Jakarta Pusat, 11 Juni 2026 — Deretan payung hitam kembali terbentang di kawasan seberang Taman Pandang, Gambir, Kamis (11/6/2026) sore. Di tengah lalu lalang kendaraan dan aktivitas warga ibu kota, sekitar 200 orang yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) berkumpul menggelar aksi damai ke-911 sebagai bentuk pengingat bahwa berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia masih belum menemukan penyelesaian yang memuaskan bagi para korban maupun keluarganya.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 hingga 17.31 WIB itu mengusung tema “28 Tahun Reformasi, Korupsi Tetap Menjadi Tradisi”. Seperti aksi-aksi sebelumnya, peserta memilih berdiri menghadap Istana Negara sembari membawa payung hitam, poster, spanduk, serta berbagai atribut yang berisi tuntutan penegakan hukum, penyelesaian pelanggaran HAM berat, hingga kritik terhadap sejumlah kebijakan negara yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Menjelang sore, massa yang semula hanya sekitar puluhan orang terus bertambah. Di lokasi aksi terlihat sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM, aktivis mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga kelompok solidaritas dari berbagai daerah bergabung dalam kegiatan tersebut.
Suasana hening sempat menyelimuti kawasan aksi ketika peserta melakukan aksi diam menghadap kompleks Istana Kepresidenan. Formasi melingkar kemudian dibentuk sebagai simbol solidaritas dan kebersamaan antar kelompok yang hadir. Di tengah lingkaran tersebut, satu per satu perwakilan organisasi maupun individu diberikan kesempatan menyampaikan pandangan mereka terkait kondisi demokrasi, penegakan hukum, serta isu hak asasi manusia di Indonesia.
Berbagai poster yang dibentangkan peserta memuat kritik terhadap sejumlah peristiwa sejarah nasional yang hingga kini masih menjadi perdebatan publik. Selain itu, terdapat pula seruan untuk mengusut tuntas kasus-kasus yang dianggap belum memperoleh penyelesaian hukum secara transparan dan berkeadilan.
Dalam orasinya, perwakilan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas, menyoroti kondisi ekonomi yang menurutnya semakin membebani masyarakat. Ia menilai dampak kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah ikut berimbas pada harga kebutuhan pokok yang dirasakan hingga ke tingkat masyarakat bawah.
Menurutnya, persoalan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah yang dinilai kurang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Selain itu, ia juga mengkritik berbagai bentuk kekerasan yang masih terjadi, termasuk persoalan penggusuran dan meningkatnya keterlibatan aparat militer dalam ruang-ruang sipil.
Dimas turut menyinggung kasus yang menimpa aktivis Andrie Yunus. Ia menyebut peristiwa tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana suara-suara kritis masih menghadapi tekanan. Karena itu, ia mengajak masyarakat sipil untuk memperkuat solidaritas dan terus menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Nada serupa disampaikan Yogi, seorang mantan tahanan politik asal Magelang. Di hadapan peserta aksi, ia menceritakan pengalaman pribadinya ketika menjalani proses hukum setelah membuat poster yang berkaitan dengan kegiatan konsolidasi masyarakat sipil.
Yogi mengaku masih menjalani proses hukum lanjutan dan berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ia menilai kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, demokrasi yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia seharusnya mampu menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.
“Yang perlu ditakuti bukan penjara, tetapi ketika masyarakat memilih diam saat melihat ketidakadilan,” ungkapnya di hadapan peserta aksi.
Sementara itu, Afrizal, mantan tahanan politik dari Jakarta Utara, mengangkat pengalaman yang ia alami selama menjalani proses hukum. Ia mengaku menerima perlakuan yang menurutnya tidak manusiawi dan mempertanyakan kekuatan alat bukti yang digunakan dalam persidangan yang menjerat dirinya.
Afrizal menegaskan bahwa tekanan terhadap kelompok kritis tidak boleh membuat masyarakat kehilangan keberanian untuk bersuara. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun solidaritas terhadap mereka yang menghadapi persoalan hukum akibat aktivitas politik maupun advokasi sosial yang dilakukan.
