Muspadi 2026 Jadi Ruang Aspirasi Kelompok Rentan, Pemkab Tulungagung Dorong Pembangunan Inklusif

Tulungagung, Ungkapfakta.net- Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Muspadi) Tahun 2026 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/6). Forum ini menjadi wadah penyerapan aspirasi kelompok rentan guna memperkuat perencanaan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkarakter.

Kegiatan yang mengusung tema “Suara Perempuan, Anak, dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter” tersebut dibuka langsung oleh Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin. Hadir dalam kegiatan itu Plt Ketua TP PKK Kabupaten Tulungagung, Plt Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, kepala OPD, camat se-Kabupaten Tulungagung, kepala desa dan lurah, Dharma Wanita Persatuan, serta berbagai elemen masyarakat.

Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan inklusif tidak cukup hanya menghadirkan kelompok rentan dalam berbagai program pemerintah. Lebih dari itu, kelompok rentan harus dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

“Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa meninggalkan satu kelompok pun. Karena itu perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin harus mendapatkan ruang yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Di antaranya keterbatasan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas, belum optimalnya pendidikan inklusif, rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta minimnya ruang partisipasi anak dalam penyusunan kebijakan publik.

Bappeda juga mengidentifikasi sejumlah isu strategis daerah yang perlu mendapat perhatian. Pada sektor gender, tantangan yang dihadapi meliputi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, rendahnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan, kesenjangan gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta masih perlunya upaya menekan angka kematian ibu.

Sementara pada sektor perlindungan anak, perhatian difokuskan pada penanganan kekerasan terhadap anak, pencegahan pernikahan usia dini, peningkatan kualitas pengasuhan keluarga, perluasan kepemilikan akta kelahiran, serta penurunan angka kematian bayi.

Adapun pada sektor disabilitas, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui penguatan deteksi dini disabilitas, perluasan akses pendidikan, peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi, penyediaan alat bantu, pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas, hingga pengembangan keterampilan untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas.

Dalam arahannya, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung mencapai sekitar 1,142 juta jiwa dengan komposisi perempuan sebesar 49,9 persen. Namun, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun partisipasi publik. Selain itu, tercatat 18 laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang masuk melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

“Perempuan merupakan pilar penting pembangunan. Karena itu mereka harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, dan mengambil peran dalam pembangunan daerah,” kata Ahmad Baharudin.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, setiap individu memiliki potensi dan kelebihan yang dapat berkontribusi bagi masyarakat.

Melalui filosofi pewayangan Sumantri dan Sukrosono, Ahmad Baharudin mengajak masyarakat untuk menghargai setiap individu tanpa memandang kondisi fisik maupun mentalnya.

“Jangan sampai ada anggota keluarga yang disembunyikan atau dikucilkan karena memiliki keterbatasan. Setiap orang memiliki kelebihan yang bisa saling melengkapi dan menjadi kekuatan bersama,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Baharudin juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tulungagung. Pada 2025 tercatat 243 laporan di UULT PSAI dan 70 laporan di UPTD PPA. Kasus yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan fisik, seksual, maupun penelantaran.

Selain itu, berdasarkan kajian Bappeda, terdapat sekitar 34 ribu penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung yang membutuhkan perhatian serius dalam aspek kesejahteraan dan pemenuhan hak-haknya.

Menurutnya, forum Musrenbang reguler selama ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi aspirasi kelompok rentan. Karena itu, Muspadi hadir sebagai forum khusus yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan serta usulan pembangunan.

Muspadi 2026 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Forum ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perempuan, aktivis anak, komunitas disabilitas, akademisi, dunia usaha, hingga media.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap lahir berbagai rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. (Lukman)