansi terkait. Mereka berharap adanya tindak lanjut dan solusi dari pemerintah agar masalah pungutan liar ini dapat diatasi. Melalui pengaduan yang disampaikan, pelaku usaha meminta penjelasan lebih lanjut mengenai biaya pengangkutan sampah dan dasar hukum dari tarif yang diterapkan. Keterbukaan informasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan tarif layanan publik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari pelaku usaha.
Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk menanggapi pengaduan ini secara serius. Langkah-langkah konkrit perlu diambil untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah pungutan liar yang merugikan masyarakat, khususnya pelaku usaha yang sangat bergantung pada layanan tersebut untuk operasional bisnis mereka. Penyelesaian masalah ini tidak hanya akan memperbaiki hubungan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan transparan di Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap laporan mengenai pungutan liar yang terjadi di wilayahnya. Dalam pernyataannya, Eri menyatakan pentingnya memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha, khususnya di kawasan Jemursari, yang merasa tertekan dengan kurangnya transparansi dalam biaya yang dikenakan kepada mereka. Tindakan pungutan liar, menurutnya, menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan usaha dalam masyarakat.
Selanjutnya, Eri Cahyadi menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan praktik-praktik korupsi seperti pungutan liar terus terjadi di Kota Surabaya. Ia meminta semua pihak untuk melaporkan setiap tindakan pungutan liar yang mereka temui. Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam setiap aspek kegiatan usaha. Dengan melakukan penindakan tegas terhadap pengusaha atau pihak yang terlibat dalam pungutan liar, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih sehat, aman, dan mendukung perkembangan ekonomi lokal.
Eri menambahkan bahwa pemerintah kota sudah memiliki mekanisme untuk menangani laporkan masalah tersebut. Ia mengajak pelaku usaha untuk bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi dalam menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan lebih transparan. Komitmen ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah kota, dibawah kepemimpinan Eri Cahyadi, bertekad untuk menindaklanjuti masalah pungutan liar dengan serius dan tidak akan mentolerir perbuatan merugikan ini. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal di Kota Surabaya.
Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah proaktif dalam menyikapi laporan mengenai pungutan liar yang melibatkan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kepala DLH, M. Fikser, melakukan pemanggilan terhadap dua pegawai yang terlibat untuk memberikan klarifikasi. Proses klarifikasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam mengenai situasi yang terjadi.
Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua pegawai tersebut mengakui pelanggaran yang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Pengakuan ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Dengan pengakuan ini, DLH Kota Surabaya dapat mengambil langkah-langkah lanjutan untuk mengatasi masalah pungutan liar ini secara lebih efektif.
Keputusan untuk melakukan klarifikasi dan memeriksa kedua pegawai tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani praktik pungli di Kalangan aparatur sipil. Langkah ini juga diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Ketika tindakan tegas diambil, ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi, tetapi juga menjadikan Surabaya sebagai kota yang lebih transparan.
Hasil pemeriksaan ini telah menjadi sinyal positif bagi masyarakat bahwa pemerintah tidak membiarkan pelanggaran semacam ini tanpa tindakan. Ke depan, diharapkan akan ada peningkatan pengawasan dan pelatihan bagi pegawai untuk mencegah terulangnya kasus pungutan liar serupa. Ini merupakan bagian dari berbagai upaya pemerintah Kota Surabaya untuk memerangi pungli dan memastikan praktik yang bersih dan jujur dalam tata kelola pemerintahan.