Pandangan lain datang dari M. Azhar Fauzan yang juga berasal dari Magelang. Dalam penyampaiannya, ia menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat. Ia menyebut banyak warga masih berjuang menghadapi persoalan kebutuhan dasar, sementara kritik terhadap kebijakan pemerintah justru kerap berujung pada proses hukum terhadap sejumlah aktivis.
Menurut Azhar, dukungan publik menjadi sangat penting bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum maupun perjuangan sosial lainnya. Ia berharap masyarakat tidak kehilangan keberanian untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional.
Sorotan terhadap dunia pendidikan disampaikan oleh Maldani dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ia menilai berbagai persoalan pendidikan nasional masih belum terselesaikan secara menyeluruh. Salah satu yang disinggung adalah polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dalam pelaksanaannya dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan.
Maldani menekankan bahwa praktik korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda. Menurutnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat kehilangan manfaat apabila tidak dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
Ia juga menyoroti kondisi media massa dan kelompok masyarakat sipil yang dinilai menghadapi berbagai bentuk tekanan. Baginya, kritik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi dan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap negara.
Salah satu penyampaian yang paling mendapat perhatian peserta datang dari Sri Lestari Wahyuningroem, akademisi sekaligus Direktur Center for Citizen and Human Rights Studies UPN Veteran Jakarta.
Dalam paparannya, Sri Lestari menyoroti persoalan akuntabilitas yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam demokrasi Indonesia. Ia mengatakan bahwa selama negara belum mampu menghadirkan keadilan dan pertanggungjawaban atas berbagai pelanggaran HAM, maka luka sejarah akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Ia juga menyinggung munculnya jarak pengetahuan antara generasi muda dengan berbagai peristiwa sejarah bangsa. Menurutnya, banyak anak muda yang tidak memahami sejumlah peristiwa masa lalu bukan karena tidak peduli, melainkan karena kurangnya proses transfer pengetahuan yang memadai.
Sri Lestari menilai Indonesia memang telah berhasil menjalankan mekanisme demokrasi melalui pemilihan umum yang berlangsung secara berkala. Namun, demokrasi tidak cukup hanya diukur melalui prosedur formal. Substansi demokrasi, terutama terkait akuntabilitas negara terhadap masyarakat, masih menjadi tantangan yang harus terus diperjuangkan.
Menariknya, ia juga mengangkat peran humor dan satire sebagai bentuk ekspresi politik masyarakat. Menurutnya, ketika ruang kritik semakin sempit, humor sering kali menjadi medium alternatif bagi warga untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap situasi sosial dan politik yang terjadi.
“Jika hari ini banyak orang merasa Indonesia sedang gelap, maka tugas kita adalah menyalakan cahaya dengan berbagai cara, termasuk melalui humor dan kreativitas,” ujarnya.
Menjelang akhir kegiatan, suasana aksi berubah lebih cair. Musisi Aldi Hamis tampil menghibur peserta dengan sejumlah lagu yang mengangkat tema kemanusiaan dan solidaritas. Tidak lama berselang, kelompok paduan suara GITAKU mengambil alih panggung dan menyanyikan beberapa lagu perjuangan yang diikuti peserta secara bersama-sama.
Menjelang pukul 17.30 WIB, seluruh peserta kemudian berkumpul untuk mengikuti doa bersama dan sesi foto sebagai penutup kegiatan. Massa secara bertahap membubarkan diri setelah seluruh rangkaian acara selesai dilaksanakan.
Hingga aksi berakhir pada pukul 17.31 WIB, situasi di sekitar lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Aparat keamanan yang berjaga di sekitar kawasan Gambir melakukan pengamanan secara terbuka tanpa adanya gangguan berarti selama kegiatan berlangsung.
Aksi ke-911 yang digelar JSKK tersebut kembali menjadi ruang bagi keluarga korban, aktivis, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait penegakan HAM, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Meski berlangsung dalam suasana damai, berbagai tuntutan yang disuarakan menunjukkan bahwa sejumlah persoalan lama yang dianggap belum tuntas masih terus menjadi perhatian sebagian kelompok masyarakat hingga memasuki 28 tahun era Reformasi.
Respon (1)